Abdul Hayat Minta Kepesertaan Program JKN Terus Divalidasi
Senin, 26 April 2021 - 16:19 WIB
loading...
Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (JKN) serta Forum komunikasi para pemangku kepentingan utama tingkat provinsi Sulsel. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulsel meminta agar kepesertaan program Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (JKN), bisa terus divalidasiagar bisa memberikan pelayanan maksimal.
Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi Sulsel , Abdul Hayat Gani saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (JKN) serta Forum komunikasi para pemangku kepentingan utama tingkat Provinsi Sulsel , demi terwujudnya kerjasama yang saling menunjang dengan pihak instansi terkait dalam meningkatkan mutu pelayanan, di ruang rapat Sekda, Senin, (26/04/2021).
Baca Juga: Abdul Hayat Harap Percepatan Pembebasan Lahan Bendungan Pamukkulu
Abdul Hayat menyampaikan, bahwa perlu dibentuk suatu wadah pertemuan bagi instansi terkait dalam rangka rekrutmen kepesertaan dan melakukan aktivitas strategi untuk mencapai target perluasan, kepesertaan program JKN-BPJS Kesehatan.
Ia menambahkan agar tujuan dari forum ini adalah tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, utama terkait pelaksanaan program JKN-KIS.
Untuk itu, kata Hayat koordinasi dan komunikasi untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman atas pelaksanaan program JKN KIS untuk mewujudkan perlindungan jaminan kesehatan, yang optimal bagi seluruh segmen maka dibutuhkan komunikasi yang baik antara BPJS kesehatan, pemangku kepentingan pekerja.
"Saya mengingatkan bahwa betapa pentingnya mengenai data. Karena biarpun verifikasi dan validasi data tiap dua tahun sekali, tetap saja ada eror. Dikarenakan, jika ada yang meninggal dunia," kata Hayat.
Untuk itu, ia berharap agar forum ini nantinya bisa memberikan ide-ide dan gagasan untuk mengoptimalkan keikutsertaan BPJS Kesehatan kepada pemangku kepentingan dan para staf di lingkup pemerintah provinsi Sulsel.
Baca Juga: Rakor Perlindungan Jaminan Kesehatan Pekerja, Begini Penekanan Sekprov
Diketahui, rapat koordinasi ini dihadiri Deputi Direksi BPJS Wilayah Sulselbartramal Beno Rahman, Plt Kadis Sosial, Kepala Cabang BPJS kesehatan Makassar, Kepala badan kepegawaian daerah Sulsel, serta perwakilan dinas tenaga kerja dan badan keuangan dan aset Provinsi Sulsel .
Deputi Direksi BPJS Wilayah Sulselbartramal Beno Rahman, mengatakan bahwa rapat ini, memang orang-orang yang benar pengambil keputusan.
"Kami juga membahas mengenai keikutsertaan Jaminan Kesehatan di Sulsel dan ada juga beberapa data dari beberapa kabupaten yang belum terupdate. Dan itu yang akan kami minta dari dinas terkait untuk masalah data tersebut," ucapnya.
Baca Juga: Sekprov Terima Kunjungan dari Ketua Komite Jalur Rempah Kemendikbud
Untuk itu, kata Beno, agar tahun ini di Sulsel bisa mendaftarkan pegawai/karyawannya untuk tercover jaminan kesehatan.
"Kami berharap agar masyarakat di Sulsel bisa mendapatkan jaminan kesehatan nasional. Tentunya kami pasti meningkatkan mutu pelayanan yang lebih intens," harapnya.
Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi Sulsel , Abdul Hayat Gani saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (JKN) serta Forum komunikasi para pemangku kepentingan utama tingkat Provinsi Sulsel , demi terwujudnya kerjasama yang saling menunjang dengan pihak instansi terkait dalam meningkatkan mutu pelayanan, di ruang rapat Sekda, Senin, (26/04/2021).
Baca Juga: Abdul Hayat Harap Percepatan Pembebasan Lahan Bendungan Pamukkulu
Abdul Hayat menyampaikan, bahwa perlu dibentuk suatu wadah pertemuan bagi instansi terkait dalam rangka rekrutmen kepesertaan dan melakukan aktivitas strategi untuk mencapai target perluasan, kepesertaan program JKN-BPJS Kesehatan.
Ia menambahkan agar tujuan dari forum ini adalah tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, utama terkait pelaksanaan program JKN-KIS.
Untuk itu, kata Hayat koordinasi dan komunikasi untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman atas pelaksanaan program JKN KIS untuk mewujudkan perlindungan jaminan kesehatan, yang optimal bagi seluruh segmen maka dibutuhkan komunikasi yang baik antara BPJS kesehatan, pemangku kepentingan pekerja.
"Saya mengingatkan bahwa betapa pentingnya mengenai data. Karena biarpun verifikasi dan validasi data tiap dua tahun sekali, tetap saja ada eror. Dikarenakan, jika ada yang meninggal dunia," kata Hayat.
Untuk itu, ia berharap agar forum ini nantinya bisa memberikan ide-ide dan gagasan untuk mengoptimalkan keikutsertaan BPJS Kesehatan kepada pemangku kepentingan dan para staf di lingkup pemerintah provinsi Sulsel.
Baca Juga: Rakor Perlindungan Jaminan Kesehatan Pekerja, Begini Penekanan Sekprov
Diketahui, rapat koordinasi ini dihadiri Deputi Direksi BPJS Wilayah Sulselbartramal Beno Rahman, Plt Kadis Sosial, Kepala Cabang BPJS kesehatan Makassar, Kepala badan kepegawaian daerah Sulsel, serta perwakilan dinas tenaga kerja dan badan keuangan dan aset Provinsi Sulsel .
Deputi Direksi BPJS Wilayah Sulselbartramal Beno Rahman, mengatakan bahwa rapat ini, memang orang-orang yang benar pengambil keputusan.
"Kami juga membahas mengenai keikutsertaan Jaminan Kesehatan di Sulsel dan ada juga beberapa data dari beberapa kabupaten yang belum terupdate. Dan itu yang akan kami minta dari dinas terkait untuk masalah data tersebut," ucapnya.
Baca Juga: Sekprov Terima Kunjungan dari Ketua Komite Jalur Rempah Kemendikbud
Untuk itu, kata Beno, agar tahun ini di Sulsel bisa mendaftarkan pegawai/karyawannya untuk tercover jaminan kesehatan.
"Kami berharap agar masyarakat di Sulsel bisa mendapatkan jaminan kesehatan nasional. Tentunya kami pasti meningkatkan mutu pelayanan yang lebih intens," harapnya.
(agn)
Lihat Juga :
