Tulisan 'Berani Jujur Pecat' hingga 'Mosi Tidak Percaya' Warnai Gedung KPK
Senin, 28 Juni 2021 - 22:56 WIB
loading...
A
A
A
"Bahkan muncul asumsi bahwa tes ini memang sudah dirancang untuk menyingkirkan mereka yang vokal dan berintegritas, dan juga mereka yang sedang menangani kasus-kasus besar seperti korupsi Bansos, e-KTP, dan buronan Harun Masiku," beber Asep.
Asep berpandangan, pelemahan KPK di era pemerintahan Jokowi sudah terlihat sejak Oktober 2019, ketika revisi UU KPK disahkan. Kala itu, kata Asep, terjadi penolakan besar-besaran terhadap revisi UU KPK. Namun, pemerintah tetap mengesahkan revisi UU KPK tersebut.
"Upaya pelemahan KPK ini akan semakin memperburuk integritas KPK sebagai lembaga anti korupsi di negeri ini”, ucap Asep.
"Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan alih fungsi lahan akan semakin menjadi-jadi, karena salah satu celah korupsi adalah saat kepala daerah memberikan atau memperpanjang izin kepada perusahaan untuk membuka lahan, ini merupakan bagian dari praktek state capture corruption," ucapnya.
Asep berpandangan, pelemahan KPK di era pemerintahan Jokowi sudah terlihat sejak Oktober 2019, ketika revisi UU KPK disahkan. Kala itu, kata Asep, terjadi penolakan besar-besaran terhadap revisi UU KPK. Namun, pemerintah tetap mengesahkan revisi UU KPK tersebut.
"Upaya pelemahan KPK ini akan semakin memperburuk integritas KPK sebagai lembaga anti korupsi di negeri ini”, ucap Asep.
"Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan alih fungsi lahan akan semakin menjadi-jadi, karena salah satu celah korupsi adalah saat kepala daerah memberikan atau memperpanjang izin kepada perusahaan untuk membuka lahan, ini merupakan bagian dari praktek state capture corruption," ucapnya.
(hab)
Lihat Juga :
