Siapkan Lockdown Tingkat RT, Jabar Butuh Anggaran Tiap Hari Rp2,5 Miliar
Rabu, 30 Juni 2021 - 20:29 WIB
loading...
A
A
A
Kang Emil menjelaskan, asumsinya, tiap satu RT memiliki 100 kepala keluarga (KK), penduduk miskin 30 persen, dan relawan tracing sebanyak lima orang. Anggaran sebesar Rp3,5 juta tersebut akan digunakan untuk kebutuhan makan keluarga, honor relawan, alat pelindung diri (APD) relawan, disinfektan, pemenuhan sarana cuci tangan, masker, hazmat, hingga vitamin bagi relawan.
"Jadi, kita sudah menghitung kalau sudah mau me-lockdown satu RT, dengan jumlah KK rata-rata di Jabar, per RT butuh dana sekira 3,5 juta per hari," ungkapnya.
Kemudian, jika dikalkulasikan dengan jumlah RT yang akan di-lockdown, lanjut Kang Emil, total anggaran yang dibutuhkan mencapai hampir Rp2,5 miliar per hari.
Dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan, kata Kang Emil, pihaknya akan segera merumuskan pembagian pemenuhan anggaran tersebut, mulai dari sumber kas kelurahan, pemerintah kabupaten atau kota hingga pemerintah provinsi dan pusat.
"Intinya biaya berjenjang dan dikonsultasikan, apakah pemerintah pusat juga bertanggung jawab dalam pembiayaan jika ada PPKM mikro. Yang kita ketahui, ketahanan anggaran itu satu RT kurang lebih butuh Rp3 jutaan (per hari). Kalau ada 730-an RT, di Jabar Rp2,5 miliar per hari," tegasnya.
Lebih lanjut Kang Emil juga menegaskan bahwa kebijakan lockdown atau PPKM Mikro Darurat di level provinsi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski sudah melakukan penghitungan kebutuhan anggaran, kata Kqng Emil, kebijakan lockdown tingkat RT hingga saat ini belum berjalan.
"Lockdown di level RT dan RW tidak dan belum di level kabupaten kota dan provinsi. Kalau lockdown sudah dilakukan, semua orang tidak boleh pergi. Urusan suplai pangan, kebutuhan primer harus diperhatikan oleh RT dan RW sampai level kelurahan, camat, bupati, baru ke gubernur dan presiden," terangnya.
Kang Emil menambahkan, sebelum PPKM Mikro Darurat diberlakukan, pihaknya saat ini tengah fokus pada sistem tracing. Nantinya, setiap RT wajib menyetorkan satu nama pelacak COVID-19.
"Jadi, kita sudah menghitung kalau sudah mau me-lockdown satu RT, dengan jumlah KK rata-rata di Jabar, per RT butuh dana sekira 3,5 juta per hari," ungkapnya.
Kemudian, jika dikalkulasikan dengan jumlah RT yang akan di-lockdown, lanjut Kang Emil, total anggaran yang dibutuhkan mencapai hampir Rp2,5 miliar per hari.
Dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan, kata Kang Emil, pihaknya akan segera merumuskan pembagian pemenuhan anggaran tersebut, mulai dari sumber kas kelurahan, pemerintah kabupaten atau kota hingga pemerintah provinsi dan pusat.
"Intinya biaya berjenjang dan dikonsultasikan, apakah pemerintah pusat juga bertanggung jawab dalam pembiayaan jika ada PPKM mikro. Yang kita ketahui, ketahanan anggaran itu satu RT kurang lebih butuh Rp3 jutaan (per hari). Kalau ada 730-an RT, di Jabar Rp2,5 miliar per hari," tegasnya.
Lebih lanjut Kang Emil juga menegaskan bahwa kebijakan lockdown atau PPKM Mikro Darurat di level provinsi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski sudah melakukan penghitungan kebutuhan anggaran, kata Kqng Emil, kebijakan lockdown tingkat RT hingga saat ini belum berjalan.
"Lockdown di level RT dan RW tidak dan belum di level kabupaten kota dan provinsi. Kalau lockdown sudah dilakukan, semua orang tidak boleh pergi. Urusan suplai pangan, kebutuhan primer harus diperhatikan oleh RT dan RW sampai level kelurahan, camat, bupati, baru ke gubernur dan presiden," terangnya.
Kang Emil menambahkan, sebelum PPKM Mikro Darurat diberlakukan, pihaknya saat ini tengah fokus pada sistem tracing. Nantinya, setiap RT wajib menyetorkan satu nama pelacak COVID-19.
Lihat Juga :
