Anggaran Pilkada Tak Perlu Ditambah, Begini Hitungan Versi Nurani Strategic
Senin, 01 Juni 2020 - 16:21 WIB
loading...
Lembaga konsultan politik, Nurani Strategic menganggap keinginan KPU menambah anggaran pilkada tidak terlalu penting. Foto: SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Keinginan KPU untuk menambah anggaran pilkada jika tetap digelar di masa pandemi, dianggap tak terlalu urgen. Alasan penambahan anggaran karena pembelian alat pelindung diri (APD) bagi penyelenggara dan pengawas, bisa direfocussing dari anggaran lain.
Lembaga konsultan politik, Nurani Strategic, justru melihat keputusan pemerintah dan DPR untuk melanjutkan pilkada serentak di masa pandemi COVID-19 adalah keputusan yang justru bisa menghemat anggaran.
Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus, membuat pola penghitungan versi lembaganya agar anggaran pilkada tak perlu ditambah dan bahkan bisa menghemat.
"Ada beberapa tahapan yang biasanya membuat duit KPU banyak tersedot bisa ditiadakan, salah satunya seperti acara seremonial gebyar pilkada damai di awal masa kampanye. Biasanya ratusan juta duit KPU habis di acara itu," katanya, seperti dalam rilis yang diterima SINDOnews.
Baca Juga: Pilkada 2020 Digelar 9 Desember, KPU di Sulsel Butuh Tambahan Anggaran
Karena kampanye dirancang virtual, dan mengumpulkan massa, maka acara seperti itu kata dia layak ditiadakan.
Nurmal kemudian menyisir beberapa kegiatan yang bisa dihemat pada tahapan yang tersisa. Pertama, bimbingan teknis penyelenggara untuk pendataan pemilih dihilangkan dan diganti dengan bimtek virtual. Demikian pula dengan bimtek rekapitulasi calon perseorangan.
Lembaga konsultan politik, Nurani Strategic, justru melihat keputusan pemerintah dan DPR untuk melanjutkan pilkada serentak di masa pandemi COVID-19 adalah keputusan yang justru bisa menghemat anggaran.
Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus, membuat pola penghitungan versi lembaganya agar anggaran pilkada tak perlu ditambah dan bahkan bisa menghemat.
"Ada beberapa tahapan yang biasanya membuat duit KPU banyak tersedot bisa ditiadakan, salah satunya seperti acara seremonial gebyar pilkada damai di awal masa kampanye. Biasanya ratusan juta duit KPU habis di acara itu," katanya, seperti dalam rilis yang diterima SINDOnews.
Baca Juga: Pilkada 2020 Digelar 9 Desember, KPU di Sulsel Butuh Tambahan Anggaran
Karena kampanye dirancang virtual, dan mengumpulkan massa, maka acara seperti itu kata dia layak ditiadakan.
Nurmal kemudian menyisir beberapa kegiatan yang bisa dihemat pada tahapan yang tersisa. Pertama, bimbingan teknis penyelenggara untuk pendataan pemilih dihilangkan dan diganti dengan bimtek virtual. Demikian pula dengan bimtek rekapitulasi calon perseorangan.
Lihat Juga :
