Saksi Warga dan PT TMRE Bongkar Praktik Mafia Tanah di PN Tangerang
Kamis, 22 Juli 2021 - 10:17 WIB
loading...
A
A
A
"Dia cuma ganti garapan dan itu pun kepada orang biasa . 1 kotak diganti sejuta. Warga disuruh tanda tangan dengan format seolah-olah itu tanah Darmawan. Bunyinya bahwa tanah ini akan dikembalikan kepada saudara Darmawan padahal suratnya tidak ada sampai saat ini juga coba ditunjukkan," ungkapnya.
"Pokoknya seberapa luasnya dipatokin sejuta dengan alasan ganti tanah garapan. Karena masyarakat gak tau itu tanah siapa diterima uang itu padahal tanah itu ada yang punya warga dan pengembang. Yang punya Modernland, TMRE, dan masyarakat," tambahnya.
Nisom yang menjabat ketua RT setempat menjamin bahwa semua lahan yang diakui tersebut bukan milik Darmawan. "Gak mungkin tanah seluas itu gak dititipin ke RT setempat. Pasti dititipkan kalo itu tanahnya. Makanya masyarakat setelah ada eksekusi, nah di sanalah masyarakat mengadakan perlawanan karena itu benar-benar tanah milik masyarakat," ujar Nisom.
Warga lainnya, Minarto berharap kesaksian ini dapat menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman setimpal bagi para terdakwa. "Karena praktik mafia tanah ini jangan sampai terulang. Sudah meresahkan masyarakat. Itu kan yang menjadi instruksi Presiden Jokowi, berantas mafia tanah. Jadi hukum seberat-beratnya sebagai efek jera dan menumpas mafia tanah," katanya.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang Adib Fachri Dili optimistis dengan keterangan saksi yang dihadirkan. Berikut juga saksi yang akan dihadirkan dalam sidang selanjutnya. “Karena dari korban juga sudah menunjukkan sertifikat dan bukti kepemilikan," ujarnya.
"Tinggal nanti hakim meminta untuk menghadirkan BPN untuk mencocokkan bener gak nih yang dipalsukan sertifikat SHGB 1 sampai 9," tambahnya.
Menurut dia, PT TMRE memiliki 486 sertifikat pelepasan hak tanah. "Itu bukti kepemilikan dari Tangerang Marta Real Estate ya. Atas tanah yang sudah dia beli dari warga maupun dari pengembang sebelumnya. Jadi total ada 486 sertifikat pelepasan hak," katanya.
"Pokoknya seberapa luasnya dipatokin sejuta dengan alasan ganti tanah garapan. Karena masyarakat gak tau itu tanah siapa diterima uang itu padahal tanah itu ada yang punya warga dan pengembang. Yang punya Modernland, TMRE, dan masyarakat," tambahnya.
Nisom yang menjabat ketua RT setempat menjamin bahwa semua lahan yang diakui tersebut bukan milik Darmawan. "Gak mungkin tanah seluas itu gak dititipin ke RT setempat. Pasti dititipkan kalo itu tanahnya. Makanya masyarakat setelah ada eksekusi, nah di sanalah masyarakat mengadakan perlawanan karena itu benar-benar tanah milik masyarakat," ujar Nisom.
Warga lainnya, Minarto berharap kesaksian ini dapat menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman setimpal bagi para terdakwa. "Karena praktik mafia tanah ini jangan sampai terulang. Sudah meresahkan masyarakat. Itu kan yang menjadi instruksi Presiden Jokowi, berantas mafia tanah. Jadi hukum seberat-beratnya sebagai efek jera dan menumpas mafia tanah," katanya.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang Adib Fachri Dili optimistis dengan keterangan saksi yang dihadirkan. Berikut juga saksi yang akan dihadirkan dalam sidang selanjutnya. “Karena dari korban juga sudah menunjukkan sertifikat dan bukti kepemilikan," ujarnya.
"Tinggal nanti hakim meminta untuk menghadirkan BPN untuk mencocokkan bener gak nih yang dipalsukan sertifikat SHGB 1 sampai 9," tambahnya.
Menurut dia, PT TMRE memiliki 486 sertifikat pelepasan hak tanah. "Itu bukti kepemilikan dari Tangerang Marta Real Estate ya. Atas tanah yang sudah dia beli dari warga maupun dari pengembang sebelumnya. Jadi total ada 486 sertifikat pelepasan hak," katanya.
(jon)
Lihat Juga :
