Petani Kopi Rongkong Hasilkan Ratusan Juta Sekali Panen
Senin, 27 September 2021 - 23:12 WIB
loading...
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani. Foto: Istimewa
A
A
A
LUWU UTARA - Petani kopi di Rongkong Desa Limbong Kabupaten Luwu Utara, berhasil mengembangkan hasil tanaman kopi dengan meraup keuntungan ratusan juta tiap panen.
Itu setelah warga mendapat izin hutan kemasyarakatan sekitar 5 hektar untuk dijadikan areal menanam kopi di wilayah tersebut.
Baca Juga: Bupati Luwu Utara Minta Kepala Desa Perkaya Literasi dan Daya Baca
Ridwan, salah satu petani di Rongkong memanfaatkan lahan seluas 5 hektare untuk menanam kopi . Itu berkat dukungan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, SK dari Kementerian Kehutanan terbit sejak 2018 lalu.
“Prosesnya cukup lama selama beberapa tahun, ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan ibu bupati, juga Pemerintah Kecamatan dan Desa," katanya saat menggelar syukuran yang dihadiri langsung orang nomor satu di Luwu Utara bersama Ketua DPRD Basir, Anggota DPRD dari Fraksi Hanura, dan beberapa pimpinan perangkat daerah.
Dirinya bersyukur karena bisa memafaatkan hutan kemasyarakatan tersebut khususnya untuk warga di Desa Limbong. Terkait hasil panen, kata Ridwan bisa mencapai 7 ton/musim.
“Di atas lahan sekira 5 hektare ini, kami menanam kurang lebih 12.000 bibit kopi yang didominasi oleh arabica . Jadi, per hektarenya mencapai 2.500 bibit dengan hasil sekira 7 ton/musim saat panen dengan nilai Rp100 juta. Kemudian dalam setahun itu biasanya 3 musim sehingga kami sangat bersyukur karena hasilnya sangat memuaskan,” terang Ridwan.
Bupati Luwu Utara menegaskan izin yang diberikan hakikatnya adalah pemanfaatan lahan.
Baca Juga: Atlet Takraw Asal Luwu Utara Sumbang Medali Pertama Sulsel di PON Papua
“Izin ini tidak boleh disertifikatkan sebab sifatnya pinjam pakai dalam kurun waktu tertentu. Kalau hutan kemasyarakatan (HKm) 35 tahun dan Perhutanan Sosial (PS) itu 30 tahun. Ini penting untuk kita ketahui, jangan sampai ada yang menyebut ada perambahan di kawasan hutan," ktanya.
Untuk PS, kata dia, ada tiga di desa di Rongkong yaitu Kanandede, Pengkendekan dan Rinding Allo. Kemudian 1 Desa untuk HKm.
Terkait 5 skema reforma agraria, Indah berpesan agar masyarakat betul-betul mengikuti aturan pemerintah.
“Karena tentu kita ingin masyarakat yang berada di kawasan hutan tidak dirugikan dalam pengertian mereka tidak dikejar-kejar polisi hutan jika mengelola lahan," tandasnya.
Itu setelah warga mendapat izin hutan kemasyarakatan sekitar 5 hektar untuk dijadikan areal menanam kopi di wilayah tersebut.
Baca Juga: Bupati Luwu Utara Minta Kepala Desa Perkaya Literasi dan Daya Baca
Ridwan, salah satu petani di Rongkong memanfaatkan lahan seluas 5 hektare untuk menanam kopi . Itu berkat dukungan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, SK dari Kementerian Kehutanan terbit sejak 2018 lalu.
“Prosesnya cukup lama selama beberapa tahun, ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan ibu bupati, juga Pemerintah Kecamatan dan Desa," katanya saat menggelar syukuran yang dihadiri langsung orang nomor satu di Luwu Utara bersama Ketua DPRD Basir, Anggota DPRD dari Fraksi Hanura, dan beberapa pimpinan perangkat daerah.
Dirinya bersyukur karena bisa memafaatkan hutan kemasyarakatan tersebut khususnya untuk warga di Desa Limbong. Terkait hasil panen, kata Ridwan bisa mencapai 7 ton/musim.
“Di atas lahan sekira 5 hektare ini, kami menanam kurang lebih 12.000 bibit kopi yang didominasi oleh arabica . Jadi, per hektarenya mencapai 2.500 bibit dengan hasil sekira 7 ton/musim saat panen dengan nilai Rp100 juta. Kemudian dalam setahun itu biasanya 3 musim sehingga kami sangat bersyukur karena hasilnya sangat memuaskan,” terang Ridwan.
Bupati Luwu Utara menegaskan izin yang diberikan hakikatnya adalah pemanfaatan lahan.
Baca Juga: Atlet Takraw Asal Luwu Utara Sumbang Medali Pertama Sulsel di PON Papua
“Izin ini tidak boleh disertifikatkan sebab sifatnya pinjam pakai dalam kurun waktu tertentu. Kalau hutan kemasyarakatan (HKm) 35 tahun dan Perhutanan Sosial (PS) itu 30 tahun. Ini penting untuk kita ketahui, jangan sampai ada yang menyebut ada perambahan di kawasan hutan," ktanya.
Untuk PS, kata dia, ada tiga di desa di Rongkong yaitu Kanandede, Pengkendekan dan Rinding Allo. Kemudian 1 Desa untuk HKm.
Terkait 5 skema reforma agraria, Indah berpesan agar masyarakat betul-betul mengikuti aturan pemerintah.
“Karena tentu kita ingin masyarakat yang berada di kawasan hutan tidak dirugikan dalam pengertian mereka tidak dikejar-kejar polisi hutan jika mengelola lahan," tandasnya.
(agn)
Lihat Juga :
