Anggaran Pilkada Tak Perlu Ditambah, Begini Hitungan Versi Nurani Strategic
Senin, 01 Juni 2020 - 16:21 WIB
loading...
A
A
A
"Kelompok petugas pemungutan suara (KPPS) sebaiknya dikurangi karena beban tugas di pilakada itu jauh lebih ringan daripada pileg. Usul saya, dari 7 orang jadi 5 orang saja," katanya.
Menurutnya, pengurangan jumlah KPPS itu akan menghemat ratusan juta rupiah. Hitungannya, dengan honor KPPS yang Rp500.000 per orang maka akan dihemat Rp1.000.000 per TPS.
"Jika TPS nya saja 2.000 buah, maka akan didapat dana segar Rp2 miliar," ujarnya.
Pengurangan jumlah KPPS kata Nurmal dimungkinkan karena beban pemungutan dan penghitungan suara lebih rendah di pilkada.
"Jumlah pemilih kan mau dikurangi hingga setengah, lalu penghitungan suara di pilkada itu tak serumit pileg yang banyak calon. Pilkada biasanya paling banyak 5 Paslon, jadi formulirnya tak terlalu rumit," tukasnya.
"Jika KPU serius, mereka tak selayaknya meminta penambah anggaran. Apalagi, di tengah wabah ini teman-teman KPU selayaknya lebih memperlihatkan empati," tuturnya.
Menurutnya, pengurangan jumlah KPPS itu akan menghemat ratusan juta rupiah. Hitungannya, dengan honor KPPS yang Rp500.000 per orang maka akan dihemat Rp1.000.000 per TPS.
"Jika TPS nya saja 2.000 buah, maka akan didapat dana segar Rp2 miliar," ujarnya.
Pengurangan jumlah KPPS kata Nurmal dimungkinkan karena beban pemungutan dan penghitungan suara lebih rendah di pilkada.
"Jumlah pemilih kan mau dikurangi hingga setengah, lalu penghitungan suara di pilkada itu tak serumit pileg yang banyak calon. Pilkada biasanya paling banyak 5 Paslon, jadi formulirnya tak terlalu rumit," tukasnya.
"Jika KPU serius, mereka tak selayaknya meminta penambah anggaran. Apalagi, di tengah wabah ini teman-teman KPU selayaknya lebih memperlihatkan empati," tuturnya.
(luq)
Lihat Juga :
