Rekomendasi KASN Tak Dilaksanakan, Fungsi Pengawasan DPRD Dinilai Lemah
Kamis, 28 Mei 2020 - 16:49 WIB
loading...
Fungsi pengawasan DPRD Bulukumba dianggap lemah. Pasalnya rekomendasi KASN tak kunjung dilaksanakan Pemkab Bulukumba. Foto: Ilustrasi/Istimewa
A
A
A
BULUKUMBA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba dinilai tidak berdaya menjalankan fungsi pengawasannya terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba di bawah kepemimpinan A Sukri Sappewali-Tomy Satria Yulianto.
Pasalnya, rekomendasi yang diterbitkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bernomor R-906/KASN/3/2020, tertanggal 17 Maret 2020, yang menyatakan bahwa mutasi pejabat tanggal 3 dan 7 Januari 2020 telah melanggar sistem merit dalam proses pengisian jabatan.
Penilaianitu disampaikan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bulukumba, Baso Riswandi. Ia menilai, DPRD seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dengan turun tangan mendorong pemerintah, menindaklanjuti rekomendasi pembatalan mutasi tanggal 3 dan 7 Januari 2020.
"DPRD seharusnya mendesak agar rekomendasi itu dijalankan. Karena sudah jelas ini melanggar. Mau berapa lama uang daerah dipakai menggaji orang yang salah," katanya, Kamis (28/5/2020).
Baca juga: KASN Minta Mutasi di Bulukumba Dianulir, Ini Respons BKPSDM
Beberapa nama yang direkomendasikan KASN untuk dibatalkan SK-nya yakni, Andi Buyung Saputra. Juga Direktur Pelaksana Teknis RSUD Sulthan Dg Radja, pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba.
"Sampai saat ini belum ada tindakan tegas yang dilakukan pemerintahan dalam menanggapi rekomendasi KASN tersebut. Harusnya menjadi perhatian penting DPRD," ujarnya.
Ketua Komisi A DPRD Bulukumba, Andi Pangerang Hakim yang dikonfirmasi, mengaku telah memberikan kesempatan ke Pemkab Bulukumba untuk melakukan hak jawab ke KASN. Hal tersebut telah dilakukan pemkab untuk melakukan klarifikasi.
"Dan sekarang (pemkab) sudah dijawab. Dan sekarang kita tunggu lagi jawabannya dari KASN," kata Andi Pangerang.
Berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, surat balasan Pemkab Bulukumba ke KASN, berisi tentang penjelasan terkait adanya beberapa regulasi yang mengatur. Seperti misalnya penetapan Direktur RSUD Sulthan Dg Radja Bulukumba.
"Mengenai masalah rumah sakit, ini disetarakan karena sudah golongan 4, jadi bisa ada aturannya," tambah Andi Pangerang.
Sekadar diketahui, sebelumnya, Kasubag Humas dan Publikasi Pemkab Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad menjelaskan, bahwa saat ini Pemkab Bulukumba melalui BKPSDM akan melakukan koordinasi ke KASN, untuk memperjelas isi dan maksud dari surat rekomendasi tersebut.
Meski sudah ada surat resmi dari KASN, namun pihak Pemkab Bulukumba akan melakukan klarifikasi terhadap beberapa hal jika rekomendasi tersebut dilaksanakan. Misalnya jabatan Direktur RSUD H Andi Sulthan Daeng Radja harus melalui seleksi terbuka.
Namun masalahnya, lelang jabatan Direktur RSUD belum dapat dilakukan karena kelembagaan RSUD masih mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba. Di mana di dalamnya Direktur RSUD tidak termasuk jabatan pimpinan tinggi pratama.
"Namun yang menjadi kendala utama untuk melaksanakan rekomendasi tersebut adalah keharusan memiliki izin tertulis dari Kemendagri untuk melaksanakan mutasi. Karena Bulukumba adalah kabupaten yang akan melaksanakan pilkada, di mana dalam tahapan tersebut kepala daerah dilarang melakukan mutasi tanpa izin Kemendagri," kata Andi Ullah.
Andi Ullah menegaskan, para ASN yang dilantik pada tanggal 3 dan 7 Januari 2020 tersebut, tetap sah sebagai pejabat dalam jabatannya sepanjang SK-nya belum dianulir.
"Mereka tetap melakukan kewajibannya sebagai ASN dan mendapatkan hak-haknya seperti gaji dan tunjangan jabatan," pungkasnya.
Pasalnya, rekomendasi yang diterbitkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bernomor R-906/KASN/3/2020, tertanggal 17 Maret 2020, yang menyatakan bahwa mutasi pejabat tanggal 3 dan 7 Januari 2020 telah melanggar sistem merit dalam proses pengisian jabatan.
Penilaianitu disampaikan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bulukumba, Baso Riswandi. Ia menilai, DPRD seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dengan turun tangan mendorong pemerintah, menindaklanjuti rekomendasi pembatalan mutasi tanggal 3 dan 7 Januari 2020.
"DPRD seharusnya mendesak agar rekomendasi itu dijalankan. Karena sudah jelas ini melanggar. Mau berapa lama uang daerah dipakai menggaji orang yang salah," katanya, Kamis (28/5/2020).
Baca juga: KASN Minta Mutasi di Bulukumba Dianulir, Ini Respons BKPSDM
Beberapa nama yang direkomendasikan KASN untuk dibatalkan SK-nya yakni, Andi Buyung Saputra. Juga Direktur Pelaksana Teknis RSUD Sulthan Dg Radja, pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba.
"Sampai saat ini belum ada tindakan tegas yang dilakukan pemerintahan dalam menanggapi rekomendasi KASN tersebut. Harusnya menjadi perhatian penting DPRD," ujarnya.
Ketua Komisi A DPRD Bulukumba, Andi Pangerang Hakim yang dikonfirmasi, mengaku telah memberikan kesempatan ke Pemkab Bulukumba untuk melakukan hak jawab ke KASN. Hal tersebut telah dilakukan pemkab untuk melakukan klarifikasi.
"Dan sekarang (pemkab) sudah dijawab. Dan sekarang kita tunggu lagi jawabannya dari KASN," kata Andi Pangerang.
Berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, surat balasan Pemkab Bulukumba ke KASN, berisi tentang penjelasan terkait adanya beberapa regulasi yang mengatur. Seperti misalnya penetapan Direktur RSUD Sulthan Dg Radja Bulukumba.
"Mengenai masalah rumah sakit, ini disetarakan karena sudah golongan 4, jadi bisa ada aturannya," tambah Andi Pangerang.
Sekadar diketahui, sebelumnya, Kasubag Humas dan Publikasi Pemkab Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad menjelaskan, bahwa saat ini Pemkab Bulukumba melalui BKPSDM akan melakukan koordinasi ke KASN, untuk memperjelas isi dan maksud dari surat rekomendasi tersebut.
Meski sudah ada surat resmi dari KASN, namun pihak Pemkab Bulukumba akan melakukan klarifikasi terhadap beberapa hal jika rekomendasi tersebut dilaksanakan. Misalnya jabatan Direktur RSUD H Andi Sulthan Daeng Radja harus melalui seleksi terbuka.
Namun masalahnya, lelang jabatan Direktur RSUD belum dapat dilakukan karena kelembagaan RSUD masih mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba. Di mana di dalamnya Direktur RSUD tidak termasuk jabatan pimpinan tinggi pratama.
"Namun yang menjadi kendala utama untuk melaksanakan rekomendasi tersebut adalah keharusan memiliki izin tertulis dari Kemendagri untuk melaksanakan mutasi. Karena Bulukumba adalah kabupaten yang akan melaksanakan pilkada, di mana dalam tahapan tersebut kepala daerah dilarang melakukan mutasi tanpa izin Kemendagri," kata Andi Ullah.
Andi Ullah menegaskan, para ASN yang dilantik pada tanggal 3 dan 7 Januari 2020 tersebut, tetap sah sebagai pejabat dalam jabatannya sepanjang SK-nya belum dianulir.
"Mereka tetap melakukan kewajibannya sebagai ASN dan mendapatkan hak-haknya seperti gaji dan tunjangan jabatan," pungkasnya.
(luq)
Lihat Juga :
