Lahan Parkir Dijadikan Tempat Berjualan Picu Kemacetan
Kamis, 09 September 2021 - 09:56 WIB
loading...
Parkir liar picu kemacetan. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar , Andi Suharmika mengkritisi banyaknya lahan parkir gedung yang sudah beralih fungsi menjadi tempat usaha.
Salah satu contohnya di Jalan Rappocini, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini. Pemilik usaha mengalihfungsikan lahan tersebut menjadi tempat promosi hingga konter HP. Alhasil, banyak kendaraan yang parkir di tepi jalan.
Padahal, lahan perparkiran sudah jelas diatur dalam Perda No 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan, Pasal 18. Dimana untuk menghindari kemacetan, pemilik gedung/usaha wajib menyediakan lahan khusus parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Ini yang biasa bikin tingkat kemacetan di Rappocini meningkat. Karena rollingnya itu ditempati lahan untuk berjualan, bukan lahan parkir," katanya.
Menurut Andi Suharmika, hal itu harusnya ditindaki oleh aparat dan Dinas Tata Ruang, apalagi persoalan serupa sudah terjadi berulang kali. Tak hanya di Rappocini, masih banyak wilayah-wilayah lain yang tak ditindaki oleh Pemkot Makassar .
Baca Juga: Pemkot Makassar Alihkan Rp670 Miliar Anggaran Belanja Pegawai ke Modal
"Jalan-jalan saja di Dapilku, Dapil I, itu banyak memang di sana tak hanya Rappocini. Sebenarnya kalau mau dibilang mereka ini (Pemkot) sudah terlambat sekali kalau mau dibilang, dia tindak lanjuti terkait hal ini," lanjutnya.
Andi Suharmika mengajak Pemkot Makassar untuk melakukan penataan, tentunya dengan cara-cara humanis, apalagi saat ini pelaku usaha terdampak pandemi Covid-19.
"Kecuali sudah ditanya berkali-kali tapi masih begitu, nah sudah bisa dilakukan tindakan lebih lanjut," pungkasnya.
Kepala Bidang Penindakan Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar, Karyadi Karsa mengakui banyaknya pelaku usaha yang semrawut menyerobot lahan parkir.
"Bahkan sudah semua penjual handphone menggunakan lahan parkir sebagai lahan usaha. Etalase tokonya sudah sampai got setelah itu orang-orangnya berdiri di pinggir jalan, ini tentu sudah memacetkan jalan," katanya.
Menurutnya hal ini memerlukan penindakan terpadu dari Distaru, Dishub, PTSP, Satpol dan Perdagangan lantaran menyangkut izin bangunan, peruntukan hingga andalalin.
Baca Juga: Jalan Trans Sulawesi Macet Total, Tertutup Arus Banjir dan Truk Terguling
Salah satu contohnya di Jalan Rappocini, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini. Pemilik usaha mengalihfungsikan lahan tersebut menjadi tempat promosi hingga konter HP. Alhasil, banyak kendaraan yang parkir di tepi jalan.
Padahal, lahan perparkiran sudah jelas diatur dalam Perda No 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan, Pasal 18. Dimana untuk menghindari kemacetan, pemilik gedung/usaha wajib menyediakan lahan khusus parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Ini yang biasa bikin tingkat kemacetan di Rappocini meningkat. Karena rollingnya itu ditempati lahan untuk berjualan, bukan lahan parkir," katanya.
Menurut Andi Suharmika, hal itu harusnya ditindaki oleh aparat dan Dinas Tata Ruang, apalagi persoalan serupa sudah terjadi berulang kali. Tak hanya di Rappocini, masih banyak wilayah-wilayah lain yang tak ditindaki oleh Pemkot Makassar .
Baca Juga: Pemkot Makassar Alihkan Rp670 Miliar Anggaran Belanja Pegawai ke Modal
"Jalan-jalan saja di Dapilku, Dapil I, itu banyak memang di sana tak hanya Rappocini. Sebenarnya kalau mau dibilang mereka ini (Pemkot) sudah terlambat sekali kalau mau dibilang, dia tindak lanjuti terkait hal ini," lanjutnya.
Andi Suharmika mengajak Pemkot Makassar untuk melakukan penataan, tentunya dengan cara-cara humanis, apalagi saat ini pelaku usaha terdampak pandemi Covid-19.
"Kecuali sudah ditanya berkali-kali tapi masih begitu, nah sudah bisa dilakukan tindakan lebih lanjut," pungkasnya.
Kepala Bidang Penindakan Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar, Karyadi Karsa mengakui banyaknya pelaku usaha yang semrawut menyerobot lahan parkir.
"Bahkan sudah semua penjual handphone menggunakan lahan parkir sebagai lahan usaha. Etalase tokonya sudah sampai got setelah itu orang-orangnya berdiri di pinggir jalan, ini tentu sudah memacetkan jalan," katanya.
Menurutnya hal ini memerlukan penindakan terpadu dari Distaru, Dishub, PTSP, Satpol dan Perdagangan lantaran menyangkut izin bangunan, peruntukan hingga andalalin.
Baca Juga: Jalan Trans Sulawesi Macet Total, Tertutup Arus Banjir dan Truk Terguling
(agn)
Lihat Juga :
