RUU Minol, PCNU Depok Minta Pemerintah Komprehensif Lakukan Kajian
Sabtu, 11 September 2021 - 22:36 WIB
loading...
Rancangan Undang-undang minuman beralkohol masih menjadi pembahasan. Foto: SINDOnews/R Ratna Purnama
A
A
A
DEPOK - Rancangan Undang-undang minuman beralkohol masih menjadi pembahasan. Agar tidak menjadi kebijakan yang salah, maka perlu mendengarkan aspirasi dari banyak kalangan. Dalam diskusi yang digelar GP Ansor Kota Depok dibahas mengenai kepastian hukum terhadap konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian minol.
Ketua PCNU Kota Depok, Achmad Solechan mengatakan, minuman beralkohol memang diharamkan dalam Islam. Namun dalam kasus tertentu suatu hukum haram bisa menjadi halal karna dasar kedaruratanatau karena suatu hal yang darurat.
“Oleh karenanya pemerintah dan DPR dalam merumuskan suatu kebijakan harus lebih komprehensif lagi terhadap kajiannya,” katanya kepada wartawan di Depok, Sabtu (11/9/2021). Baca juga: Panja RUU Minol Bakal Undang Pakar dan Ormas
Sedangkan, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Depok, Ikra Vani Hilman mempersoalkan peraturan daerah pelarangan konsumsi minuman beralkohol di Kota Depok. Dia berpendapat adanya perda itu menyebabkan tingginya peredaran minuman keras oplosan serta besarnya pungli terhadap produksi dan peredaran minuman beralkohol di Depok.
“Yang kami khawatirkan terhadap Peraturan Daerah terkait Pelarangan Minuman Beralkohol adaalah besarnya pungli terhadap produk minuman beralkohol yang legal, apalagi pungli terhadap yang ilegal, pasti ini jauh lebih besar, dan ini sebuah kejahatan. Belum lagi peredaran minuman keras yang dicampur alias oplosan, ini tidak terkendali dan kami bahkan pemerintah kota depok juga kesulitan dalam hal pengawasannya,” katanya.
Antropolog Universitas Indonesia (UI) Raymon M Menot mengatakan, jika nantinya RUU itu disahkan menjadi UU maka menjadi suatu yang bertolak belakang dengan Pancasila apabila DPR RI mengesahkan RUU Minol menjadi Undang-undang. Karena aturan yang ada saat ini terkait minol sudah akomodatif.
“Bahkan pelarangan minol akan membawa dampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan berpotensi terjadi disintegritas,” katanya. Baca juga: Begini Alasan PKS Usulkan Kembali RUU Minol
Ketua PCNU Kota Depok, Achmad Solechan mengatakan, minuman beralkohol memang diharamkan dalam Islam. Namun dalam kasus tertentu suatu hukum haram bisa menjadi halal karna dasar kedaruratanatau karena suatu hal yang darurat.
“Oleh karenanya pemerintah dan DPR dalam merumuskan suatu kebijakan harus lebih komprehensif lagi terhadap kajiannya,” katanya kepada wartawan di Depok, Sabtu (11/9/2021). Baca juga: Panja RUU Minol Bakal Undang Pakar dan Ormas
Sedangkan, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Depok, Ikra Vani Hilman mempersoalkan peraturan daerah pelarangan konsumsi minuman beralkohol di Kota Depok. Dia berpendapat adanya perda itu menyebabkan tingginya peredaran minuman keras oplosan serta besarnya pungli terhadap produksi dan peredaran minuman beralkohol di Depok.
“Yang kami khawatirkan terhadap Peraturan Daerah terkait Pelarangan Minuman Beralkohol adaalah besarnya pungli terhadap produk minuman beralkohol yang legal, apalagi pungli terhadap yang ilegal, pasti ini jauh lebih besar, dan ini sebuah kejahatan. Belum lagi peredaran minuman keras yang dicampur alias oplosan, ini tidak terkendali dan kami bahkan pemerintah kota depok juga kesulitan dalam hal pengawasannya,” katanya.
Antropolog Universitas Indonesia (UI) Raymon M Menot mengatakan, jika nantinya RUU itu disahkan menjadi UU maka menjadi suatu yang bertolak belakang dengan Pancasila apabila DPR RI mengesahkan RUU Minol menjadi Undang-undang. Karena aturan yang ada saat ini terkait minol sudah akomodatif.
“Bahkan pelarangan minol akan membawa dampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan berpotensi terjadi disintegritas,” katanya. Baca juga: Begini Alasan PKS Usulkan Kembali RUU Minol
Lihat Juga :
