Protes Kartu Prakerja, Emak-emak Desak Pemerintah Coret Pelatihan Online
Minggu, 19 April 2020 - 20:55 WIB
loading...
Sejumlah ibu rumah tangga menggelar aksi protes mengkritisi program Kartu Prakerja yang dinilai menghambur-hamburkan keuangan negara. Foto/Istimewa
A
A
A
KARAWANG - Sejumlah ibu rumah tangga di Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, memprotes program Kartu Prakerja yang digulirkan pemerintah. Anggaran sebesar Rp20 triliun untuk 5,6 juta peserta di seluruh Indonesia dinilai kurang tepat.
Mereka melayangkan protes lewat aksi unjuk rasa ala emak-emak. Sambil membentangkan sejumlah poster, mereka mengkritisi kebijakan pemerintah tersebut. Mereka menggelar aksi teatrikal dengan meneriakkan kekecewaan sambil memukul perkakas dapur.
Ada pula yang berakting dengan telepon genggamnya seperti sedang kebingungan mencari sinyal operator seluler untuk mengakses aplikasi program Kartu Prakerja. Dalam aksinya itu, mereka mendesak pemerintah untuk segera menghapus pelatihan online prakerja.
Mereka menilai, anggaran pelatihan daring tersebut lebih baik dialokasikan untuk menambah kuota peserta program Kartu Pra Kerja. "Ini bukti ketidakmampuan pemerintah dalam mengurus Kartu Prakerja," tegas perwakilan peserta aksi, Yati kepada SINDOnews, Minggu (19/4/2020).
Yati menegaskan, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bantuan langsung karena pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak keluarga yang kehilangan penghasilan. Banyak warga tak bisa berusaha menyusul kebijakan pembatasan sosial hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pihak perusahaan.
Mereka melayangkan protes lewat aksi unjuk rasa ala emak-emak. Sambil membentangkan sejumlah poster, mereka mengkritisi kebijakan pemerintah tersebut. Mereka menggelar aksi teatrikal dengan meneriakkan kekecewaan sambil memukul perkakas dapur.
Ada pula yang berakting dengan telepon genggamnya seperti sedang kebingungan mencari sinyal operator seluler untuk mengakses aplikasi program Kartu Prakerja. Dalam aksinya itu, mereka mendesak pemerintah untuk segera menghapus pelatihan online prakerja.
Mereka menilai, anggaran pelatihan daring tersebut lebih baik dialokasikan untuk menambah kuota peserta program Kartu Pra Kerja. "Ini bukti ketidakmampuan pemerintah dalam mengurus Kartu Prakerja," tegas perwakilan peserta aksi, Yati kepada SINDOnews, Minggu (19/4/2020).
Yati menegaskan, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bantuan langsung karena pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak keluarga yang kehilangan penghasilan. Banyak warga tak bisa berusaha menyusul kebijakan pembatasan sosial hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pihak perusahaan.
Lihat Juga :
