Bupati Maluku Barat Daya Launching SP2D OK dan Jebol Pak Kades
Kamis, 02 September 2021 - 20:02 WIB
loading...
Bupati Maluku Barat Daya menyampaikan layanan klinik, SP2D OK dan SIM Gaji Taspen serta inovasi Jebol Pak Kades merupakan sebuah kebutuhan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang optimal.
A
A
A
TIAKUR - Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Th. Noach, meluncurkan SP2D Online Keren dan Jebol Pak Kades (Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling Desa /Dusun) di Ruang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten MBD secara virtual, Rabu (1/9/2021).
Turut hadir, Ketua DPRD Kab. MBD Petrus. A. Tunay, A. Md, Wakil Bupati Maluku Barat Daya Agustinus L. Kilikily, Sekretaris Daerah A. Siamiloy, Deputi I KSP Febry C. Tetelepta, Kepala BPKP Perwakilan Maluku Yunaedi AK. MM, Direktur Utama PT BPMD-Maluku Utara Shahrisal Imbar, Direktur Umum PT BPDM Piere E. Mahulette, Kepala Bidang Akuntansi Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Aderial Adelis, perwakilan akademisi, kepala desa, kontraktor, dunia usaha, serta tamu yang lainnya.
Kepala BKAD Kab MBD Obed. H. Y Kuara, yang sementara ini mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II dalam penjelasan terhadap project leadernya mengatakan, proyek ini di latarbelakangi oleh Visi dan Misi Bupati Maluku Barat Daya, yakni "Terwujudnya Maluku Barat Daya yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing, Berbasis Sumber Daya Lokal, dan Berdaulat Berdasarkan Kearifan Lokal dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhineka Tunggal Ika" dan Misi yakni "Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, inovatif dan melayani".
"Salah satu isu strategis yang aktual, spesifik, relevan dan inovatif dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten MBD adalah belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah. Isu ini jika tidak segera diatasi maka akan terjadi kerugian besar bagi keuangan daerah dan dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, " ucapnya.
Lebih lanjut Kepala BKAD mengatakan, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah ini ditandai dengan beberapa masalah pokok yakni adanya temuan BPK terkait double cair SP2D atau kesalahan penginputan SP2D oleh pihak bank, adanya dokumen rekening kas daerah yang diserahkan oleh pihak bank kepada pemerintah daerah belum real time (belum ada transparansi) dan adanya keterlambatan penerbitan SP2D sehingga mengakibatkan kekecewaan dari OPD atau pihak ketiga.
Dari berbagai permasalahan yang di kemukan maka strategi kebijakan transformasi Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) yang dilakukan sebagai salah satu inovasi yaitu SP2D OK, SIM Gaji Taspen Online seta Klinik Pengelolaan Keuangan Daerah.
Demikian halnya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten MBD yang dalam menunjang kinerja dari dinas tersebut melaunching Inovasi Jebol Pak Kades. Inovasi ini akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukannya karena para petugas dari Dinas Dukcapil akan langsung menjemput data dari setiap dokumen kependudukan, kemudian hasilnya akan dikirim.
Turut hadir, Ketua DPRD Kab. MBD Petrus. A. Tunay, A. Md, Wakil Bupati Maluku Barat Daya Agustinus L. Kilikily, Sekretaris Daerah A. Siamiloy, Deputi I KSP Febry C. Tetelepta, Kepala BPKP Perwakilan Maluku Yunaedi AK. MM, Direktur Utama PT BPMD-Maluku Utara Shahrisal Imbar, Direktur Umum PT BPDM Piere E. Mahulette, Kepala Bidang Akuntansi Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Aderial Adelis, perwakilan akademisi, kepala desa, kontraktor, dunia usaha, serta tamu yang lainnya.
Kepala BKAD Kab MBD Obed. H. Y Kuara, yang sementara ini mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II dalam penjelasan terhadap project leadernya mengatakan, proyek ini di latarbelakangi oleh Visi dan Misi Bupati Maluku Barat Daya, yakni "Terwujudnya Maluku Barat Daya yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing, Berbasis Sumber Daya Lokal, dan Berdaulat Berdasarkan Kearifan Lokal dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhineka Tunggal Ika" dan Misi yakni "Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, inovatif dan melayani".
"Salah satu isu strategis yang aktual, spesifik, relevan dan inovatif dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten MBD adalah belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah. Isu ini jika tidak segera diatasi maka akan terjadi kerugian besar bagi keuangan daerah dan dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, " ucapnya.
Lebih lanjut Kepala BKAD mengatakan, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah ini ditandai dengan beberapa masalah pokok yakni adanya temuan BPK terkait double cair SP2D atau kesalahan penginputan SP2D oleh pihak bank, adanya dokumen rekening kas daerah yang diserahkan oleh pihak bank kepada pemerintah daerah belum real time (belum ada transparansi) dan adanya keterlambatan penerbitan SP2D sehingga mengakibatkan kekecewaan dari OPD atau pihak ketiga.
Dari berbagai permasalahan yang di kemukan maka strategi kebijakan transformasi Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) yang dilakukan sebagai salah satu inovasi yaitu SP2D OK, SIM Gaji Taspen Online seta Klinik Pengelolaan Keuangan Daerah.
Demikian halnya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten MBD yang dalam menunjang kinerja dari dinas tersebut melaunching Inovasi Jebol Pak Kades. Inovasi ini akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukannya karena para petugas dari Dinas Dukcapil akan langsung menjemput data dari setiap dokumen kependudukan, kemudian hasilnya akan dikirim.
Lihat Juga :
