Danny Harus Indahkan Dewan dalam Penggunaan Anggaran Makassar Recover

Legislatif kata dia sudah memegang perannya untuk menyoroti dan mengontrol kebijakan yang diambil pemkot, apalagi jika kebijakan tersebut dirasa kurang tepat di masyarakat.

“Eksekutif juga harus diimbangi oleh legislatif dalam hal ini DPRD. Saya kira DPRD ini memang harus bicara dan kalau mereka bicara Pak Danny ini nda bisa melawan. Putusan-putusan dari DPRD,” ungkapnya kepada SINDOnews, belum lama ini.



Firdaus menyakini bahwa wali kota memiliki kewenangan, namun dalam hal harmonisasi pemerintahan , maka wali kota harus bijak dalam mengambil kebijakan.

“Jadi Pak Danny ini sebenarnya bersemangat sekali mau cepat akselerasi pemerintahan. Mau cepat misalnya program Makassar Recover jalan, tapi tidak bisa mengubah secara ekstrem seperti itu, karena harus bersinergi ini pemerintahan," tandasnya.

Sebelumnya, Koordinator Banggar sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali telah meminta Pemerintah Kota Makassar untuk lebih transparan terkait penggunaan anggaran Makassar Recover.

Dia tidak ingin program prestisius yang menelan anggaran Rp380 milliar tersebut hanya sekadar jadi ajang pemborosan wali kota saja yang berkedok penanganan Covid-19. “Kami harus tahu apa saja yang dibelanjakan terkait Covid-19 ini. Kami sudah minta data rinciannya tapi belum dikasi sampai saat ini,” kata Ara.



Anggaran tersebut kata dia, sama sekali tidak lewat pengawasan Banggar, dia tidak ingin uang rakyat tersebut justru digunakan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk hal-hal kontraproduktif.

Salah satunya terkait tenaga honor yang akan dicanangkan, dimana pemerintah harus mengeluarkan anggaran kurang lebih Rp5,6 miliar per bulan untuk membayar honor tenaga ahli dan relawan. Anggaran itu untuk honor Rp350.000 per orang.