PPKM Darurat Baru Terasa 17 Persen, Ridwan Kamil: Belum Memuaskan
Selasa, 06 Juli 2021 - 17:41 WIB
loading...
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menyatakan, pelaksanaan PPKM Darurat di Jabar belum memuaskan. Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menyatakan, pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di provinsi yang dipimpinnya belum memuaskan.
Baca juga: Ridwan Kamil Paparkan Inovasi Aksi Tali Intan di Ajang Kompetisi Pelayanan Publik 2021
Pembatasan aktivitas masyarakat baru terasa sekitar 17% atau jauh dari target sebesar 30%. Oleh karena itu, Pemprov Jabar akan meningkatkan pembatasan aktivitas masyarakat agar lonjakan kasus COVID-19 dapat segera ditekan.
Baca juga: Bandung Geger, Mahasiswi Lahirkan Bayinya Sendirian dan Dibuang di Tempat Sampah
"Pelaksanaan PPKM belum memuaskan. Akan banyak penyekatan dan penindakan, termasuk (sidang) tipiring (tindak pidana ringan) di jalan segera dilaksanakan untuk mengurangi mobilitas," tegas Ridwan Kamil dalam konferensi pers virtual seusai vicon rapat Komite Percepatan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah, Selasa (6/7/2021)
Menurut Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu, hingga saat ini, masyarakat umumnya masih rancu dalam memahami sektor kritikal dan esensial dalam aturan PPKM Darurat.
"Itu nanti kita akan melakukan edukasi lagi agar masyarakat jelas apa itu pengertian kritikal dan esensial," katanya.
Selain itu, aturan work from home (WFH) 100% yang diwajibkan bagi sejumlah sektor masih banyak diabaikan, termasuk masih adanya industri yang tidak memenuhi kewajihannya sesuai aturan PPKM Darurat.
"Pertama, (industri) tidak punya Satgas COVID-19, sehingga banyak karyawan kena COVID-19 hanya dipulangkan tidak diurus hingga menimbulkan klaster keluarga. Kedua, mereka tetap buka meskipun mereka bukan masuk kategori industri kritikal dan esensial," ungkap Kang Emil seraya menyatakan, pihak kepolisian akan segera melakukan razia menyusul pelanggaran tersebut.
Tekan Risiko Isolasi Mandiri
Lebih lanjut, Kang Emil juga menyoroti persoalan warga Jabar yang menjalani isolasi mandiri, namun tidak mendapatkan perhatian terhadap kondisi kesehatannya hingga ada yang meninggal dunia, seperti kasus meninggalnya warga yang tengah menjalani isolasi mandiri di Tasikmalaya.
"Kita perintahkan RT RW lebih sigap dalam memonitor mereka yang isoman," tegasnya.
Kang Emil mengimbau warga Jabar yang tengah menjalani isolasi mandiri untuk mengoptimalkan fitur isoman di aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar). Selain bisa mendapatkan konsultasi kesehatan secara virtual, melalui fitur tersebut, warga Jabar yang menjalani isolasi mandiri juga dapat meminta bantuan obat-obatan maupun vitamin.
"Kita tugaskan 10 dokter untuk menjawab pertanyaan warga yang isoman. Pengajuan suplemen obat sudah kita proses, jangan sampai kejadian, tadi saya evaluasi ada yang meninggal dunia saat isoman di Kabupaten Tasikmalaya," katanya.
Baca juga: Ridwan Kamil Paparkan Inovasi Aksi Tali Intan di Ajang Kompetisi Pelayanan Publik 2021
Pembatasan aktivitas masyarakat baru terasa sekitar 17% atau jauh dari target sebesar 30%. Oleh karena itu, Pemprov Jabar akan meningkatkan pembatasan aktivitas masyarakat agar lonjakan kasus COVID-19 dapat segera ditekan.
Baca juga: Bandung Geger, Mahasiswi Lahirkan Bayinya Sendirian dan Dibuang di Tempat Sampah
"Pelaksanaan PPKM belum memuaskan. Akan banyak penyekatan dan penindakan, termasuk (sidang) tipiring (tindak pidana ringan) di jalan segera dilaksanakan untuk mengurangi mobilitas," tegas Ridwan Kamil dalam konferensi pers virtual seusai vicon rapat Komite Percepatan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah, Selasa (6/7/2021)
Menurut Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu, hingga saat ini, masyarakat umumnya masih rancu dalam memahami sektor kritikal dan esensial dalam aturan PPKM Darurat.
"Itu nanti kita akan melakukan edukasi lagi agar masyarakat jelas apa itu pengertian kritikal dan esensial," katanya.
Selain itu, aturan work from home (WFH) 100% yang diwajibkan bagi sejumlah sektor masih banyak diabaikan, termasuk masih adanya industri yang tidak memenuhi kewajihannya sesuai aturan PPKM Darurat.
"Pertama, (industri) tidak punya Satgas COVID-19, sehingga banyak karyawan kena COVID-19 hanya dipulangkan tidak diurus hingga menimbulkan klaster keluarga. Kedua, mereka tetap buka meskipun mereka bukan masuk kategori industri kritikal dan esensial," ungkap Kang Emil seraya menyatakan, pihak kepolisian akan segera melakukan razia menyusul pelanggaran tersebut.
Tekan Risiko Isolasi Mandiri
Lebih lanjut, Kang Emil juga menyoroti persoalan warga Jabar yang menjalani isolasi mandiri, namun tidak mendapatkan perhatian terhadap kondisi kesehatannya hingga ada yang meninggal dunia, seperti kasus meninggalnya warga yang tengah menjalani isolasi mandiri di Tasikmalaya.
"Kita perintahkan RT RW lebih sigap dalam memonitor mereka yang isoman," tegasnya.
Kang Emil mengimbau warga Jabar yang tengah menjalani isolasi mandiri untuk mengoptimalkan fitur isoman di aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar). Selain bisa mendapatkan konsultasi kesehatan secara virtual, melalui fitur tersebut, warga Jabar yang menjalani isolasi mandiri juga dapat meminta bantuan obat-obatan maupun vitamin.
"Kita tugaskan 10 dokter untuk menjawab pertanyaan warga yang isoman. Pengajuan suplemen obat sudah kita proses, jangan sampai kejadian, tadi saya evaluasi ada yang meninggal dunia saat isoman di Kabupaten Tasikmalaya," katanya.
(shf)
Lihat Juga :
