Miris! Sopir Angkutan Umum di Cimahi Menjerit, Selama PPKM Penumpang Turun Drastis
Sabtu, 31 Juli 2021 - 17:29 WIB
loading...
Sopir angkutan umum di Cimahi begitu merasakan pandemi COVID-19, apalagi dengan adanya penerapan PPKM yang membuat penumpang menurun drastis. Foto/MPI/Adi Haryanto
A
A
A
CIMAHI - Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang kini diperpanjang dengan PPKM Level 4 membuat sektor angkutan umum di Cimahi, Jabar sangat terdampak.
Baca juga: Kisah Getir Penjual Agar-agar Beli Nasi Padang Rp5 Ribu, Donasi Terkumpul Rp100 Juta
Pembatasan aktivitas warga berimbas kepada sepinya penumpang angkutan umum. Belum lagi persaingan dengan angkutan online berbasis aplikasi semakin membuat sopir angkutan umum sulit mendapatkan penumpang.
Baca juga: Tabrakan Maut, Travel Tabrak Belakang Truk di Tol Purbaleunyi 1 Tewas 4 Luka
"Kondisi lagi PPKM gini, penumpang turun drastis. Sepi, kadang hanya bawa satu atau dua orang," keluh salah seorang sopir angkutan umum di Cimahi, Itang (56), Sabtu (31/7/2021).
Dia sebenarnya mengandalkan penumpang dari sektor anak sekolah dan ibu-ibu ke pasar. Tapi karena sekolah sudah lama siswa belajar di rumah, satu-satunya harapan penumpang dari warga yang belanja ke pasar.
Namun karena selama PPKM operasional pasar juga dibatasi, maka warga yang belanja ke pasar tidak seperti biasanya. Kondisi tersebut jelas berpengaruh terhadap penghasilan yang didapat. Sementara di sisi lain pengeluaran untuk BBM tetap harus dikeluarkan setiap kali jalan.
"Untuk bensin sehari kalau jalan full bisa nyampe Rp100 ribu, tapi kadang pemasukan kurang dan nombok. Tapi ini mobil saya sendiri jadi gak perlu setoran," terangnya.
Warga Cibeureum, Cimahi Selatan ini berharap pemerintah juga memberikan perhatian dan bantuan kepada para sopir angkutan umum. Sebab pada kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang, profesi seperti dirinya juga ikut terdampak karena penghasilan tidak jelas.
Kepala Seksi Angkutan, Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Ranto Sitanggang mengakui ada beberapa masukan dari para pelaku usaha transportasi yang sudah disampaikan kepadanya. Seperti pengurangan biaya uji KIR dan pengurangan biaya untuk pengurusan izin-izin trayek.
"Kalau dicover dari APBD untuk memberikan kompensasi ke para sopir yang terdampak PPKM sulit. Postur anggaran juga kan mengalami refocusing, karena fokusnya pada penanganan COVID-19," terangnya.
Baca juga: Kisah Getir Penjual Agar-agar Beli Nasi Padang Rp5 Ribu, Donasi Terkumpul Rp100 Juta
Pembatasan aktivitas warga berimbas kepada sepinya penumpang angkutan umum. Belum lagi persaingan dengan angkutan online berbasis aplikasi semakin membuat sopir angkutan umum sulit mendapatkan penumpang.
Baca juga: Tabrakan Maut, Travel Tabrak Belakang Truk di Tol Purbaleunyi 1 Tewas 4 Luka
"Kondisi lagi PPKM gini, penumpang turun drastis. Sepi, kadang hanya bawa satu atau dua orang," keluh salah seorang sopir angkutan umum di Cimahi, Itang (56), Sabtu (31/7/2021).
Dia sebenarnya mengandalkan penumpang dari sektor anak sekolah dan ibu-ibu ke pasar. Tapi karena sekolah sudah lama siswa belajar di rumah, satu-satunya harapan penumpang dari warga yang belanja ke pasar.
Namun karena selama PPKM operasional pasar juga dibatasi, maka warga yang belanja ke pasar tidak seperti biasanya. Kondisi tersebut jelas berpengaruh terhadap penghasilan yang didapat. Sementara di sisi lain pengeluaran untuk BBM tetap harus dikeluarkan setiap kali jalan.
"Untuk bensin sehari kalau jalan full bisa nyampe Rp100 ribu, tapi kadang pemasukan kurang dan nombok. Tapi ini mobil saya sendiri jadi gak perlu setoran," terangnya.
Warga Cibeureum, Cimahi Selatan ini berharap pemerintah juga memberikan perhatian dan bantuan kepada para sopir angkutan umum. Sebab pada kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang, profesi seperti dirinya juga ikut terdampak karena penghasilan tidak jelas.
Kepala Seksi Angkutan, Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Ranto Sitanggang mengakui ada beberapa masukan dari para pelaku usaha transportasi yang sudah disampaikan kepadanya. Seperti pengurangan biaya uji KIR dan pengurangan biaya untuk pengurusan izin-izin trayek.
"Kalau dicover dari APBD untuk memberikan kompensasi ke para sopir yang terdampak PPKM sulit. Postur anggaran juga kan mengalami refocusing, karena fokusnya pada penanganan COVID-19," terangnya.
(shf)
Lihat Juga :
