Guru Non ASN Sulsel Akan Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
Senin, 28 Juni 2021 - 18:34 WIB
loading...
A
A
A
Dia mencontohkan, jika guru non ASN masuk dalam kepesertaan, maka saat meninggal dunia maka ahli waris akan mendapatkan santunan Rp42 juta.
“Itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, jadi di manapun meninggalnya tetap BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara akan memberikan santunan sebesar Rp42 juta, ditambah nantinya uang atau dalam bentuk beasiswa itu maksimal Rp174 juta. Ketika terjadi risiko meninggal dunia maka akan diberikan santunan akibat kecelakaan kerja itu besarannya 48 dikalikan upah yang dilaporkan. Jadi dengan adanya dua perlindungan ini tentunya diharapkan minimal tingkat kesejahteraan pekerja bisa lebih baik dan ketika terjadi risiko, roda perekonomian tentunya tidak berhenti di situ dan tentunya hal ini sangat membantu pemerintah manakala terjadi resiko,” terangnya.
Baca juga:Penerima PKH di Maros Akan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Hendrayanto menuturkan, dengan membayar iuran Rp10.000, tenaga pendidik sudah bisa terlindungi dengan dua program itu. Bahkan, informasinya, tahun depan Pemprov Sulsel akan melindungi melalui anggaran daerah.
“Nah tapi pada kesempatan ini karena betapa pentingnya namanya perlindungan, sistem mekanisme pembayaran iuran itu sifatnya masih swadaya atau mandiri atau sepenuhnya kami serahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ,” katanya.
Sementara itu, Kadis Pendidikan Sulsel , Muhammad Jufri menyebutkan, di Sulsel terdapat 11.000 guru non ASN, tersebar di 24 kabupaten/kota. Mereka ada yang dibayar melalui dana APBD Sulsel dan Biaya Operasional Sekolah (BOS).
“Itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, jadi di manapun meninggalnya tetap BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara akan memberikan santunan sebesar Rp42 juta, ditambah nantinya uang atau dalam bentuk beasiswa itu maksimal Rp174 juta. Ketika terjadi risiko meninggal dunia maka akan diberikan santunan akibat kecelakaan kerja itu besarannya 48 dikalikan upah yang dilaporkan. Jadi dengan adanya dua perlindungan ini tentunya diharapkan minimal tingkat kesejahteraan pekerja bisa lebih baik dan ketika terjadi risiko, roda perekonomian tentunya tidak berhenti di situ dan tentunya hal ini sangat membantu pemerintah manakala terjadi resiko,” terangnya.
Baca juga:Penerima PKH di Maros Akan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Hendrayanto menuturkan, dengan membayar iuran Rp10.000, tenaga pendidik sudah bisa terlindungi dengan dua program itu. Bahkan, informasinya, tahun depan Pemprov Sulsel akan melindungi melalui anggaran daerah.
“Nah tapi pada kesempatan ini karena betapa pentingnya namanya perlindungan, sistem mekanisme pembayaran iuran itu sifatnya masih swadaya atau mandiri atau sepenuhnya kami serahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ,” katanya.
Sementara itu, Kadis Pendidikan Sulsel , Muhammad Jufri menyebutkan, di Sulsel terdapat 11.000 guru non ASN, tersebar di 24 kabupaten/kota. Mereka ada yang dibayar melalui dana APBD Sulsel dan Biaya Operasional Sekolah (BOS).
Lihat Juga :
