Kurikulum Pendidikan Perlu Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi
loading...
A
A
A
MAKASSAR - Legislator DPRD Kota Makassar menekankan perlunya pembenahan kurikulum di sekolah yang menyesuaikan dengan capaian standar kompetensi siswa selama Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Yeni Rahman meminta Pemkot Makassar menyiapkan hal itu. Menurutnya, standar kompetensi saat ini tidak adaptif di tengah pandemi.
"Jadi kompetensi sulit tercapai. PTM itu tetap harus ada acuannya, tidak serta merta bisa disamakan saat normal, karena kondisi berbeda. Jadi pemkot butuh standar pendidikan saat pandemi," tutur dia, kemarin.
Tidak hanya itu, tenaga pendidik juga mesti menyesuaikan metode ajaranya kepada siswa. Standar evaluasi guru dikatakan juga perlu dirombak.
"Kita mau lihat indikator mereka kemarin itu apa. Jangan yang jadi beban lagi guru. Indikatornya masih diribetkan dengan administrasi. Jadi harus jelas dulu, apa indikator pembelajaran yang baik, kan itu belum ada," sebut Yeni.
Legislator PKS iniun meminta Pemkot agar berhati-hati menggelar PTM. Lantaran adanya potensi gelombang ketiga Covid-19 yang diprediksi menjelang akhir tahun ini.
"Jadi meskipun kita (zona) kuning, (PPKM) level II , bukan berarti kita lengah, apalagi tatap muka ini. Jadi saran saya Pemkot ini harus siap, dan harus jamin keselamatan siswanya," tegas Yeni.
Senada, anggota Dewan Pendidikan Kota Makassar, Mahmud meminta Pemkot membenahi kurikulum pendidikan di sekolah. Pasalnya, standar kompetensi masih bersoal di tengah masa pandemi Covid-19.
“Kompetensi, kita yakin bisa kembali dicapai, asalkan sekolah dan guru-gurunya itu bisa berinovatif. Mereka sangat berperan, bagaimana mengejar ketertinggalan ini dengan banyaknya keterbatasan PTM," beber dia.
Mahmud beranggapan, cukup banyak siswa yang belum mencapai standar kompetensinya. Semisal anak kelas 2-3 tingkat SD, yang banyak dilaporkan belum bisa baca tulis.
Tak hanya itu, persoalan infrastruktur protokol kesehatan juga harus dipastikan tersedia di sekolah. Itu sebagai syarat untuk menjamin pencegahan Covid-19.
"Protokolnya bagaimana sekolah ini harus terapkan, karena kita sebenarnya baru juga lakukan pertemuan. Dan itu harus ada data kelayakannya, SOP dan skenario," pungkas Mahmud.
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Yeni Rahman meminta Pemkot Makassar menyiapkan hal itu. Menurutnya, standar kompetensi saat ini tidak adaptif di tengah pandemi.
"Jadi kompetensi sulit tercapai. PTM itu tetap harus ada acuannya, tidak serta merta bisa disamakan saat normal, karena kondisi berbeda. Jadi pemkot butuh standar pendidikan saat pandemi," tutur dia, kemarin.
Tidak hanya itu, tenaga pendidik juga mesti menyesuaikan metode ajaranya kepada siswa. Standar evaluasi guru dikatakan juga perlu dirombak.
"Kita mau lihat indikator mereka kemarin itu apa. Jangan yang jadi beban lagi guru. Indikatornya masih diribetkan dengan administrasi. Jadi harus jelas dulu, apa indikator pembelajaran yang baik, kan itu belum ada," sebut Yeni.
Legislator PKS iniun meminta Pemkot agar berhati-hati menggelar PTM. Lantaran adanya potensi gelombang ketiga Covid-19 yang diprediksi menjelang akhir tahun ini.
"Jadi meskipun kita (zona) kuning, (PPKM) level II , bukan berarti kita lengah, apalagi tatap muka ini. Jadi saran saya Pemkot ini harus siap, dan harus jamin keselamatan siswanya," tegas Yeni.
Senada, anggota Dewan Pendidikan Kota Makassar, Mahmud meminta Pemkot membenahi kurikulum pendidikan di sekolah. Pasalnya, standar kompetensi masih bersoal di tengah masa pandemi Covid-19.
“Kompetensi, kita yakin bisa kembali dicapai, asalkan sekolah dan guru-gurunya itu bisa berinovatif. Mereka sangat berperan, bagaimana mengejar ketertinggalan ini dengan banyaknya keterbatasan PTM," beber dia.
Mahmud beranggapan, cukup banyak siswa yang belum mencapai standar kompetensinya. Semisal anak kelas 2-3 tingkat SD, yang banyak dilaporkan belum bisa baca tulis.
Tak hanya itu, persoalan infrastruktur protokol kesehatan juga harus dipastikan tersedia di sekolah. Itu sebagai syarat untuk menjamin pencegahan Covid-19.
"Protokolnya bagaimana sekolah ini harus terapkan, karena kita sebenarnya baru juga lakukan pertemuan. Dan itu harus ada data kelayakannya, SOP dan skenario," pungkas Mahmud.
(agn)