Aktivis dan Ulama Dukung Wahidin Halim Berantas Korupsi di Banten
Jum'at, 04 Juni 2021 - 18:16 WIB
loading...
Kalangan aktivis dan ulama memberikan dukungan kepada Gubernur Banten Wahidin Halim untuk memberantas korupsi di lingkungan Pemprov Banten. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
SERANG - Kalangan aktivis dan ulama memberikan dukungan kepada Gubernur Banten Wahidin Halim untuk memberantas korupsi di lingkungan Pemprov Banten . Salah satu dukungan datang dari aktivis antikorupsi Rizwan Comrade.
"Saya mengamati dari tiga pengungkapan kasus korupsi yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Jika dilihat dari alur pengungkapannya begitu ngalir tidak ada hambatan intervensi apapun. Ini menandakan ada sinergitas yang bagus antara gubernur sebagai kepala daerah dan Kejati Banten sebagai penegak hukum," katanya kepada wartawan, Jumat (4/6/2021).
Sinergitas pemimpin seperti inilah, menurut Rizwan, perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Tujuannya agar korupsi di Banten bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Baca juga: 20 Pejabat Dinkes Banten yang Mundur Terancam Dipecat
"Kita bisa saksikan bersama bagaimana Kejati menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi hibah pondok pesantren. Itu seperti gayung bersambut, karena sebelumnya gubernur juga menginginkan pengungkapan kasus itu setelah mendapat informasi dari kalangan kyai," ujarnya.
Kemudian, pengungkapan kasus korupsi masker KN95 di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten. Ada narasi murka dari Gubernur ingin mengupas tuntas kasus tersebut. Itu bukan tanpa dasar. Sebab di tengah situasi 'perang' melawan pandemi Covid-19 ada oknum yang justru mencari untung untuk memperkaya diri sendiri.
"Kita semua masyarakat merasa terluka dengan kejadian ini, dan luka ini harus dibayar dengan ditangkapnya oknum-oknum tersebut," tandasnya.
Menurut Rizwan, langkah yang dilakukan gubernur Banten menyikapi 20 pegawai Dinkes yang mengundurkan diri itu sudah sangat tepat. Sekecil apapun indikasi, baik perilaku maupun tindak pidana yang mengarah pada korupsi harus dibabat habis.
"Saya rasa semua pihak wajib dukung upaya pemberantasan korupsi ini, walaupun tidak dipungkiri upaya ini akan memancing gerakan perlawanan secara politik atau gerakan lain dari pihak pendukung koruptor. Namun saya yakin masyarakat juga mampu menilai bahwa ini merupakan langkah-langkah untuk kemajuan Banten," tandasnya.
Saat ini juga sudah tampak perubahan yang signifikan di Banten, terutama dalam hal pengentasan korupsi dan tata kelola keuangan. Hal itu terbukti dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut dari BPK dan penghargaan-penghargaan anti korupsi dari KPK kepada gubernur Banten.
"Kita bicara fakta saja, sejarah mencatat Banten yang dulu dikenal sebagai daerah korup, sekarang di era WH- Andika jadi daerah anti korupsi di Indonesia, dapat penghargaan dari KPK RI serta laporan pertanggungjawaban keuangan mendapatkan WTP 5 kali berturut-turut dari BPK RI,” katanya. Baca juga: Viral Bentuk Tugu Pamulang, Pejabat Pemprov Banten Ini Sedih Melihatnya
Salah satu ulama terkemuka di Banten, KH Enting Abdul Karim menegaskan, tindakan korupsi dari pejabat di lingkungan Pemprov Banten harus diperangi. Karena hal itu telah merugikan masyarakt.
"Kalau yang jelas model kami mah penegakan hukum kepada koruptor harus, itu uang rakyat jangan macam-macam, kualat nantinya," tegasnya.
Namun di sisi lain, kasus ini jangan dipolitisir untuk kepentingan tertentu. Terlebih pada kasus pemotongan dana hibah Pondok Pesantren (Ponpes). Pihaknya merasa banyak yang menyudutkan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP).
"Tetapi kasus yang ada jangan dipolitisir. Karena yang saya lihat FSPP jadi korban dipolitisir semua. Ini malah dikorbankan oleh oknum. Kalau penegakan korupsinya ayo, siapa yang terlibat harus ditegaskan, jangan mendiskreditkan ke lembaga lain, ya nggak bolehlah," ungkapnya.
Ia menilai, selama dipimpin oleh Wahidin Halim, Banten telah mengalami kemajuan. Mulai dari insfratuktur dan perhatian terhadap warisan budaya di kawasan Banten Lama.
"Kalau pembangunan bagus, Pak WH bagus. Saya merasakan hari ini kita nyaman ziarah ke Banten Lama. Kemudian jalan ke arah Selatan nyaman. Kalau dari segi pembangunan saya nilai plus," tuturnya.
"Saya mengamati dari tiga pengungkapan kasus korupsi yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Jika dilihat dari alur pengungkapannya begitu ngalir tidak ada hambatan intervensi apapun. Ini menandakan ada sinergitas yang bagus antara gubernur sebagai kepala daerah dan Kejati Banten sebagai penegak hukum," katanya kepada wartawan, Jumat (4/6/2021).
Sinergitas pemimpin seperti inilah, menurut Rizwan, perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Tujuannya agar korupsi di Banten bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Baca juga: 20 Pejabat Dinkes Banten yang Mundur Terancam Dipecat
"Kita bisa saksikan bersama bagaimana Kejati menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi hibah pondok pesantren. Itu seperti gayung bersambut, karena sebelumnya gubernur juga menginginkan pengungkapan kasus itu setelah mendapat informasi dari kalangan kyai," ujarnya.
Kemudian, pengungkapan kasus korupsi masker KN95 di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten. Ada narasi murka dari Gubernur ingin mengupas tuntas kasus tersebut. Itu bukan tanpa dasar. Sebab di tengah situasi 'perang' melawan pandemi Covid-19 ada oknum yang justru mencari untung untuk memperkaya diri sendiri.
"Kita semua masyarakat merasa terluka dengan kejadian ini, dan luka ini harus dibayar dengan ditangkapnya oknum-oknum tersebut," tandasnya.
Menurut Rizwan, langkah yang dilakukan gubernur Banten menyikapi 20 pegawai Dinkes yang mengundurkan diri itu sudah sangat tepat. Sekecil apapun indikasi, baik perilaku maupun tindak pidana yang mengarah pada korupsi harus dibabat habis.
"Saya rasa semua pihak wajib dukung upaya pemberantasan korupsi ini, walaupun tidak dipungkiri upaya ini akan memancing gerakan perlawanan secara politik atau gerakan lain dari pihak pendukung koruptor. Namun saya yakin masyarakat juga mampu menilai bahwa ini merupakan langkah-langkah untuk kemajuan Banten," tandasnya.
Saat ini juga sudah tampak perubahan yang signifikan di Banten, terutama dalam hal pengentasan korupsi dan tata kelola keuangan. Hal itu terbukti dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut dari BPK dan penghargaan-penghargaan anti korupsi dari KPK kepada gubernur Banten.
"Kita bicara fakta saja, sejarah mencatat Banten yang dulu dikenal sebagai daerah korup, sekarang di era WH- Andika jadi daerah anti korupsi di Indonesia, dapat penghargaan dari KPK RI serta laporan pertanggungjawaban keuangan mendapatkan WTP 5 kali berturut-turut dari BPK RI,” katanya. Baca juga: Viral Bentuk Tugu Pamulang, Pejabat Pemprov Banten Ini Sedih Melihatnya
Salah satu ulama terkemuka di Banten, KH Enting Abdul Karim menegaskan, tindakan korupsi dari pejabat di lingkungan Pemprov Banten harus diperangi. Karena hal itu telah merugikan masyarakt.
"Kalau yang jelas model kami mah penegakan hukum kepada koruptor harus, itu uang rakyat jangan macam-macam, kualat nantinya," tegasnya.
Namun di sisi lain, kasus ini jangan dipolitisir untuk kepentingan tertentu. Terlebih pada kasus pemotongan dana hibah Pondok Pesantren (Ponpes). Pihaknya merasa banyak yang menyudutkan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP).
"Tetapi kasus yang ada jangan dipolitisir. Karena yang saya lihat FSPP jadi korban dipolitisir semua. Ini malah dikorbankan oleh oknum. Kalau penegakan korupsinya ayo, siapa yang terlibat harus ditegaskan, jangan mendiskreditkan ke lembaga lain, ya nggak bolehlah," ungkapnya.
Ia menilai, selama dipimpin oleh Wahidin Halim, Banten telah mengalami kemajuan. Mulai dari insfratuktur dan perhatian terhadap warisan budaya di kawasan Banten Lama.
"Kalau pembangunan bagus, Pak WH bagus. Saya merasakan hari ini kita nyaman ziarah ke Banten Lama. Kemudian jalan ke arah Selatan nyaman. Kalau dari segi pembangunan saya nilai plus," tuturnya.
(poe)
Lihat Juga :
