Kota Bandung Siap Gelar PTM, Tinggal Tunggu Kebijakan Pusat
Kamis, 20 Mei 2021 - 15:31 WIB
loading...
Wakil Wali Kota Yana Mulyana usai meninjau pelaksanaan vaksinasi dosis 2 untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di wilayah Bandung Wetan, di SMP Taruna Bakti, Kota Bandung, Rabu (19/5/2021).
A
A
A
KOTA BANDUNG - Guna mempersiapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Pemerintah Kota (Pemko) Bandung telah melakukan berbagai hal. Salah satunya, vaksin bagi tenaga pendidik dan pendidikan sebagai salah satu syarat mutlak.
Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Yana Mulyana usai meninjau pelaksanaan vaksinasi dosis 2 untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di wilayah Bandung Wetan, di SMP Taruna Bakti, Kota Bandung, Rabu (19/5/2021).
Menurut Yana, Pemko Bandung melalui dinas pendidikan juga sudah melakukan simulasi, serta Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder pendidikan. "Jadi pada dasarnya Pemerintah Kota Bandung sudah siap. Meskipun kita tetap menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Tapi di sekolah sekolah itu infrastruktur protkesnya sudah disiapkan," katanya.
Simulasi yang dilakukan terkait jam masuk dan pulang para peserta didik, tiap kelas pun memiliki waktu berbeda, sehingga tidak saling bersinggungan saat masuk dan keluar sekolah.
"Misalkan untuk SMP, kelas 1 masuk jam 7 pulang jam 10, kelas 2 masuk jam 7.30 pulang 10.30, kemudian kelas tiganya dari jam 8 sampai 11, sehingga gak ketemu," katanya.
Selain, kata dia, kantin tidak boleh buka. Kapasitasnya juga hanya 50 persen. "Kita pun minta memang yang PTM itu pelajaran yang memang harus tatap muka atau praktek, yang bisa lewat PJJ ya PJJ," katanya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Taruna Bakti, Ibramsyah Amir mengaku pada pekan lalu sudah melakukan gladi resik untuk mensimulasikan PTM. "Minggu lalu kami melakukan gladi resik, dan akan dilanjutkan dengan gladi resik lainnya sampai persiapannya sangat matang," ucapnya.
Pihaknya menilai beberapa aspek yang butuh perbaikan dari sisi teknis kemudian bagaimana tata ruangan. "Sehingga bisa mencakup semua murid-murid, baik yang ada di dalam offline ataupun dalam online," katanya.
Menurut Ibramsyah, hal itu bertujuan karena kapasitas yang diperbolehkan untuk PTM adalah 50 persen, sehingga infrastruktur harus dipersiapkan semaksimal mungkin.
"Jadi secara penyelenggaraaan pendidikan, kami sudah siap. Tetapi balik lagi kepada orang tua. Jadi sekolah sudah siap, pemerintah mendukung, kalau tidak ada izin dari orang tua, itu juga tidak akan terlaksana," ucapnya.
Menurutnya, kuncinya adalah kolaborasi antara stakeholder baik orang tua kemudian penyelenggara pendidikan dan pemerintah. "Tapi kalau ditanya ketika PTM ini nanti diperbolehkan, ya kami bisa jalan dengan persetujuan orang tua," katanya.
Ibramsyah pun mengaku sudah menyebarkan angket sesuai edaran dari Disdik ke beberapa unit sekolah di bawah Yayasan Taruna Bakti. "Karena Taruna Bakti mulai dari pendidikan dasar, ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai Akademi Sekretaris, beberapa unit sudah dilakukan penyebaran angket sesuai anjuran disdik, ada juga yang belum seperti SMA, karena belum dapat arahan dari Provinsi," tuturnya.
Ia mengungkapkan, hasilnya sementara memang tingkat keikutsertaan dalam PTM 60-70 persen setuju. "Jadi tergantung level. Ketika di TK mungkin orangtua belum terlalu membiarkan anaknya bersekolah menyebabkan hanya 40 persen setuju. Kalau SMP itu cukup tinggi. Kita masih tunggu 'feedback'-nya untuk unit-unit lain," ucapnya. CM
Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Yana Mulyana usai meninjau pelaksanaan vaksinasi dosis 2 untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di wilayah Bandung Wetan, di SMP Taruna Bakti, Kota Bandung, Rabu (19/5/2021).
Menurut Yana, Pemko Bandung melalui dinas pendidikan juga sudah melakukan simulasi, serta Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder pendidikan. "Jadi pada dasarnya Pemerintah Kota Bandung sudah siap. Meskipun kita tetap menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Tapi di sekolah sekolah itu infrastruktur protkesnya sudah disiapkan," katanya.
Simulasi yang dilakukan terkait jam masuk dan pulang para peserta didik, tiap kelas pun memiliki waktu berbeda, sehingga tidak saling bersinggungan saat masuk dan keluar sekolah.
"Misalkan untuk SMP, kelas 1 masuk jam 7 pulang jam 10, kelas 2 masuk jam 7.30 pulang 10.30, kemudian kelas tiganya dari jam 8 sampai 11, sehingga gak ketemu," katanya.
Selain, kata dia, kantin tidak boleh buka. Kapasitasnya juga hanya 50 persen. "Kita pun minta memang yang PTM itu pelajaran yang memang harus tatap muka atau praktek, yang bisa lewat PJJ ya PJJ," katanya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Taruna Bakti, Ibramsyah Amir mengaku pada pekan lalu sudah melakukan gladi resik untuk mensimulasikan PTM. "Minggu lalu kami melakukan gladi resik, dan akan dilanjutkan dengan gladi resik lainnya sampai persiapannya sangat matang," ucapnya.
Pihaknya menilai beberapa aspek yang butuh perbaikan dari sisi teknis kemudian bagaimana tata ruangan. "Sehingga bisa mencakup semua murid-murid, baik yang ada di dalam offline ataupun dalam online," katanya.
Menurut Ibramsyah, hal itu bertujuan karena kapasitas yang diperbolehkan untuk PTM adalah 50 persen, sehingga infrastruktur harus dipersiapkan semaksimal mungkin.
"Jadi secara penyelenggaraaan pendidikan, kami sudah siap. Tetapi balik lagi kepada orang tua. Jadi sekolah sudah siap, pemerintah mendukung, kalau tidak ada izin dari orang tua, itu juga tidak akan terlaksana," ucapnya.
Menurutnya, kuncinya adalah kolaborasi antara stakeholder baik orang tua kemudian penyelenggara pendidikan dan pemerintah. "Tapi kalau ditanya ketika PTM ini nanti diperbolehkan, ya kami bisa jalan dengan persetujuan orang tua," katanya.
Ibramsyah pun mengaku sudah menyebarkan angket sesuai edaran dari Disdik ke beberapa unit sekolah di bawah Yayasan Taruna Bakti. "Karena Taruna Bakti mulai dari pendidikan dasar, ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai Akademi Sekretaris, beberapa unit sudah dilakukan penyebaran angket sesuai anjuran disdik, ada juga yang belum seperti SMA, karena belum dapat arahan dari Provinsi," tuturnya.
Ia mengungkapkan, hasilnya sementara memang tingkat keikutsertaan dalam PTM 60-70 persen setuju. "Jadi tergantung level. Ketika di TK mungkin orangtua belum terlalu membiarkan anaknya bersekolah menyebabkan hanya 40 persen setuju. Kalau SMP itu cukup tinggi. Kita masih tunggu 'feedback'-nya untuk unit-unit lain," ucapnya. CM
(ars)
Lihat Juga :
