Dewan Pendidikan Rekomendasikan Pemkot Makassar Gelar Uji Coba PTM

MAKASSAR - Dewan Pendidikan Kota Makassar bakal mengajukan rekomendasi uji coba sekolah tatap muka pekan ini ke Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar .

Meski sebelumnya Wali Kota Makassar menolak pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) lantaran khawatir kasus Covid-19 mengalami peningkatan, PTM dinilai tetap bisa dilakukan terbatas di wilayah tertentu.

"Hasil rekomendasi akan kita berikan ke Pak Wali soal segera kita gelar tatap muka terbatas dan wilayah terbatas. Kalau ada wilayah yang tinggi Covid, nda usah dulu di situ. Saya kira itu solusi paling baik. Kita ajukan pekan ini," kata Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, Rudianto Lallo kepada SINDOnews.

Legislator Nasdem tersebut mengaku cukup khawatir dengan tak adanya tatap muka selama hampir dua tahun ini. Utamanya anak-anak SD yang dianggap paling kritikal.



"Sangat berbeda, SD itu masa bermain. Jangan mereka dibuat tidak belajar, beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi kami tetap ajukan agar ini jadi pertimbangan," lanjutnya.

Dia menilai, pelaksanaan PTM dapat ditaktisi. Pihaknya telah meninjau Ibu Kota Jakarta yang lebih dahulu menggelar uji coba tatap muka secara terbatas.

Dari uji coba tersebut, tak ditemukan satu pun kluster penyebaran Covid-19. Menurutnya, hal itu juga bisa diterapkan di Kota Makassar.

"Khususnya wilayah yang nihil Covid-19, contoh seperti kepulauan Sangkarrang dan beberapa wilayah lainnya. Itukan nol Covid di situ. Kenapa kita tidak mulai di situ. Lagipula itu kan terbatas nanti, itu bisa diatur," lanjutnya.

Dirinya menyinggung upaya Pemkot yang berani melonggarkan sejumlah sektor sebesar 25% hingga 50%, namun sekolah tak kunjung dibuka.

Ketua PGRI Kota Makassar, Suarman mendukung rekomendasi uji coba PTM yang akan diajukan tersebut.

Menurutnya, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tak begitu efektif. Pihaknya mendapatkan banyak keluhan, utamanya dari kalangan masyarakat yang kurang mampu. Mereka kesulitan mengikutkan anaknya sekolah daring karena persoalan tak memiliki biaya untuk peranti dan kuota internet.



Kalaupun memiliki keduanya, beberapa daerah tidak didukung jaringan yang baik seperti di wilayah kepulauan. "Jadi memang semestinya harus digelar bulan ini. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kenapa Pemkot tidak menggelar pra-PTM. Ini bisa dengan pertimbangan protokol yang ketat, jadi saya kira pemerintah sudah harus menata bagaimana proses PTM ini," ujarnya.

Terlebih Dinas Pendidikan sudah mengantongi data sejumlah sekolah yang layak menggelar PTM usai melakukan verifikasi beberapa waktu lalu.

"Itu sudah bisa dijadikan acuan, bahwa sekolah A ini sudah bisa dan wajar. Walau cuma 30 menit nda masalah, karena beda itu daring dan luring. Dari sisi budi bekerti misalnya, itu susah dinilai kalau daring, indikatornya apa," tukasnya.