Pembelajaran Tatap Muka Siap Digelar di Bandung, Tinggal Tunggu Regulasi Pusat

BANDUNG - Kota Bandung telah siap menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) seiring telah dilaksanakannya vaksinasi bagi tenaga pendidik dan persiapan infrastruktur lainnya. Namun, pelaksanaan PTM masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

Baca juga: Jokowi-Nadiem Beri Opsi Ini Sebelum Sekolah Tatap Muka Digelar

Wakil Wali Kota Yana Mulyana mengatakan, Pemkot Bandung melalui Dinas Pendidikan juga sudah melakukan simulasi, serta Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder pendidikan. Tujuannya untuk melihat kesiapan PTM.

Baca juga: Infrastruktur Siap, Pembelajaran Tatap Muka di Bandung Tunggu Izin Orang Tua

"Jadi pada dasarnya Pemerintah Kota Bandung sudah siap. Meskipun kita tetap menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Tapi di sekolah sekolah itu infrastruktur prokesnya sudah disiapkan," katanya, Kamis (20/5/2021).

Simulasi yang dilakukan terkait jam masuk dan pulang para peserta didik, tiap kelas pun memiliki waktu berbeda, sehingga tidak saling bersinggungan saat masuk dan keluar sekolah.

"Misalkan untuk SMP, kelas 1 masuk jam 7 pulang jam 10, kelas 2 masuk jam 7.30 pulang 10.30, kemudian kelas tiganya dari jam 8 sampai 11, sehingga enggak ketemu," katanya.

Selanjutnya kantin tidak boleh buka, dan kapasitasnya dibatasi hanya 50%. Selain itu, yang PTM itu pelajaran yang memang harus tatap muka atau praktek, yang bisa lewat PJJ tetap dilakukan secara daring.

Sementara itu, Ketua Yayasan Taruna Bakti, Ibramsyah Amir mengaku pada pekan lalu sudah melakukan gladi resik untuk mensimulasikan PTM. "Minggu lalu kami melakukan gladi resik, dan akan dilanjutkan dengan gladi resik lainnya sampai persiapannya sangat matang," ucapnya.

Menurut dia, beberapa aspek yang butuh perbaikan dari sisi teknis kemudian bagaimana layout ruangan. Sehingga bisa mencakup semua murid-murid, baik yang ada di dalam offline ataupun dalam online.

Menurut Ibramsyah, hal itu bertujuan karena kapasitas yang diperbolehkan untuk PTM adalah 50 persen, sehingga infrastruktur harus dipersiapkan semaksimal mungkin.

"Jadi secara penyelenggaraaan pendidikan, kami sudah siap. Tetapi balik lagi kepada orang tua. Jadi sekolah sudah siap, pemerintah mendukung, kalau tidak ada izin dari orang tua, itu juga tidak akan terlaksana," ucapnya.

Ibramsyah pun mengaku sudah menyebarkan angket sesuai edaran dari Disdik ke beberapa unit sekolah di bawah Yayasan Taruna Bakti.

"Karena Taruna Bakti mulai dari pendidikan dasar, ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai Akademi Sekretaris, beberapa unit sudah dilakukan penyebaran angket sesuai anjuran disdik, ada juga yang belum seperti SMA, karena belum dapat arahan dari Provinsi," katanya.

Ia mengungkapkan, hasilnya sementara memang tingkat keikutsertaan dalam PTM 60-70%setuju.

"Jadi tergantung level. Ketika di TK mungkin orangtua belum terlalu membiarkan anaknya bersekolah menyebabkan hanya 40 persen setuju. Kalau SMP itu cukup tinggi. Kita masih tunggu feedback-nya untuk unit-unit lain," ucapnya.