Disdik Makassar Diminta Tambah Jumlah Rombel untuk Tampung Siswa
Sabtu, 03 Juli 2021 - 07:07 WIB
loading...
Disdik Makassar diminta untuk menambah jumlah rombongan belajar. Foto: Sindonews/dok
A
A
A
MAKASSAR - Forum Orang Tua Murid mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar untuk menambah jumlah rombongan belajar (rombel) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021. Penambahan itu menyusul banyaknya lulusan SD yang tidak tertampung di SMP.
Berdasarkan data, jumlah lulusan SD sebanyak 23.408 peserta didik sedangkan daya tampung SMPN hanya 13.806. Artinya, ada sekitar 9.602 lulusan SD yang tidak bisa tertampung di SMPN.
Baca Juga: Pemkot Upayakan Biaya Gratis di Sekolah Swasta Bagi yang Tak Terakomodir PPDB
Sedangkan di dalam juknis disebutkan bahwa daya tampung peserta didik tingkat SD untuk masing-masing romber sebanyak 28 orang, sementara SMP sebanyak 32 orang di setiap rombel .
"Jadi, banyak orang tua yang mendesak agar rombel ditambah, karena masih banyak yang tidak terjaring. Misalnya, lulusan SD mau ke SMP itu ada sekitar 24 ribu, itu hampir seperdua dari daya tampung di SMP," keluh Ketua Forum Orang Tua Murid, Herman Hafid, Jumat, (02/07/2021).
Tidak hanya itu, dia juga menyoroti pelaksanaan PPDB jalur zonasi. Apalagi ada temuan NIK dan data di Kartu Keluarga (KK) tidak sinkron. Padahal, menurutnya, hal teknis seperti ini tidak seharusnya terjadi.
Berdasarkan data, jumlah lulusan SD sebanyak 23.408 peserta didik sedangkan daya tampung SMPN hanya 13.806. Artinya, ada sekitar 9.602 lulusan SD yang tidak bisa tertampung di SMPN.
Baca Juga: Pemkot Upayakan Biaya Gratis di Sekolah Swasta Bagi yang Tak Terakomodir PPDB
Sedangkan di dalam juknis disebutkan bahwa daya tampung peserta didik tingkat SD untuk masing-masing romber sebanyak 28 orang, sementara SMP sebanyak 32 orang di setiap rombel .
"Jadi, banyak orang tua yang mendesak agar rombel ditambah, karena masih banyak yang tidak terjaring. Misalnya, lulusan SD mau ke SMP itu ada sekitar 24 ribu, itu hampir seperdua dari daya tampung di SMP," keluh Ketua Forum Orang Tua Murid, Herman Hafid, Jumat, (02/07/2021).
Tidak hanya itu, dia juga menyoroti pelaksanaan PPDB jalur zonasi. Apalagi ada temuan NIK dan data di Kartu Keluarga (KK) tidak sinkron. Padahal, menurutnya, hal teknis seperti ini tidak seharusnya terjadi.
Lihat Juga :
