PPDB Jalur Zonasi Dikeluhkan, Dewan Sarankan Tambah Sekolah Baru
Rabu, 21 Juli 2021 - 09:08 WIB
loading...
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berakhir. Meski demikian, prosesnya menyisakan sejumlah persoalan di masyarakat. Foto: Dok/SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) berakhir. Meski demikian, prosesnya menyisakan sejumlah persoalan di masyarakat. Warga di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, misalnya.
Mereka mengeluhkan sulitnya mengakses sekolah negeri karena tak ada SMP-SMA Negeri yang dekat dari lokasi tempat tinggal. Hal itu menjadi tantangan bagi anak-anak di sana untuk bisa lulus pada PPDB jalur zonasi . Padahal jalur itu diketahui menyediakan kuota 75 persen.
Salah seorang warga Jalan Sultan Abdullah RT 2 RW 6, Nursiah mengaku sekolah negeri favorit di daerahnya yaitu SMPN 3, SMPN 22 hingga SMPN 7. Ketiganya tidak masuk ke dalam kelurahan Buloa dan berada di titik yang cukup jauh.
"Kita harap sistem zonasi ditiadakan saja karena daerah sini itu jauh, jadi anak-anak sekolah kasian tidak ada yang dikasih ke negeri. Kita minta ditiadakan," harapnya.
Baca Juga: Kisah Inspiratif Candra Dewi, Nyaris Putus Sekolah Kini Sukses Bisnis Kecantikan
Lurah Buloa, Oddang Nai membenarkan hal tersebut. Persoalan sulitnya masyarakat Buloa memperoleh akses ke negeri bukan lagi persoalan baru. Belakangan pasca-PPDB berakhir, hal ini kian masif dikeluhkan masyarakat ke kelurahan.
"Kalau masalah zonasi memang kita ini di kelurahan Buloa sulit, untuk SMA misalnya, sekolah terdekat itu yah SMA 17 dan SMA 4, cuma kan ada beberapa kelurahan di depannya dan kuota juga terbatas sehingga pada saat warga daftar mereka tidak masuk zonasi," ujarnya kepada SINDOnews.
Sulitnya masyarakat memperoleh akses pendidikan negeri membuat banyak masyarakat di wilayah itu berpotensi putus sekolah .
Oddang mengatakan, kelurahan-kelurahan dengan kondisi seperti ini semestinya memperoleh kebijakan khusus dari pemerintah. Dia menilai, sistem zonasi perlu dievaluasi dengan baik, agar tahun depan persoalan serupa tak lagi terulang.
"Mungkin perlu evaluasi, kalaupun diterapkan kita minta ada perlakuan khusus yang diterapkan dalam keadaan sperti ini," harapnya.
Baca Juga: Sandiaga Apresiasi Video Pelaku Usaha Ajak Masyarakat Sukseskan Vaksinasi
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar , Abdul Wahab Tahir megatakan harapan masyarakat yang menginginkan ditiadakannya sistem zonasi dianggap sulit lantaran menjadi kebijakan langsung dari pusat.
Meski demikian, pemerintah masih bisa mentaktisi lewat penyediaan sekolah baru atau program regroupping sekolah seperti yang didorong pada masa Pj Wali Kota sebelumnya.
"Seperti Buloa atau Parangloe itu daerah kelurahan padat, tapi jauh dari zonasi. Olehnya kita berharap paling tidak ini dibuat penambahan sekolah atau regroupping, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk sekolah," desak Legislator Golkar tersebut.
Dia mengaku cukup optimis ada perubahan hingga PPDB mendatang, apalagi hal ini telah disampaikan langsung ke Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto.
"Beberapa kali saya sudah sampaikan Pak Wali, Insyaallah ada solusi keinginan anak-anak kita yang secara zonasi tidak menguntungkan, mudah-mudahan ini opsi alternatif dalam rangka meningkatkan layanan sehigga mereka merasa terlayani dengan baik," pungkasnya.
Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Ekonom: Pemerintah Harus Fokus ke Kesehatan!
Mereka mengeluhkan sulitnya mengakses sekolah negeri karena tak ada SMP-SMA Negeri yang dekat dari lokasi tempat tinggal. Hal itu menjadi tantangan bagi anak-anak di sana untuk bisa lulus pada PPDB jalur zonasi . Padahal jalur itu diketahui menyediakan kuota 75 persen.
Salah seorang warga Jalan Sultan Abdullah RT 2 RW 6, Nursiah mengaku sekolah negeri favorit di daerahnya yaitu SMPN 3, SMPN 22 hingga SMPN 7. Ketiganya tidak masuk ke dalam kelurahan Buloa dan berada di titik yang cukup jauh.
"Kita harap sistem zonasi ditiadakan saja karena daerah sini itu jauh, jadi anak-anak sekolah kasian tidak ada yang dikasih ke negeri. Kita minta ditiadakan," harapnya.
Baca Juga: Kisah Inspiratif Candra Dewi, Nyaris Putus Sekolah Kini Sukses Bisnis Kecantikan
Lurah Buloa, Oddang Nai membenarkan hal tersebut. Persoalan sulitnya masyarakat Buloa memperoleh akses ke negeri bukan lagi persoalan baru. Belakangan pasca-PPDB berakhir, hal ini kian masif dikeluhkan masyarakat ke kelurahan.
"Kalau masalah zonasi memang kita ini di kelurahan Buloa sulit, untuk SMA misalnya, sekolah terdekat itu yah SMA 17 dan SMA 4, cuma kan ada beberapa kelurahan di depannya dan kuota juga terbatas sehingga pada saat warga daftar mereka tidak masuk zonasi," ujarnya kepada SINDOnews.
Sulitnya masyarakat memperoleh akses pendidikan negeri membuat banyak masyarakat di wilayah itu berpotensi putus sekolah .
Oddang mengatakan, kelurahan-kelurahan dengan kondisi seperti ini semestinya memperoleh kebijakan khusus dari pemerintah. Dia menilai, sistem zonasi perlu dievaluasi dengan baik, agar tahun depan persoalan serupa tak lagi terulang.
"Mungkin perlu evaluasi, kalaupun diterapkan kita minta ada perlakuan khusus yang diterapkan dalam keadaan sperti ini," harapnya.
Baca Juga: Sandiaga Apresiasi Video Pelaku Usaha Ajak Masyarakat Sukseskan Vaksinasi
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar , Abdul Wahab Tahir megatakan harapan masyarakat yang menginginkan ditiadakannya sistem zonasi dianggap sulit lantaran menjadi kebijakan langsung dari pusat.
Meski demikian, pemerintah masih bisa mentaktisi lewat penyediaan sekolah baru atau program regroupping sekolah seperti yang didorong pada masa Pj Wali Kota sebelumnya.
"Seperti Buloa atau Parangloe itu daerah kelurahan padat, tapi jauh dari zonasi. Olehnya kita berharap paling tidak ini dibuat penambahan sekolah atau regroupping, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk sekolah," desak Legislator Golkar tersebut.
Dia mengaku cukup optimis ada perubahan hingga PPDB mendatang, apalagi hal ini telah disampaikan langsung ke Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto.
"Beberapa kali saya sudah sampaikan Pak Wali, Insyaallah ada solusi keinginan anak-anak kita yang secara zonasi tidak menguntungkan, mudah-mudahan ini opsi alternatif dalam rangka meningkatkan layanan sehigga mereka merasa terlayani dengan baik," pungkasnya.
Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Ekonom: Pemerintah Harus Fokus ke Kesehatan!
(agn)
Lihat Juga :
