Ada Polemik Pengangkatan Plh Gubernur Papua, Tokoh Muda Papua: Jangan Terprovokasi
Sabtu, 26 Juni 2021 - 19:22 WIB
loading...
Tokoh muda Papua, Ali Kabiay. Foto/MPI/Edy Siswanto
A
A
A
JAYAPURA - Penunjukan Pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua , oleh Dirjen Otoda Kemendagri, menimbulkan polemik berkepanjangan. Hal ini dipicu oleh reaksi keras Gubernur Papua , Lukas Enembe terhadap pengangkatan Plh Gubernur Papua, yang diisi Sekda Papua, Dance Yulian Flassy.
Baca juga: Lukas Enembe Surati Presiden Jokowi, Sebut Ada Konspirasi Menjatuhkannya
Tokoh muda Papua, Ali Kabiay berharap masyarakat jeli akan devinisi Plh Gubernur Papua . Penunjukan Plh Gubernur Papua, menurutnya untuk membantu pelayanan pemerintahan sementara, bukan selamanya. Terlebih alasan pengangkatan Sekda menjadi Plh Gubernur Papua, karena kondisi Gubernur Papua, Lukas Enembe sedang menjalani perawatan akibat sakit.
"Ini bukan mengkudeta Gubernur Papua , Lukas Enembe dari jabatannya. Plh Gubernur Papua itu hanya jabatan sementara, karena seorang kepala daerah berhalangan menjalankan pemerintahan," katanya di Kota Jayapura, Sabtu (26/6/2021).
Baca juga: Tangis Pecah di Pematangsiantar, Pemotor Tabrak Lubang Jalan Tewas Digilas Toronton
Dikatakannya lagi, elit politik Papua , jangan kemudian mempolitisir keadaan ini. Banyak agenda penting yang harus diseriusi ke depan, situasi Kamtibmas harus dijaga baik. "Sebagai anak muda dan OAP, kita harus cerdas dan bijak dalam menyikapi isu kekinian. Jangan mau terprovokasi dengan kepentingan segelintir orang, baru kerukunan hidup yang telah terjaga jadi hancur dalam sekejap," ujarnya.
Menurut Kabiay, terkait jabatan seperti Plh Gubernur Papua , digunakan untuk Sekda Papua yang melaksanakan tugas sehari-hari selama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan berhalangan sementara, atau sedang menjalani masa tahanan.
Baca juga: Pandemi COVID-19 Melumpuhkan Pasar Baru Bandung, Pedagang Menjerit
"Nah, hal ini yang seharusnya dipahami oleh kita semua, jangan hanya mendapatkan informasi lalu tidak di cek dan ricek, harus di cross cek lagi. Sehingga tidak terjerumus kepada keinginan sepihak oknum yang ingin ambil untung," katanya.
Apalagi, lanjut Kabiay, Papua menjadi tuan rumah PON yang tinggal menghitung hari, sehingga dibutuhkan pelayanan pemerintahan yang maksimal. "Rakyat Papua ini mau diadu domba, dibuat seolah-olah protes dengan kebijakan pemerintah padahal kita lagi hidup rukun dan aman," katanya.
Baca juga: Pulang Padamkan Kebakaran, Mobil Pemadam Pemkab Wajo Kecelakaan 1 Petugas Gugur
Kepada aparat keamanan, Kabiay berharap lebih sigap dalam menyikapi situasi, sehingga persoalan jabatan yang dipolemikkan tidak menjalar kemana-mana, dan tidak menggangu aktivitas ekonomi dan pembangunan di tanah Papua .
"Harapannya Polri dibantu TNI segera bertindak, jangan sampai ada provokator memanfaatkan situasi untuk menunda agenda nasional PON ataupun implementasi Otsus di tanah Papua. Ada baiknya dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait sehingga tidak terjadi kegaduhan," pintanya.
Baca juga: Lukas Enembe Surati Presiden Jokowi, Sebut Ada Konspirasi Menjatuhkannya
Tokoh muda Papua, Ali Kabiay berharap masyarakat jeli akan devinisi Plh Gubernur Papua . Penunjukan Plh Gubernur Papua, menurutnya untuk membantu pelayanan pemerintahan sementara, bukan selamanya. Terlebih alasan pengangkatan Sekda menjadi Plh Gubernur Papua, karena kondisi Gubernur Papua, Lukas Enembe sedang menjalani perawatan akibat sakit.
"Ini bukan mengkudeta Gubernur Papua , Lukas Enembe dari jabatannya. Plh Gubernur Papua itu hanya jabatan sementara, karena seorang kepala daerah berhalangan menjalankan pemerintahan," katanya di Kota Jayapura, Sabtu (26/6/2021).
Baca juga: Tangis Pecah di Pematangsiantar, Pemotor Tabrak Lubang Jalan Tewas Digilas Toronton
Dikatakannya lagi, elit politik Papua , jangan kemudian mempolitisir keadaan ini. Banyak agenda penting yang harus diseriusi ke depan, situasi Kamtibmas harus dijaga baik. "Sebagai anak muda dan OAP, kita harus cerdas dan bijak dalam menyikapi isu kekinian. Jangan mau terprovokasi dengan kepentingan segelintir orang, baru kerukunan hidup yang telah terjaga jadi hancur dalam sekejap," ujarnya.
Menurut Kabiay, terkait jabatan seperti Plh Gubernur Papua , digunakan untuk Sekda Papua yang melaksanakan tugas sehari-hari selama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan berhalangan sementara, atau sedang menjalani masa tahanan.
Baca juga: Pandemi COVID-19 Melumpuhkan Pasar Baru Bandung, Pedagang Menjerit
"Nah, hal ini yang seharusnya dipahami oleh kita semua, jangan hanya mendapatkan informasi lalu tidak di cek dan ricek, harus di cross cek lagi. Sehingga tidak terjerumus kepada keinginan sepihak oknum yang ingin ambil untung," katanya.
Apalagi, lanjut Kabiay, Papua menjadi tuan rumah PON yang tinggal menghitung hari, sehingga dibutuhkan pelayanan pemerintahan yang maksimal. "Rakyat Papua ini mau diadu domba, dibuat seolah-olah protes dengan kebijakan pemerintah padahal kita lagi hidup rukun dan aman," katanya.
Baca juga: Pulang Padamkan Kebakaran, Mobil Pemadam Pemkab Wajo Kecelakaan 1 Petugas Gugur
Kepada aparat keamanan, Kabiay berharap lebih sigap dalam menyikapi situasi, sehingga persoalan jabatan yang dipolemikkan tidak menjalar kemana-mana, dan tidak menggangu aktivitas ekonomi dan pembangunan di tanah Papua .
"Harapannya Polri dibantu TNI segera bertindak, jangan sampai ada provokator memanfaatkan situasi untuk menunda agenda nasional PON ataupun implementasi Otsus di tanah Papua. Ada baiknya dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait sehingga tidak terjadi kegaduhan," pintanya.
(eyt)
Lihat Juga :
