Dewan Minta Pemerintah Kota Makassar Evaluasi Perusda

MAKASSAR - Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar , Hasanuddin Leo meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk segera mengevaluasi Perusahaan Daerah (Perusda) di Kota Makassar.

Hal ini menanggapi wacana pembubaran perusda yang sempat dilontarkan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto lantaran dinilai tidak optimal memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Yang namanya perusahaan daerah memang tujuannya ada dua untuk pelayanan dan profit oriented, dengan kondisi saat ini, kalau hemat saya memang perlu lebih dahulu dievaluasi secara menyeluruh," ujarnya.



Utamanya dua perusda yaitu Perumda Parkir dan Pasar lantaran dianggap masih memberikan kontribusi PAD, kendati masih belum begitu optimal.

"Pada akhir tahun ini kita lihat karena mereka ini masih bisa, dievaluasi terakhir misalnya, untuk PD Parkir, itu masih ada keuntungan kotor sebesar Rp3 miliar per Agustus," tuturnya.

Sementara Perumda Air Minum dianggap sulit dibubarkan lantaran keberadaannya cukup krusial di tengah masyatakat meski memiliki utang dividen yang cukup tinggi.

Dirinya justru pesimis terhadap Rumah Potong Hewan (RPH) yang saat ini vakum dan PD Terminal Makassar Metro yang juga belum memberikan kontribusi lantaran tersandung persoalan aset.

"Ini perlu dilihat persoalannya, apakah ada sistem yang tidak berjalan, atau manajemennya yang terlalu gemuk personelnya, sehingga menyebabkan cost operasional itu tinggi yang pada akhirnya tidak memberikan kontribusi ke Pemkot," urainya.



Diketahui, wacana pembubaran Perusda sempat disinggung Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Dia menilai, kenerja sejumlah perusda di Kota Makassar minim kontribusi ke Pemkot.

"Tujuannya (Perusda) sederhana, menopang PAD, jadi kalau ada yang tidak memberi kontibusi, untuk apa (ada) Perusda, bubarkan saja," ucapnya.

Menurutnya, kalaupun wacana pembubaran sulit direalisasikan, harus ada perombakan direksi.

"Kalau nda dibubarkan perusdanya, bubarkan orangnya, ini mi. Habis setelah ini, evaluasinya kan terlalu besar sekali ini pemerintah kota Makassar dan saya pasti evaluasi karena kalau tidak, nda boleh berlarut-larut begini," tuturnya.