Pansus DPRD DKI Geram Lihat Proyek KBN
Kamis, 27 Mei 2021 - 19:53 WIB
loading...
Pansus DPRD DKI Jakarta Kawasan Berikat Nusantara (KBN) geram usai mengunjungi KBN di Takalar, Sulawesi Selatan. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta Kawasan Berikat Nusantara (KBN) geram usai mengunjungi KBN di Takalar, Sulawesi Selatan. Pasalnya, anggota DPRD DKI menemukan ketiadaan bukti fisik pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) yang selama ini digadang-gadang sebagai proyek potensial dengan nilai investasi fantastis.
KITA ditetapkan sebagai proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2020. Data diperoleh, KBN sedang mengembangkan Takalar Integrated Industrial Park (TIIP) sebagai kawasan industri terintegrasi dengan pelabuhan dan berkonsep industri multiklaster yang didukung infrastruktur kawasan lengkap.
Baca juga: Sidang PK di MA, KBN Kembali Kalah Lawan KCN
Di penghujung 2019, Direktur Pengembangan KBN Rahayu Ahmad Junaedi menyebutkan megaproyek tersebut telah banyak dilirik investor. Dia mengklaim sebanyak 50 perusahaan daur ulang asal China di bawah bendera CMRA telah menyatakan kesiapannya bergabung di kawasan industri baru. Nilai investasi diperkirakan mencapai Rp40 triliun dan nilai produksi dari industri pengolahan ini diperkirakan bisa mencapai Rp200 triliun per tahun setelah konstruksi selesai.
Namun, hingga memasuki pertengahan 2021 tak ada fakta pembangunan yang terlihat di lokasi. Hal itu membuat publik bertanya apakah ini proyek fiktif atau mangrak.
Untuk menjawab itu semua akhirnya Pansus KBN DPRD DKI melakukan kunjungan ke wilayah proyek yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Dalam kunjungannya ke Takalar, DPRD DKI yang memperjuangkan kepentingan DKI sebagai pemilik 26,85 persen saham di KBN dibuat geleng kepala.
“(Proyek KBN di Takalar) Belum ada apa-apanya. Itu kan kebijakan dia untuk ekspansi bisnisnya. Anggaran dah ada tapi gak ada pembangunan. Masyarakat protes pembebasan lahannya,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta yang terlibat dalam Pansus KBN, Syahrial, Rabu (26/5/2021).
Baca juga: Ratusan ASN Tolak Ikut Lelang Jabatan Esolon II, DPRD DKI Jakarta Bentuk Pansus
Di sela-sela rapat Pansus KBN, Syahrial bahkan menyentil KBN yang dianggapnya hebat di atas kertas karena melakukan ekspansi namun belum mampu merealisasikan mimpi hebatnya mengenai KITA. Padahal, anggaran pembangunan telah dimiliki KBN.
"Objek yang kita kunjungi di Takalar. Kalau saya pikir gak ada objeknya yang dikunjungi. Artinya belum pantas untuk dikunjungi karena belum ada apa-apanya. Selama ini saya terkagum dengan KBN sampai ke Takalar pun sudah ekspansi ke sana. Tapi yang saya lihat hanya gubuk kecil, tanahnya juga gak jelas,” kata politikus PDIP itu.
Syahrial menekankan persoalan dialami KBN dalam ekspansinya ke Takalar selama ini tertutupi dan baru diketahui saat kunjungan ke lokasi. Padahal, Direktur Utama KBN yang saat itu masih dijabat Sattar Taba meyakinkan kawasan industri diperkirakan menyerap 15.000 tenaga kerja. Investasi ini akan membawa dampak positif bagi ekonomi Sulawesi Selatan.
"Jangan dulu membayangkan kawasan industri sebagaimana umumnya kita saksikan, pengukuran tanah bahkan sulit dilakukan karena mendapat penolakan keras dari masyarakat. Istilahnya mereka takut diparangi," ujarnya.
Kolega di PDIP yang juga terlibat Pansus KBN, Panji Virgianto menyindir proyek KBN di Takalar layaknya mainan. Dia meminta direksi KBN hadir tanpa diwakili dalam agenda rapat Pansus KBN mendatang untuk mengklarifikasi persoalan-persoalan dialami KBN, termasuk di Takalar.
“Takalar, saya tertawa prihatin. Anggaran sudah disiapkan tapi tidak dieksekusi. Kayak main-mainan,” ucapnya.
Di lokasi sama, Direktur Pengembangan KBN Agus Hendardi mengatakan ekspansi dilakukan KBN karena occupancy di Cakung dan Marunda hampir penuh. Dari tiga opsi lokasi ditawarkan, mitra strategis dari China group memilih Takalar sebagai lokasi KITA.
KBN merencanakan TIIP dibangun di lahan 3.500 hektare dengan perincian 2.600 hektare untuk kawasan industri, 100 hektare kawasan pelabuhan, 100 hektare kawasan perumahan dan komersial, serta 45 hektare menjadi kawasan golf.
KITA ditetapkan sebagai proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2020. Data diperoleh, KBN sedang mengembangkan Takalar Integrated Industrial Park (TIIP) sebagai kawasan industri terintegrasi dengan pelabuhan dan berkonsep industri multiklaster yang didukung infrastruktur kawasan lengkap.
Baca juga: Sidang PK di MA, KBN Kembali Kalah Lawan KCN
Di penghujung 2019, Direktur Pengembangan KBN Rahayu Ahmad Junaedi menyebutkan megaproyek tersebut telah banyak dilirik investor. Dia mengklaim sebanyak 50 perusahaan daur ulang asal China di bawah bendera CMRA telah menyatakan kesiapannya bergabung di kawasan industri baru. Nilai investasi diperkirakan mencapai Rp40 triliun dan nilai produksi dari industri pengolahan ini diperkirakan bisa mencapai Rp200 triliun per tahun setelah konstruksi selesai.
Namun, hingga memasuki pertengahan 2021 tak ada fakta pembangunan yang terlihat di lokasi. Hal itu membuat publik bertanya apakah ini proyek fiktif atau mangrak.
Untuk menjawab itu semua akhirnya Pansus KBN DPRD DKI melakukan kunjungan ke wilayah proyek yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Dalam kunjungannya ke Takalar, DPRD DKI yang memperjuangkan kepentingan DKI sebagai pemilik 26,85 persen saham di KBN dibuat geleng kepala.
“(Proyek KBN di Takalar) Belum ada apa-apanya. Itu kan kebijakan dia untuk ekspansi bisnisnya. Anggaran dah ada tapi gak ada pembangunan. Masyarakat protes pembebasan lahannya,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta yang terlibat dalam Pansus KBN, Syahrial, Rabu (26/5/2021).
Baca juga: Ratusan ASN Tolak Ikut Lelang Jabatan Esolon II, DPRD DKI Jakarta Bentuk Pansus
Di sela-sela rapat Pansus KBN, Syahrial bahkan menyentil KBN yang dianggapnya hebat di atas kertas karena melakukan ekspansi namun belum mampu merealisasikan mimpi hebatnya mengenai KITA. Padahal, anggaran pembangunan telah dimiliki KBN.
"Objek yang kita kunjungi di Takalar. Kalau saya pikir gak ada objeknya yang dikunjungi. Artinya belum pantas untuk dikunjungi karena belum ada apa-apanya. Selama ini saya terkagum dengan KBN sampai ke Takalar pun sudah ekspansi ke sana. Tapi yang saya lihat hanya gubuk kecil, tanahnya juga gak jelas,” kata politikus PDIP itu.
Syahrial menekankan persoalan dialami KBN dalam ekspansinya ke Takalar selama ini tertutupi dan baru diketahui saat kunjungan ke lokasi. Padahal, Direktur Utama KBN yang saat itu masih dijabat Sattar Taba meyakinkan kawasan industri diperkirakan menyerap 15.000 tenaga kerja. Investasi ini akan membawa dampak positif bagi ekonomi Sulawesi Selatan.
"Jangan dulu membayangkan kawasan industri sebagaimana umumnya kita saksikan, pengukuran tanah bahkan sulit dilakukan karena mendapat penolakan keras dari masyarakat. Istilahnya mereka takut diparangi," ujarnya.
Kolega di PDIP yang juga terlibat Pansus KBN, Panji Virgianto menyindir proyek KBN di Takalar layaknya mainan. Dia meminta direksi KBN hadir tanpa diwakili dalam agenda rapat Pansus KBN mendatang untuk mengklarifikasi persoalan-persoalan dialami KBN, termasuk di Takalar.
“Takalar, saya tertawa prihatin. Anggaran sudah disiapkan tapi tidak dieksekusi. Kayak main-mainan,” ucapnya.
Di lokasi sama, Direktur Pengembangan KBN Agus Hendardi mengatakan ekspansi dilakukan KBN karena occupancy di Cakung dan Marunda hampir penuh. Dari tiga opsi lokasi ditawarkan, mitra strategis dari China group memilih Takalar sebagai lokasi KITA.
KBN merencanakan TIIP dibangun di lahan 3.500 hektare dengan perincian 2.600 hektare untuk kawasan industri, 100 hektare kawasan pelabuhan, 100 hektare kawasan perumahan dan komersial, serta 45 hektare menjadi kawasan golf.
(jon)
Lihat Juga :
