Ketika Berzina Bukan Lagi Kejahatan dan Perbuatan Melawan Hukum
Sabtu, 30 Mei 2020 - 15:47 WIB
loading...
ahkamah Konstitusi Taiwan pada Jumat mendekriminalisasi perzinaan. Setiap hukum terhadap praktik tersebut kini dianggap melanggar perlindungan konstitusi otonomi dan kesetaraan seksual. Foto : Ilustrasi/Istimewa
A
A
A
TAIPEI - Apa jadinya jika berzina atau hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat penikahan atau perkawinan secara sah, dilegalkan dan tidak lagi dinyatakan sebagai sebuah kejahatan atau perbuatan melawan hukum?
Nah, itulah yang terjadi di negara Taiwan yang melalui Mahkamah Konstitusinya baru saja memutuskan mendekriminalisasi perzinaan. Nantinya, setiap hukum terhadap praktik tersebut kini dianggap melanggar perlindungan konstitusi otonomi dan kesetaraan seksual.
Baca : Status Khusus dan Perlakuan Istimewa Hong Kong Segera Dicabut
Putusan itu dipuji oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM). "Hukum Pidana seharusnya tidak digunakan untuk menghukum tindakan yang melukai perasaan pribadi," kata Hsu Tzong-li, kepala pengadilan konstitusi dalam pengumuman putusan tersebut.
"Hukum (tentang) perzinaan menawarkan bantuan terbatas untuk menjaga hubungan pernikahan...Kekuasaan negara yang mencampuri perkawinan orang benar-benar berdampak negatif pada pernikahan," kata Lin Hui-Huang, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman, ketika dia membacakan putusan Mahkamah Konstitusi, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (30/50/2020).
Nah, itulah yang terjadi di negara Taiwan yang melalui Mahkamah Konstitusinya baru saja memutuskan mendekriminalisasi perzinaan. Nantinya, setiap hukum terhadap praktik tersebut kini dianggap melanggar perlindungan konstitusi otonomi dan kesetaraan seksual.
Baca : Status Khusus dan Perlakuan Istimewa Hong Kong Segera Dicabut
Putusan itu dipuji oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM). "Hukum Pidana seharusnya tidak digunakan untuk menghukum tindakan yang melukai perasaan pribadi," kata Hsu Tzong-li, kepala pengadilan konstitusi dalam pengumuman putusan tersebut.
"Hukum (tentang) perzinaan menawarkan bantuan terbatas untuk menjaga hubungan pernikahan...Kekuasaan negara yang mencampuri perkawinan orang benar-benar berdampak negatif pada pernikahan," kata Lin Hui-Huang, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman, ketika dia membacakan putusan Mahkamah Konstitusi, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (30/50/2020).
Lihat Juga :
