Keren, Kabupaten Bandung Kini Miliki Mal Pelayanan Publik Terintegrasi
loading...
Pj Bupati Bandung, Dedi Taufik saat meninjau gerai Pengadilan Agama Kabupaten Bandung di MPP Kabupaten Bandung. Foto/Istimewa
A
A
A
BANDUNG - Kabar gembira bagi warga Kabupaten Bandung. Kini, Kabupaten Bandung memiliki mal pelayanan publik (MPP) yang terintegrasi. MPP tersebut menempati lantai 2 dan 3 Munara Sabilulungan 99 tak jauh dari Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung di Soreang, Kabupaten Bandung.Melalui MPP, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap, proses birokrasi menjadi lebih sederhana, sehingga program pembangunan terealisasi maksimal.
MPP tersebut sudah diujicoba pada Kamis (22/4/2021) lalu seusai Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Uji Coba Sarana Layanan di lantai 2 MPP yang dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Bandung, Dedi Taufik. Baca juga:Tangis Bahagia Pecah, Penyandang Disabilitas Sampaikan Tanda Cinta untuk Kapolresta Malang Kota
Sebanyak 16 instansi telah bergabung ke dalam MPP dan siap melayani publik, di antaranya Polresta Bandung, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Agama, Jasa Raharja, Disdukcapil, Bagian Hukum, Samsat, dan BNN.
Dedi Taufik menuturkan, keberadaan MPP di Munara Sabilulungan yang juga menjadi ikon Kabupaten Bandung itu harus diimbangi dengan pelayanan yang maksimal, agar masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan berbagai pelayanan publik. "Ini sebuah inovasi penyederhanaan birokrasi, masyarakat dipermudah dalam melakukan berbagai aktivitas pelayanan publik di satu tempat," ujar Dedi, Jumat (23/4/2021).
Ke depan, lanjut Dedi, tugas jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung adalah mengisi kelengkapan konten layanan. Terlebih, kolaborasi dan sinergitas dengan intansi pelayanan sudah mulai terbentuk. "Contohnya kolaborasi dengan UMKM, lalu diatur display kulinernya," katanya.
Sementara itu , Kapolresta Bandung, Hendra Kurniawan menyatakan, siap memberikan pelayanan melalui MPP. Bahkan, kata dia, masyarakat pun dapat berkonsultasi terkait beragam layanan dari Polresta Bandung."Tujuan MPP ini kan untuk mempermudah masyarakat, sehingga lebih banyak pilihan dalam mencari layanan di kepolisian dengan menyesuaikan jam kerja," katanya.
MPP tersebut sudah diujicoba pada Kamis (22/4/2021) lalu seusai Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Uji Coba Sarana Layanan di lantai 2 MPP yang dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Bandung, Dedi Taufik. Baca juga:Tangis Bahagia Pecah, Penyandang Disabilitas Sampaikan Tanda Cinta untuk Kapolresta Malang Kota
Sebanyak 16 instansi telah bergabung ke dalam MPP dan siap melayani publik, di antaranya Polresta Bandung, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Agama, Jasa Raharja, Disdukcapil, Bagian Hukum, Samsat, dan BNN.
Dedi Taufik menuturkan, keberadaan MPP di Munara Sabilulungan yang juga menjadi ikon Kabupaten Bandung itu harus diimbangi dengan pelayanan yang maksimal, agar masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan berbagai pelayanan publik. "Ini sebuah inovasi penyederhanaan birokrasi, masyarakat dipermudah dalam melakukan berbagai aktivitas pelayanan publik di satu tempat," ujar Dedi, Jumat (23/4/2021).
Ke depan, lanjut Dedi, tugas jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung adalah mengisi kelengkapan konten layanan. Terlebih, kolaborasi dan sinergitas dengan intansi pelayanan sudah mulai terbentuk. "Contohnya kolaborasi dengan UMKM, lalu diatur display kulinernya," katanya.
Sementara itu , Kapolresta Bandung, Hendra Kurniawan menyatakan, siap memberikan pelayanan melalui MPP. Bahkan, kata dia, masyarakat pun dapat berkonsultasi terkait beragam layanan dari Polresta Bandung."Tujuan MPP ini kan untuk mempermudah masyarakat, sehingga lebih banyak pilihan dalam mencari layanan di kepolisian dengan menyesuaikan jam kerja," katanya.
Lihat Juga :
(don)
