Wujudkan Visi Jabar, Ridwan Kamil: Kepala Daerah Harus Melek Digital

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mendorong seluruh bupati dan wali kota di Jabar untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola teknologi digital untuk mempercepat implementasi ekonomi digital yang merata, baik di perkotaan maupun perdesaan.

Dorongan tersebut disampaikan Ridwan Kamil dalam Rapat Koordinator Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jabar Tahun 2021 secara virtual di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (27/7/2021).



"Saya titip leadership digital menjadi penting. Jadi, kepala daerah itu harus melek digital. Jangan hanya anak buahnya, tapi kita semua, dari bupati, wali kota, sampai gubernur, harus sangat aktif," kata Kang Emil, sapaan akrabnya.

Kang Emil menuturkan, pandemi COVID-19 memaksa semua pihak, mulai dari pemerintah, perbankan, sampai masyarakat, beradaptasi dengan teknologi digital. Pemprov Jabar pun terus berupaya mewujudkan visi menjadi Provinsi Digital Terdepan di Indonesia, bahkan level Asia.

Dalam pemulihan ekonomi, kata Kang Emil, percepatan digitalisasi ekonomi untuk industri besar, menengah dan kecil, termasuk UMKM, dilakukan. Hal itu dikarenakan percepatan digitalisasi ekonomi harus bersifat inklusif. "Percepatan digitalisasi ekonomi juga harus menyasar di desa-desa, agar akses digital mereka bisa dapatkan karena jauh dari kemudahan," katanya.

Baca juga: Siap Dikritik, Ridwan Kamil Ajak Mahasiswa Kolaborasi Atasi Pandemi

Menurut Kang Emil, untuk mewujudkan visi Jabar Provinsi Digital, pihaknya sudah memiliki cetak biru. Salah satu inovasi yang digagas Pemprov Jabar dan sudah diakui di level Asia Pasifik adalah Desa Digital.

"Provinsi Jabar itu sudah mempunyai cetak biru, yaitu Jabar Digital Province. Salah satunya Desa Digital yang berhasil meraih berbagai penghargaan dalam transformasi digital," imbuh Kang Emil.

"Saya titip juga agar kabupaten/kota segera memiliki cetak biru. Dengan tujuan utama menyasar masyarakat umum dan juga menciptakan fintech yang bermanfaat. Sifatnya implementatif," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar, Herawanto mengatakan, rakorwil tersebut merupakan salah satu upaya berkelanjutan untuk mendukung pemulihan ekonomi Jabar, khususnya dalam hal percepatan digitalisasi ekonomi guna peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi, termasuk pengendalian inflasi bagi kesejahteraan masyarakat.



Rakorwil TP2DD dan TPID se-Jabar kali ini mengusung tema "Akselerasi Ekonomi Keuangan Digital untuk Mendukung Stabilisasi Harga dan Terwujudnya Visi Jawa Barat Provinsi Digital melalui Penguatan Sinergi dan Kolaborasi".

"Upaya percepatan dan perluasan implementasi ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) yang dilakukan Pemda dalam beberapa bulan terakhir telah berhasil meraih capaian kinerja yang menggembirakan," kata dia.

Menurut Herawanto, jumlah pemerintah daerah (pemda) yang termasuk kategori pada tahap digital di Jabar meningkat signifikan. Dari sebelumnya 9 pemda menjadi 20 pemda pada posisi triwulan II tahun 2021.

"Selain itu, berdasarkan hasil survei ETPD yang terakhir dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) di tingkat pusat, peringkat Provinsi Jabar secara nasional dalam implementasi ETPD juga berhasil merangkak naik dari 9 menjadi 3 besar," katanya.