Pandemi Covid-19 Dorong Sekolah Lakukan Transformasi Digital

MAKASSAR - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati tiap 2 Mei diharapkan menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Terkhusus di Sulsel, masih ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.

Kepala Disdik Sulsel , Muhammad Jufri mengatakan, penyelenggaraan sekolah tatap muka menjadi tantangan utama. Kondisi di tengah pandemi Covid-19 mengharuskan sekolah termasuk tenaga pendidik sendiri beradaptasi menyesuaikan proses pembelajaran.



“Kalau untuk sekolah, sekarang kita sudah minta sekolah mempersiapkan tatap muka,” ucap dia sela-sela Ramadan Fair yang digelar dalam rangka peringatan Hardiknas tingkat Sulsel 2021 di halaman kantor Disdik Sulsel , Minggu (2/5).

Tantangan proses belajar-mengajar di tengah pandemi tersebut, mengharuskan penerapan pendidikan berbasis digital . Pembelajaran secara online yang diterapkan di sekolah selama ini, menjadi awal transformasi digital yang dimaksud.

“Sekolah itu memperbaiki kualitas guru-gurunya untuk melakukan transformasi digital . Pokoknya dia harus siapkan pembelajaran digital ke sekolah,” tegas Jufri.



Disdik Sulsel pun telah mendorong setidaknya 19 SMK di Sulsel menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan status itu, tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan sekolah, namun memungkinkan SMK didorong untuk mendatangkan income dengan kerja sama berbagai industri.

“(BLUD) untuk apa? Supaya mereka punya fleksibilitas mengelola keuangan, bukan lagi hanya terima dana BOS, tapi juga boleh mencari (keuntungan) dengan peralatannya. Jadi yang punya peralatan otomatif, boleh kita (buka jasa) servis, punya industri boleh bikin roti sebanyak-banyaknya lalu dijual,” urai dia.

Tidak hanya mutu sekolah saja, kesejahteraan tenaga pendidik pun diperhatikan, lebih khusus guru honorer . Tahun ini, insentif guru honorer di Sulsel sudah dinaikkan dari sebelumnya Rp11.000 per jam menjadi Rp15.000 per jam.



Disdik Sulsel melalui APBD 2021 menganggarkan sebesar Rp38 miliar untuk membayar insentif guru honorer. Itupun hanya mampu menanggung sebanyak 3.400 guru honorer dengan asumsi bayaran Rp15.000 per jam.

“Itu honorer yang dibayar lewat APBD. Kalau dana BOS kita minta menyesuaikan. Kan ini dari 11.000 honorer, ada 3.400 dibayar lewat APBD. Sisanya dibayar lewat dana BOS. Kalau dana BOS diminta menyesuaikan keputusan yang kita ambil untuk Rp15ribu per jam,” beber Jufri.