Tren COVID-19 di Jabar Turun, Ridwan Kamil: Tingkatkan Kewaspadaan
Kamis, 29 April 2021 - 20:09 WIB
loading...
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil saat rakor virtual bersama Menteri Perhubungan dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19/Kepala BNPB dari Pendopo Bupati Cirebon, Kamis (29/4/2021). Foto/Humas Jabar
A
A
A
CIREBON - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta masyarakat dan seluruh stakeholder menjaga tren penurunan kasus COVID-19 di Jabar dengan meningkatkan kewaspadaan, terutama menjelang perayaan Idul Fitri 2021.
Baca juga: Ridwan Kamil: Memaksa Mudik, Indonesia Terancam Seperti India
Permintaan tersebut disampaikan Ridwan Kamil dalam rakor antara Gubernur bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19/Kepala BNPB, Doni Monardo secara virtual dari Pendopo Bupati Cirebon, Kamis (29/4/2021). Pertemuan juga diikuti seluruh bupati/ wali kota, serta camat se-Jabar.
Baca juga: Ridwan Kamil Minta Perguruan Tinggi-Perusahaan Kolaborasi Ciptakan Kendaraan Listrik
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menekankan, upaya mutlak yang wajib dilakukan masyarakat agar tren penurunan kasus COVID-19, yakni dengan tidak pulang kampung saat Lebaran. Jika memaksa, kata Kang Emil, maka tsunami COVID-19 di India sangat berpotensi terjadi di Indonesia karena warganya lengah dan mengendurkan kedisiplinan.
"Kami ingin tren (penurunan COVID-19) ini dijaga. Semoga dengan melakukan koordinasi hari ini, khususnya kewaspadaan dan pelarangan mudik, tren yang baik ini bisa kita terus pertahankan," ujarnya.
Untuk mengantisipasi pemudik di tengah kebijakan larangan mudik, lanjut Kang Emil, Pemda Provinsi Jabar, pemerintah kabupaten/kota, dan kepolisian serta TNI telah menyiapkan 120 titik penyekatan di pintu-pintu masuk wilayah, termasuk jalur tikus yang kerap menjadi incaran pemudik nakal.
"120 titik akan kami sekat termasuk jalan tikus akan dijaga dan razia karena Jabar punya aglomerasi Bodebek dan Bandung Raya," ujar Kang Emil.
Bila mudik tetap dilakukan, imbuhnya, yang paling rawan tertular COVID-19 adalah para lansia di kampung halaman. Dia mengingatkan peristiwa tahun lalu dimana warga Ciamis meninggal setelah dikunjungi anaknya yang mudik dari Jakarta.
"Yang paling rawan adalah lansia, kami tidak mau terulang lagi seperti kasus mudik di Ciamis tahun lalu," ungkapnya.
Saat ini, sosialisasi, edukasi, dan strategi komunikasi sedang dijalankan melalui berbagai saluran media untuk menanamkan kesadaran tidak mudik dan jika memaksa akan berbahaya. "Sosialisasi larangan mudik akan makin gencar," ucap Kang Emil.
Meski begitu, jika ada pemudik yang lolos penyekatan dan sampai ke kampung halamannya, dia meminta posko RT/RW/kelurahan/desa memberlakukan karantina selama lima hari. Oleh karenanya, Kang Emil pun meminta agar fasilitas rumah isolasi harus benar-benar siap digunakan.
"Saya titip ke camat dan disampaikan lagi ke kepala desa. Pastikan, kalaupun ada pemudik yang bocor, tolong fasilitasi karantina lima hari. Apakah itu di SD, rumah warga atau rumah angker sekalipun," sebutnya.
Khusus kabupaten/kota yang memiliki pantai, Kang Emil pun meminta agar waspada. Pasalnya, pascalebaran, tempat wisata laut akan menjadi incaran masyarakat yang sudah menahan keinginan berlibur selama Ramadhan.
"Khusus yang wilayahnya punya pantai apalagi Pangandaran agar diketatkan pengendalian wisatawan karena berpotensi penularan bila berkerumun," tutur Kang Emil.
Dilaporkan, kasus COVID-19 di Jabar mengalami tren penurunan cukup signifikan. Walaupun pemerintah pusat mencatat kasus aktif di Jabar saat ini sebanyak 30.225, namun Kang Emil memastikan bahwa angka tersebut 40 persennya adalah kasus lama.
"Sekarang 30.225, tapi 40 persennya kasus lama. Jadi sebenarnya kurang lebih 19.000 yang ada di catatan kami," ungkapnya.
Angka kesembuhan juga tinggi di angka 87,7 persen dan angka kematian 1,3 persen lebih baik dari angka rata-rata nasional. Sementara tingkat keterisian rumah sakit COVID-19 grafiknya terus menurun.
Sempat menyentuh angka 80% di awal tahun 2021, lalu turun ke 50% di bulan Maret. Kini, keterisian rumah sakit di seluruh Jabar tinggal 43,8%. "Ini harus jadi tren jangan terganggu oleh libur panjang karena mudik," katanya.
Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi mensebutkan, Jabar merupakan provinsi yang memiliki angka pemudik kedua terbesar setelah Jawa Tengah. Karenanya, kata dia, suksesnya pengendalian mudik di Jabar berdampak hampir 50% terhadap nasional.
"Suksesnya pengendalian mudik di Jabar menyumbang mungkin hampir 50 persen terhadap pengendalian transportasi nasional," ujar Menhub.
Tahun ini, lanjut Menhub, angka pemudik diprediksi turun menjadi 7%. Namun, angka ini masih cukup tinggi atau 18,9 juta orang. Dia mengatakan, Presiden Jokowi meminta agar angka tersebut bisa diturunkan.
"Saya harap semua unsur di pusat dan daerah berkoordinasi terkait pengendalian pelarangan mudik ini agar angka dapat terus ditekan," pintanya.
Dari catatannya, ada 22% warga Jakarta yang diprediksi mudik ke Jabar dan 34% menuju Jateng. "Maka harus dilakukan upaya, saya titip pengendalian dilakukan dengan tegas, namun tetap humble dan tidak ada dispensasi bagi kelompok manapun," katanya.
Ketua Satgas COVID-19, Doni Monardo mengatakan, tren penurunan kasus COVID-19 juga terjadi di sejumlah provinsi lain. Namun, tren positif tersebut tidak akan bertahan lama jika masyarakat lengah.
"Ini tren terbaik selama setahun ini. Tren yg sudah baik ini jangan ternoda oleh aktivitas mudik," tegas Doni.
Dari catatannya, setiap libur panjang selalu diikuti oleh peningkatan kasus. Ini terlihat pada libur Lebaran tahun lalu di mana angka kematian juga meningkat.
"Menurut data, setiap libur panjang diikuti dengan peningkatan kasus, Lebaran tahun lalu kasus aktif naik dan angka kematian juga naik," ujarnya.
"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Karenanya, saya dorong silaturahmi secara virtual, kami sedang minta bantuan provider untuk meningkatkan kapasitas," tambah Doni.
Rakor yang digelar dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait kewaspadaan peningkatan kasus COVID-19 akibat arus mudik ini dihadiri oleh 700 orang yang mayoritas secara virtual.
Baca juga: Ridwan Kamil: Memaksa Mudik, Indonesia Terancam Seperti India
Permintaan tersebut disampaikan Ridwan Kamil dalam rakor antara Gubernur bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19/Kepala BNPB, Doni Monardo secara virtual dari Pendopo Bupati Cirebon, Kamis (29/4/2021). Pertemuan juga diikuti seluruh bupati/ wali kota, serta camat se-Jabar.
Baca juga: Ridwan Kamil Minta Perguruan Tinggi-Perusahaan Kolaborasi Ciptakan Kendaraan Listrik
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menekankan, upaya mutlak yang wajib dilakukan masyarakat agar tren penurunan kasus COVID-19, yakni dengan tidak pulang kampung saat Lebaran. Jika memaksa, kata Kang Emil, maka tsunami COVID-19 di India sangat berpotensi terjadi di Indonesia karena warganya lengah dan mengendurkan kedisiplinan.
"Kami ingin tren (penurunan COVID-19) ini dijaga. Semoga dengan melakukan koordinasi hari ini, khususnya kewaspadaan dan pelarangan mudik, tren yang baik ini bisa kita terus pertahankan," ujarnya.
Untuk mengantisipasi pemudik di tengah kebijakan larangan mudik, lanjut Kang Emil, Pemda Provinsi Jabar, pemerintah kabupaten/kota, dan kepolisian serta TNI telah menyiapkan 120 titik penyekatan di pintu-pintu masuk wilayah, termasuk jalur tikus yang kerap menjadi incaran pemudik nakal.
"120 titik akan kami sekat termasuk jalan tikus akan dijaga dan razia karena Jabar punya aglomerasi Bodebek dan Bandung Raya," ujar Kang Emil.
Bila mudik tetap dilakukan, imbuhnya, yang paling rawan tertular COVID-19 adalah para lansia di kampung halaman. Dia mengingatkan peristiwa tahun lalu dimana warga Ciamis meninggal setelah dikunjungi anaknya yang mudik dari Jakarta.
"Yang paling rawan adalah lansia, kami tidak mau terulang lagi seperti kasus mudik di Ciamis tahun lalu," ungkapnya.
Saat ini, sosialisasi, edukasi, dan strategi komunikasi sedang dijalankan melalui berbagai saluran media untuk menanamkan kesadaran tidak mudik dan jika memaksa akan berbahaya. "Sosialisasi larangan mudik akan makin gencar," ucap Kang Emil.
Meski begitu, jika ada pemudik yang lolos penyekatan dan sampai ke kampung halamannya, dia meminta posko RT/RW/kelurahan/desa memberlakukan karantina selama lima hari. Oleh karenanya, Kang Emil pun meminta agar fasilitas rumah isolasi harus benar-benar siap digunakan.
"Saya titip ke camat dan disampaikan lagi ke kepala desa. Pastikan, kalaupun ada pemudik yang bocor, tolong fasilitasi karantina lima hari. Apakah itu di SD, rumah warga atau rumah angker sekalipun," sebutnya.
Khusus kabupaten/kota yang memiliki pantai, Kang Emil pun meminta agar waspada. Pasalnya, pascalebaran, tempat wisata laut akan menjadi incaran masyarakat yang sudah menahan keinginan berlibur selama Ramadhan.
"Khusus yang wilayahnya punya pantai apalagi Pangandaran agar diketatkan pengendalian wisatawan karena berpotensi penularan bila berkerumun," tutur Kang Emil.
Dilaporkan, kasus COVID-19 di Jabar mengalami tren penurunan cukup signifikan. Walaupun pemerintah pusat mencatat kasus aktif di Jabar saat ini sebanyak 30.225, namun Kang Emil memastikan bahwa angka tersebut 40 persennya adalah kasus lama.
"Sekarang 30.225, tapi 40 persennya kasus lama. Jadi sebenarnya kurang lebih 19.000 yang ada di catatan kami," ungkapnya.
Angka kesembuhan juga tinggi di angka 87,7 persen dan angka kematian 1,3 persen lebih baik dari angka rata-rata nasional. Sementara tingkat keterisian rumah sakit COVID-19 grafiknya terus menurun.
Sempat menyentuh angka 80% di awal tahun 2021, lalu turun ke 50% di bulan Maret. Kini, keterisian rumah sakit di seluruh Jabar tinggal 43,8%. "Ini harus jadi tren jangan terganggu oleh libur panjang karena mudik," katanya.
Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi mensebutkan, Jabar merupakan provinsi yang memiliki angka pemudik kedua terbesar setelah Jawa Tengah. Karenanya, kata dia, suksesnya pengendalian mudik di Jabar berdampak hampir 50% terhadap nasional.
"Suksesnya pengendalian mudik di Jabar menyumbang mungkin hampir 50 persen terhadap pengendalian transportasi nasional," ujar Menhub.
Tahun ini, lanjut Menhub, angka pemudik diprediksi turun menjadi 7%. Namun, angka ini masih cukup tinggi atau 18,9 juta orang. Dia mengatakan, Presiden Jokowi meminta agar angka tersebut bisa diturunkan.
"Saya harap semua unsur di pusat dan daerah berkoordinasi terkait pengendalian pelarangan mudik ini agar angka dapat terus ditekan," pintanya.
Dari catatannya, ada 22% warga Jakarta yang diprediksi mudik ke Jabar dan 34% menuju Jateng. "Maka harus dilakukan upaya, saya titip pengendalian dilakukan dengan tegas, namun tetap humble dan tidak ada dispensasi bagi kelompok manapun," katanya.
Ketua Satgas COVID-19, Doni Monardo mengatakan, tren penurunan kasus COVID-19 juga terjadi di sejumlah provinsi lain. Namun, tren positif tersebut tidak akan bertahan lama jika masyarakat lengah.
"Ini tren terbaik selama setahun ini. Tren yg sudah baik ini jangan ternoda oleh aktivitas mudik," tegas Doni.
Dari catatannya, setiap libur panjang selalu diikuti oleh peningkatan kasus. Ini terlihat pada libur Lebaran tahun lalu di mana angka kematian juga meningkat.
"Menurut data, setiap libur panjang diikuti dengan peningkatan kasus, Lebaran tahun lalu kasus aktif naik dan angka kematian juga naik," ujarnya.
"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Karenanya, saya dorong silaturahmi secara virtual, kami sedang minta bantuan provider untuk meningkatkan kapasitas," tambah Doni.
Rakor yang digelar dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait kewaspadaan peningkatan kasus COVID-19 akibat arus mudik ini dihadiri oleh 700 orang yang mayoritas secara virtual.
(shf)
Lihat Juga :
