Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pemkab Sumenep Kembali Raih Opini WTP dari BPK, Bupati Fauzi Minta Pimpinan OPD Lebih Kompak
loading...
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi (kanan) saat menerima penghargaan Opini WTP dari BPK RI di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur.
A
A
A
SURABAYA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumenep tahun 2020 diterima langsung oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, di Kantor BPKP Jatim, Sidoarjo, Selasa (25/5/2021).
"Alhamdulillah sejak beberapa tahun terakhir LKPD Sumenep selalu mendapat opini WTP dari BPK. Termasuk yang LKPD Sumenep tahun anggaran 2020," ujar Bupati Sumenep, Achmad Fauzi.
Baca juga: Dilaporkan ke Polda Bersama Gubernur Khofifah dan Sekdaprov, Wagub Emil Siap Beri Klarifikasi
Fauzi meyakini, dengan integritasnya yang tinggi, BPK tidak akan serampangan memberikan opini WTP pada laporan keuangan suatu daerah. Menurut dia, predikat atau opini WTP yang didapat Pemkab Sumenep kali ini betul-betul merupakan buah dari kerja keras banyak pihak.
Khususnya di internal Pemkab Sumenep yang telah menjalankan roda pemerintahan secara bersih, transparan dan akuntabel. "Termasuk dukungan dari masyarakat Sumenep yang telah ikut andil dalam mengawasi, memberi saran dan kritik terhadap jalannya roda pemerintahan selama ini," terang Fauzi.
Kendati begitu, Fauzi meminta kepada pihak terkait, khususnya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar tidak mudah puas. Ia ingin soliditas serta kekompakan tetap terjaga dengan baik.
Baca juga: Blitar Siapkan 10.000 Rapid Antigen Gratis Sambut Santri yang Kembali ke Pondok
Untuk mempertahankan opini WTP, kata Fauzi, diperlukan kerja ekstra, lebih profesional, transparan dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan. "Kedepan harus lebih kompak, lebih konsisten dalam membangun integritas agar opini WTP ini bisa terus dipertahankan," tegas dia.
Fauzi juga menekankan pentingnya sinergitas berbagai pihak. Menurut dia, hal itu akan menjadi modal kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta tata kelola keuangan yang efektif. "Semuanya kita dorong supaya merencanakan perencanaan kegiatan agar lebih efisien, efektif dan tepat sasaran," pungkasnya.
Hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumenep tahun 2020 diterima langsung oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, di Kantor BPKP Jatim, Sidoarjo, Selasa (25/5/2021).
"Alhamdulillah sejak beberapa tahun terakhir LKPD Sumenep selalu mendapat opini WTP dari BPK. Termasuk yang LKPD Sumenep tahun anggaran 2020," ujar Bupati Sumenep, Achmad Fauzi.
Baca juga: Dilaporkan ke Polda Bersama Gubernur Khofifah dan Sekdaprov, Wagub Emil Siap Beri Klarifikasi
Fauzi meyakini, dengan integritasnya yang tinggi, BPK tidak akan serampangan memberikan opini WTP pada laporan keuangan suatu daerah. Menurut dia, predikat atau opini WTP yang didapat Pemkab Sumenep kali ini betul-betul merupakan buah dari kerja keras banyak pihak.
Khususnya di internal Pemkab Sumenep yang telah menjalankan roda pemerintahan secara bersih, transparan dan akuntabel. "Termasuk dukungan dari masyarakat Sumenep yang telah ikut andil dalam mengawasi, memberi saran dan kritik terhadap jalannya roda pemerintahan selama ini," terang Fauzi.
Kendati begitu, Fauzi meminta kepada pihak terkait, khususnya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar tidak mudah puas. Ia ingin soliditas serta kekompakan tetap terjaga dengan baik.
Baca juga: Blitar Siapkan 10.000 Rapid Antigen Gratis Sambut Santri yang Kembali ke Pondok
Untuk mempertahankan opini WTP, kata Fauzi, diperlukan kerja ekstra, lebih profesional, transparan dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan. "Kedepan harus lebih kompak, lebih konsisten dalam membangun integritas agar opini WTP ini bisa terus dipertahankan," tegas dia.
Fauzi juga menekankan pentingnya sinergitas berbagai pihak. Menurut dia, hal itu akan menjadi modal kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta tata kelola keuangan yang efektif. "Semuanya kita dorong supaya merencanakan perencanaan kegiatan agar lebih efisien, efektif dan tepat sasaran," pungkasnya.
(msd)
Explore More