Wabup Blitar Diusir dari Pendopo, Massa Pemuda Pancasila Pasang Badan
Senin, 19 April 2021 - 20:05 WIB
loading...
A
A
A
Massa GPI yang dialihkan aparat kepolisian tidak membubarkan diri. Mereka bertahan di Istana Gebang, yakni rumah masa kecil Bung Karno dan tetap berorasi.
Sejumlah poster bertuliskan, "Wabup Blitar Ngekost di Pendopo RHN, Pemkab Blitar Darurat Anggaran", dibentangkan. Terkait ditempatinya pendopo Kabupaten oleh Wabup Blitar, Joko meminta Sekda untuk berani bersikap tegas.
Tidak sepatutnya Wabup bertempat tinggal di pendopo. Selain itu, kata Joko juga sudah ada ketentuan yang mengatur, termasuk anggaran yang menyertai. "Sekda harus berani tegas. Tidak ewuh pakewuh," tegas Joko.
Soal adanya massa lain yang diduga sebagai tandingan, Joko menyesalkan hal itu bisa terjadi. Sebab apa yang ia lakukan adalah untuk menegakkan aturan yang berlaku. Menanggapi aksi massa GPI, Wabup Blitar Rachmat Santoso menilai tuntutan yang disampaikan tidak berdasar.
Keberadaanya di Pendopo Kabupaten Blitar sudah seizin Bupati Blitar Rini Syarifah. "Apa dasar hukumnya saya tidak boleh tinggal di pendopo. Toh, Mbak Rini (Bupati Blitar Rini Syarifah) mengizinkan saya tinggal di pendopo," ujar Rachmat menjelaskan. Rachmat juga mengatakan, dengan bertempat tinggal di pendopo kabupaten, ia telah menghemat anggaran Rp250 juta.
Alokasi dana untuk sewa rumah dinas per tahun tersebut bisa dipakai untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat. Kalau ia hanya bertujuan ambil untung pribadi, Rachmat mengatakan bisa saja uang tersebut (Rp250 juta) ia ambil, dan dirinya cukup menumpang di rumah pribadi Bupati Rini yang bersebelahan dengan pendopo kabupaten.
Sejumlah poster bertuliskan, "Wabup Blitar Ngekost di Pendopo RHN, Pemkab Blitar Darurat Anggaran", dibentangkan. Terkait ditempatinya pendopo Kabupaten oleh Wabup Blitar, Joko meminta Sekda untuk berani bersikap tegas.
Tidak sepatutnya Wabup bertempat tinggal di pendopo. Selain itu, kata Joko juga sudah ada ketentuan yang mengatur, termasuk anggaran yang menyertai. "Sekda harus berani tegas. Tidak ewuh pakewuh," tegas Joko.
Soal adanya massa lain yang diduga sebagai tandingan, Joko menyesalkan hal itu bisa terjadi. Sebab apa yang ia lakukan adalah untuk menegakkan aturan yang berlaku. Menanggapi aksi massa GPI, Wabup Blitar Rachmat Santoso menilai tuntutan yang disampaikan tidak berdasar.
Keberadaanya di Pendopo Kabupaten Blitar sudah seizin Bupati Blitar Rini Syarifah. "Apa dasar hukumnya saya tidak boleh tinggal di pendopo. Toh, Mbak Rini (Bupati Blitar Rini Syarifah) mengizinkan saya tinggal di pendopo," ujar Rachmat menjelaskan. Rachmat juga mengatakan, dengan bertempat tinggal di pendopo kabupaten, ia telah menghemat anggaran Rp250 juta.
Alokasi dana untuk sewa rumah dinas per tahun tersebut bisa dipakai untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat. Kalau ia hanya bertujuan ambil untung pribadi, Rachmat mengatakan bisa saja uang tersebut (Rp250 juta) ia ambil, dan dirinya cukup menumpang di rumah pribadi Bupati Rini yang bersebelahan dengan pendopo kabupaten.
Lihat Juga :
