Jelang Musda Golkar Luwu Utara, IDP dan Arjuna Belum Ajukan Diskresi
loading...
Ilustrasi. Foto: SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Dua bakal calon ketua DPD II Golkar Luwu Utara (Lutra) harus mengantongi diskresi DPP untuk bisa bertarung di musyawarah daerah (musda). Keduanya ialah Indah Putri Indriani (IDP) dan Arifin Junaidi (Arjuna).
Pasalnya, keduanya sama-sama tersandung salah satu syarat yang diharuskan untuk dipenuhi. IDP tersandung syarat belum cukup lima tahun menjadi kader dan pengurus. Saat menjelang pemilu 2019 lalu, bupati Lutra itu menanggalkan jabatannya sebagai ketua DPC Gerindra Lutra dan bergabung ke Partai Golkar .
Baca Juga: Golkar
Wakil sekretaris komunikasi publik DPD I Golkar Sulsel Zulham Arief tak menampik hal tersebut. Keduanya memang harus mendapat restu dari Ketum Airlangga Hartarto. "Jadi sebenarnya keduanya butuh diskresi," ucapnya.
Zulham mengatakan, baik IDP dan Arjuna belum pernah memasukkan permohonan diskresi ke DPD I, sehingga pihaknya belum bisa memproses hal tersebut ke DPP.
Selanjutnya, dalam waktu dekat keduanya akan dipanggil ke DPD I untuk mengikuti fit and proper test. Meski tak masuk dalam tahapan musda, agenda uji kelayakan ini diambil untuk mengetahui sejauh mana kualitas kandidat.
"Sejauh ini kita belum ada pengusulan diskresi ke DPP. Nanti setelah fit and proper test lebih dalam bagaimana sebenarnya. Kemudian nanti kita lihat siapa yang diskresinya diakomodir DPP," jelasnya.
Baca Juga: Golkar Lutra
Wakil ketua bidang pemenangan pemilu DPD I Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka menyatakan, prosedur untuk mendapat diskresi harus rekomendasi dari DPD I. Pihaknya tak yakin jika langsung ke DPP bakal mulus mendapat diskresi, karena DPP tegaskan harus melalui DPD I.
"Prosedurnya begitu (lewat DPD I). Rekomendasi DPD I yang melanjutkan permohonan ke DPP," ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Arjuna mengungkapkan belum mendapat informasi jadwal musda, namun pihaknya mengaku siap jika sudah mendapat panggilan dari DPD I.
"Tanggal pastinya belum ada. Cuma memang sudah ada penyampaian jadwal fit secepatnya, tapi tanggalnya belum ada," tandasnya saat dihubungi, Minggu (21/6).
Baca Juga: Golkar(luq)
Pasalnya, keduanya sama-sama tersandung salah satu syarat yang diharuskan untuk dipenuhi. IDP tersandung syarat belum cukup lima tahun menjadi kader dan pengurus. Saat menjelang pemilu 2019 lalu, bupati Lutra itu menanggalkan jabatannya sebagai ketua DPC Gerindra Lutra dan bergabung ke Partai Golkar .
Baca Juga: Golkar
Wakil sekretaris komunikasi publik DPD I Golkar Sulsel Zulham Arief tak menampik hal tersebut. Keduanya memang harus mendapat restu dari Ketum Airlangga Hartarto. "Jadi sebenarnya keduanya butuh diskresi," ucapnya.
Zulham mengatakan, baik IDP dan Arjuna belum pernah memasukkan permohonan diskresi ke DPD I, sehingga pihaknya belum bisa memproses hal tersebut ke DPP.
Selanjutnya, dalam waktu dekat keduanya akan dipanggil ke DPD I untuk mengikuti fit and proper test. Meski tak masuk dalam tahapan musda, agenda uji kelayakan ini diambil untuk mengetahui sejauh mana kualitas kandidat.
"Sejauh ini kita belum ada pengusulan diskresi ke DPP. Nanti setelah fit and proper test lebih dalam bagaimana sebenarnya. Kemudian nanti kita lihat siapa yang diskresinya diakomodir DPP," jelasnya.
Baca Juga: Golkar Lutra
Wakil ketua bidang pemenangan pemilu DPD I Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka menyatakan, prosedur untuk mendapat diskresi harus rekomendasi dari DPD I. Pihaknya tak yakin jika langsung ke DPP bakal mulus mendapat diskresi, karena DPP tegaskan harus melalui DPD I.
"Prosedurnya begitu (lewat DPD I). Rekomendasi DPD I yang melanjutkan permohonan ke DPP," ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Arjuna mengungkapkan belum mendapat informasi jadwal musda, namun pihaknya mengaku siap jika sudah mendapat panggilan dari DPD I.
"Tanggal pastinya belum ada. Cuma memang sudah ada penyampaian jadwal fit secepatnya, tapi tanggalnya belum ada," tandasnya saat dihubungi, Minggu (21/6).
Baca Juga: Golkar(luq)
