5 Daerah di Jabar Jadi Prioritas Penuntasan Kemiskinan Ekstrem
loading...
Wapres RI, Maruf Amin seusai Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (29/9/2021). Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Pemerintah telah menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem tuntas 2024 mendatang. Lima daerah di Jabar, yakni Kabupaten Cianjur, Bandung, Kuningan, Indramayu, dan Karawang masuk di dalamnya.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) , Ma'ruf Amin seusai Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (29/9/2021).
Rapat tersebut membahas upaya pengentasan kemiskinan ekstrem yang dipimpin Ma'ruf Amin dan dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum dan lima bupati di wilayah Provinsi Jabar.
Kelima bupati itu, yakni Bupati Cianjur, Bupati Bandung, Bupati Kuningan, Bupati Indramayu, dan Bupati Karawang yang daerahnya ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jabar pada 2021 ini.
"Rapat ini dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem dan tekad menanggulangi kemiskinan. Menurut data BPS, kemiskinan kita sekarang ini ada 27 juta lebih, tapi yang kita kategorikan ekstrem itu sekitar 10 juta lebih atau 4 persen dari 10 persen kemiskinan," sebut Ma'ruf.
Dengan penetapan target kemiskinan ekstrem tuntas 2024, lanjut Ma'ruf, pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Untuk tahun ini, pemerintah fokus mengatasi kemiskinan ekstrem di tujuh Provinsi, yakni Jabar, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat.
"Di Jabar ada lima kabupaten yang kita harapkan akhir Desember bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrem," ujarnya.
Lebih lanjut Ma'ruf mengatakan, dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemerintah menerapkan dua pola penanggulangan, yakni lewat program perlindungan sosial dan pemberdayaan.
Melalui rapat koordinasi dengan Pemprov Jabar bersama lima pemerintah kabupaten di Jabar itu, kata Ma'ruf, pihaknya berupaya melakukan berbagai sinkronisasi, terutama data warga miskin penerima program penanggulangan kemiskinan ekstrem.
"Anggaran sudah cukup, tinggal kita upayakan tepat sasaran. Ini seringkali jadi masalah yaitu data penerima," katanya.
Diketahui, sehari sebelumnya, Ma'ruf juga telah memimpin rapat koordinasi secara virtual dengan para gubernur dari 7 provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021, yakni Gubernur Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat beserta 35 bupati dari ketujuh provinsi tersebut.
Sebagai informasi, dari lima kabupaten di Provinsi Jabar yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tahun ini, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 460.327 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) , Ma'ruf Amin seusai Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (29/9/2021).
Rapat tersebut membahas upaya pengentasan kemiskinan ekstrem yang dipimpin Ma'ruf Amin dan dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum dan lima bupati di wilayah Provinsi Jabar.
Kelima bupati itu, yakni Bupati Cianjur, Bupati Bandung, Bupati Kuningan, Bupati Indramayu, dan Bupati Karawang yang daerahnya ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jabar pada 2021 ini.
"Rapat ini dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem dan tekad menanggulangi kemiskinan. Menurut data BPS, kemiskinan kita sekarang ini ada 27 juta lebih, tapi yang kita kategorikan ekstrem itu sekitar 10 juta lebih atau 4 persen dari 10 persen kemiskinan," sebut Ma'ruf.
Dengan penetapan target kemiskinan ekstrem tuntas 2024, lanjut Ma'ruf, pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Untuk tahun ini, pemerintah fokus mengatasi kemiskinan ekstrem di tujuh Provinsi, yakni Jabar, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat.
"Di Jabar ada lima kabupaten yang kita harapkan akhir Desember bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrem," ujarnya.
Lebih lanjut Ma'ruf mengatakan, dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemerintah menerapkan dua pola penanggulangan, yakni lewat program perlindungan sosial dan pemberdayaan.
Melalui rapat koordinasi dengan Pemprov Jabar bersama lima pemerintah kabupaten di Jabar itu, kata Ma'ruf, pihaknya berupaya melakukan berbagai sinkronisasi, terutama data warga miskin penerima program penanggulangan kemiskinan ekstrem.
"Anggaran sudah cukup, tinggal kita upayakan tepat sasaran. Ini seringkali jadi masalah yaitu data penerima," katanya.
Diketahui, sehari sebelumnya, Ma'ruf juga telah memimpin rapat koordinasi secara virtual dengan para gubernur dari 7 provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021, yakni Gubernur Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat beserta 35 bupati dari ketujuh provinsi tersebut.
Sebagai informasi, dari lima kabupaten di Provinsi Jabar yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tahun ini, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 460.327 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.
(shf)
Explore More