Sidang Perdana, Anggu Terdakwa Pemberi Suap ke NA Pilih Tak Ajukan Eksepsi
Selasa, 18 Mei 2021 - 15:11 WIB
loading...
Suasana ruang sidang tindak pidana korupsi dengan Agung Sucipto sebagai terdakwa gratifikasi terhadap Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah, Selasa (18/5). Foto: SINDOnews/Muchtamir Zaide
A
A
A
MAKASSAR - Terdakwa Agung Sucipto alias Anggu melalui tim kuasa hukumnya, tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sidang perdana kasus dugaan suap dan gratifikasi lingkup Pemprov Sulsel .
Dalam dakwaan yang dibacakan JPU, Januar Dwi Nugroho pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Makassar , Selasa (18/5) siang, Anggu disebut berperan sebagai pemberi suap Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah alias NA.
Baca juga:Bantu Pembangunan Sejumlah Masjid Miliran Rupiah, NA Dikenal Cinta Masjid
Anggu yang juga pemilik PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba memberikan sejumlah uang ke NA lewat perantara Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel, Edhy Rahmat.
JPU menyebut Anggu memberikan suap dua kali dalam rentang waktu di awal tahun 2019 hingga Februari 2021. Pertama nilainya 150.000 Dollar Singapura di rujab gubernur, kemudian Rp2,5 miliar dalam operasi tangkap tangan KPK di Makassar.
Duit itu diberikan agar mendapatkan sejumlah proyek infrastruktur jalan di Sulsel yang dikerjakan oleh Dinas PUTR Provinsi Sulsel dari tahun 2019 hingga 2021. Proyek tersebut berada di Bulukumba dan Sinjai. JPU pun mendakwa Anggu dengan pasal berlapis.
Baca juga:Lewat Pameran Seni, Warga di Bantaeng Beri Dukungan ke Nurdin Abdullah
Pertama diancam pidana pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana juncto pasal 64 ayat (1) KHUPidana.
"Atau kedua diancam pasal 13 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana juncto pasal 64 ayat (1) KHUPidana," jelas Januar.
Kuasa Hukum Anggu, Muhammad Nursal mengaku enggan mengajukan eksepsi lantaran ingin mempercepat proses perkara. Dia bilang tim kuasa baik di Jakarta maupun Makassar sudah bersepakat untuk itu.
Baca juga:Kunci Pintu Ruang Kerja Gubernur Sulsel Diganti untuk Pengamanan Aset
"Jadi kita kuasa hukum sudah sepakat tidak mengajukan eksepsi alasannya kita ingin langsung ke pokok perkara, pembuktian. Alasannya perkara ini jadi terang benderang dan cepat selesai. Itu saja bisa saya sampaikan alasan, kami tidak mengajukan eksepsi," ungkapnya.
Sidang perdana ini dipimpin langsung oleh Ibrahim Palino sebagai ketua majelis hakim dan dua hakim anggota lainnya. Sidang dijadwalkan digelar kembali pada Kamis, 27 Mei 2021 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.
Dalam dakwaan yang dibacakan JPU, Januar Dwi Nugroho pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Makassar , Selasa (18/5) siang, Anggu disebut berperan sebagai pemberi suap Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah alias NA.
Baca juga:Bantu Pembangunan Sejumlah Masjid Miliran Rupiah, NA Dikenal Cinta Masjid
Anggu yang juga pemilik PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba memberikan sejumlah uang ke NA lewat perantara Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel, Edhy Rahmat.
JPU menyebut Anggu memberikan suap dua kali dalam rentang waktu di awal tahun 2019 hingga Februari 2021. Pertama nilainya 150.000 Dollar Singapura di rujab gubernur, kemudian Rp2,5 miliar dalam operasi tangkap tangan KPK di Makassar.
Duit itu diberikan agar mendapatkan sejumlah proyek infrastruktur jalan di Sulsel yang dikerjakan oleh Dinas PUTR Provinsi Sulsel dari tahun 2019 hingga 2021. Proyek tersebut berada di Bulukumba dan Sinjai. JPU pun mendakwa Anggu dengan pasal berlapis.
Baca juga:Lewat Pameran Seni, Warga di Bantaeng Beri Dukungan ke Nurdin Abdullah
Pertama diancam pidana pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana juncto pasal 64 ayat (1) KHUPidana.
"Atau kedua diancam pasal 13 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana juncto pasal 64 ayat (1) KHUPidana," jelas Januar.
Kuasa Hukum Anggu, Muhammad Nursal mengaku enggan mengajukan eksepsi lantaran ingin mempercepat proses perkara. Dia bilang tim kuasa baik di Jakarta maupun Makassar sudah bersepakat untuk itu.
Baca juga:Kunci Pintu Ruang Kerja Gubernur Sulsel Diganti untuk Pengamanan Aset
"Jadi kita kuasa hukum sudah sepakat tidak mengajukan eksepsi alasannya kita ingin langsung ke pokok perkara, pembuktian. Alasannya perkara ini jadi terang benderang dan cepat selesai. Itu saja bisa saya sampaikan alasan, kami tidak mengajukan eksepsi," ungkapnya.
Sidang perdana ini dipimpin langsung oleh Ibrahim Palino sebagai ketua majelis hakim dan dua hakim anggota lainnya. Sidang dijadwalkan digelar kembali pada Kamis, 27 Mei 2021 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.
(luq)
Lihat Juga :
