Legislator Makassar Minta Struktur Pansel Job Fit Dikaji Ulang
Sabtu, 22 Mei 2021 - 07:01 WIB
loading...
A
A
A
"Kalau seperti itu aturannya, kita minta Pemkot Makassar dalam hal ini pak wali untuk mempertimbangkan keterlibatan anggota pansel (Maqbul Halim) sesuai dengan aturan yang ada," ujar Azis Namu, kepada Sindonews, Jumat, (21/05/2021).
Namun kata dia, status Maqbul sebagai kader Partai Golkar mesti ditelusuri. Palsanya jika tak lagi menyandang status sebagai kader, Ketua Fraksi PPP DPRD Makassar ini menilai Maqbul sah-sah saja jika ditunjuk sebagai anggota panitia seleksi.
Baca Juga: Eks Timses DP Masuk Pansel Mutasi Jabatan, Pengamat Sebut Tidak Pantas
"Tidak masalah (Maqbul) jadi anggota panita seleksi, asal beliau memiliki kapasitas. Tapi ini kan harus dilihat dulu, apa masih kader partai atau tidak. Kalau kader kan aturannya jelas, tidak boleh. Itu yang harus dipertimbangkan supaya tidak menimbulkan masalah," ujar dia.
Dia tidak ingin berprasangka buruk, panitia yang telah ditunjuk untuk menguji kemampuan pejabat eselon II diharap bisa fair. Tidak boleh ada tendensi politik di dalamnya, apalagi politik balas budi . Pejabat yang dipilih mesti memiliki kapasitas dan kemampuan sesuai jabatan yang diduduki.
"Kami yakin yang dilakukan pak wali itu murni fair, artinya mereka yang lolos tentu punya kapasitas sesuai dengan job masing-masing. Tidak ada yang namanya indikasi politik, kita mau mereka yang lolos itu murni punya kapasitas dibidangnya masing-masing," ungkap dia.
Namun kata dia, status Maqbul sebagai kader Partai Golkar mesti ditelusuri. Palsanya jika tak lagi menyandang status sebagai kader, Ketua Fraksi PPP DPRD Makassar ini menilai Maqbul sah-sah saja jika ditunjuk sebagai anggota panitia seleksi.
Baca Juga: Eks Timses DP Masuk Pansel Mutasi Jabatan, Pengamat Sebut Tidak Pantas
"Tidak masalah (Maqbul) jadi anggota panita seleksi, asal beliau memiliki kapasitas. Tapi ini kan harus dilihat dulu, apa masih kader partai atau tidak. Kalau kader kan aturannya jelas, tidak boleh. Itu yang harus dipertimbangkan supaya tidak menimbulkan masalah," ujar dia.
Dia tidak ingin berprasangka buruk, panitia yang telah ditunjuk untuk menguji kemampuan pejabat eselon II diharap bisa fair. Tidak boleh ada tendensi politik di dalamnya, apalagi politik balas budi . Pejabat yang dipilih mesti memiliki kapasitas dan kemampuan sesuai jabatan yang diduduki.
"Kami yakin yang dilakukan pak wali itu murni fair, artinya mereka yang lolos tentu punya kapasitas sesuai dengan job masing-masing. Tidak ada yang namanya indikasi politik, kita mau mereka yang lolos itu murni punya kapasitas dibidangnya masing-masing," ungkap dia.
Lihat Juga :
