Bansos Harus Tepat Sasaran, Data Penerima Perlu Validasi

MAKASSAR - Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi mewanti-wanti agar bantuan sosial ( Bansos ) sebagai salah satu program jaring pengaman sosial ( JPS ) bisa tetap sasaran.

Pasalnya ada kekhawatiran validasi data yang semrawut kembali terulang tahun ini. Sehingga pemeriksaan data penerima harus dicek berlapis. "Lakukan double check karena kejadian paket bantuan ada merasa berhak mendapatkan tapi tidak dapat," ujarnya.

Dia mengatakan Dinas Sosial (Dinsos) Makassar selaku leading sector dianggap perlu membentuk tim khusus untuk menangani validasi data penerima.



Pembagian bansos sendiri sempat menuai polemik di masyarakat lantara data penerima dianggap tidak tepat sasaran. Selain itu, beberapa nama juga dilaporkan rangkap.

"Jadi untuk lebih valid, SKPD terkait itu harus bentuk satu tim khusus lakukan verifikasi untuk data penerima," lanjut dia.

Hingga saat ini, dilaporkan akan ada dua macam bantuan yang disalurkan ke masyarakat selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) berlangsung. Pertama, dari Pemerintah Pusat dalam bentuk beras dan uang tunai dan kedua dari Pemerintah Kota dalam bentuk sembako.

Saat ini, penyaluran bantuan dari Pusat dilaporkan telah siap, total ada sebanyak 68.030 Kelompok Penerima Manfaat ( KPM ) yang akan menerima bantuan tersebut.

Perum Bulog Makassar selaku instansi yang ditunjuk untuk mendistribusikan bantuan beras mengungkap ada sebanyak 680 ton beras yang rencana akan dibagikan

"Kita ada sekitar 680 ton yang harus terbagi rencana hingga akhir bulan Juli," ungkap Pimpinan Cabang Perum Bulog Makassar, Harisun.



Dia mengatakan telah menggelar pertemuan dengan Pemkot Makassar ihwal rencana pembagiannya. Nantinya akan dibagi dalam beberapa titik, hanya saja dirinya belum membeberkan lokasinya.

Sementara menyikapi rencana JPS tersebut Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin, Anas Iswan Anwar mengatakan cukup mendukung upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan kota.

Menurutnya, hal inilah yang sangat dibutuhkan masyarakat di tengah ekonomi yang tidak stabil.

"Bayangkan kalau pemasukan nda ada, kemudian dana yang ada sembarangan dibikin yang tidak kena langsung, itu yang musti kita kawal. Semua penting tapikan sekarang harus melakukan prioritas, jadi harus dipikirkan dana yang terbatas ini sehingga betul-betul efektif, jadi harus ada skala prioritas apakah program dibuat sekarang ini (JPS)," katanya.

Terlebih kata di hal ini sudah diatensi oleh pusat lewat Menteri Dalam Negeri. "JPS itu sangat dibutuhkan karena sudah begitu banyak orang bukan cuman terpapar Covid-19 tapi ekonomi. Itu yang harus dikawal. Dan juga sebenarnya kita ini harus mendorong Pemda (agar merealisasikan)," pungkasnya.