Pemprov Riau Digugat Terkait Pencemaran Limbah Minyak Berbahaya

PEKANBARU - Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) mengajukan gugutan terkait pencemaran limbah minyak berbahaya . Gugatan tersebuit dialamatkan kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Beberapa pihak yang digugat di antaranya, PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) , Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas ), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK ) serta Pemerintah Provinsi Riau terkait pemulihan pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) di Wilayah Kerja Migas Blok Rokan.



Wakil Sekretaris LPPHI, Hengki Seprihadi mengatakan, gugatan ini adalah untuk meminta negara memberikan keadilan atas permasalahan kerusakan hutan dan lingkungan hidup di wilayah kerja ladang minyak Blok Rokan, Provinsi Riau yang selama ini diabaikan oleh para tergugat.

“Ada 297 pengaduanmasyarakat kepada Pemprov Riau tentang pencemaran yang terjadi pada lahannya akibat ekpolrasi minyak. Ini pastinya akan berimbas pada kesehatan biota hayati di sana dan sekitarnya. Tetapi pengaduan itu layaknya seperti mengadu ke angin yang lalu saja, tidak ada upaya pemulihan lingkungan di sana. Oleh karena itu kita sudah resmi mengajukan gugutan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru," ungkap Hengki Rabu (7/7/2021).

Sebanyak 270 pengaduan masyarakat terkait limbah PT Chevron yang sebentar lagi akan dikelola Pertamina itu berada di Provinsi Riau yakni di Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru.

“Untuk meminta negara melalui pengadilan untuk memberikan keadilan kepada warga.Karena sudah ada kerugian yang sudah terjadi seperti, percemaran lahan warga yang sudah tumbuh akibat limbah dan kerugian potensual dampak penyakit," ungkap Hengki.



Ketua Tim Hukum LPPHI, Josua Hutauruk menerangkan, gugatan yang diajukan berdasarkan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan masing-masing tergugat yang telah merugikan masyarakat.

Gugatannya beberapa kewajiban yang tidak dijalankan oleh masing-masing para tergugat tersebut. Padahal Undang Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta turunan-turunannya, Undang Undang Kehutanan beserta turunannya, serta Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah beserta turunannya, dengan tegas mewajibkan hal itu bahkan memberi kewenangan yang luas pada para instasi pemerintah yang terkait untuk melaksanakan kewajibannya itu.

“Harapan kita bersama agar menghukum para tergugat untuk melaksanakan aturan yang ada guna memulihkan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun akibat operasi PT CPI. Haruas ada audit lingkungan hidup Blok Rokan tahun 2020," ungkap Josua.



Terkait gugutan yang dilayangkan, pihak LPPHIPT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) menegaskan, selalu mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku.

“Program pemulihan lahan PT CPI dilaksanakan berdasarkan aturan pengelolaan limbah secara spesifik dan perkembangan dari pekerjaan pemulihan ini dilaporkan oleh kita kepada pemerintah di tingkat pusat kepada SKK Migas dan KLHK maupun di tingkat daerah kepada DLHK Riau, DLH kabupaten kota, perwakilan SKK Migas, ESDM Riau dan instansi terkait lain," kata Manager Corporate Communications PT CPI,Sonitha Poernomo saat dikonfirmasi.

Dia menerangkan, sebagai kontraktor dari Pemerintah Indonesia, PT CPI melaksanakan program pemulihan tanah terpapar minyak bumi di Blok Rokan sesuai arahan dan persetujuan KLHK dan SKK Migas hingga berakhirnya Rokan Production Sharing Contract (PSC) pada Agustus 2021.

“PT CPI bekerja sama dengan SKK Migas untuk mendukung transisi yang lancar untuk semua operasi Rokan, termasuk pekerjaan pemulihan yang tersisa ke Pemerintah Indonesia," imbuhnya.