Penanganan Covid-19 di Provinsi Sulsel Masih Terkendali
Rabu, 14 April 2021 - 12:15 WIB
loading...
Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani saat menerima kunjungan dari Tim Kemenpolhulkam ini dipimpin oleh Kepala Bidang Doktrin Pertahanan Kemenkopolhulkam, Kolonel Suteikno Suleiman. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Sulsel , dinilai masih terkendali termasuk saat pencanangan vaksinasi yang saat ini masih berlangsung.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani saat menerima kunjungan kerja Tim Kemenko Polhukam di Provinsi Sulsel, Rabu, (14/04/2021) dalam bentuk rapat koordinasi terkait penaganan Covid-19 di Sulsel.
Tim Kemenpolhulkam ini dipimpin oleh Kepala Bidang Doktrin Pertahanan Kemenko Polhukam, Kolonel Suteikno Suleiman dan Kepala Bidang Strategi Pertahanan Kemenkopolhulkam Bidang Strategi Pertahanan Kemenkopolhulkam, Kolonel Widy Prasetyo Soedarta.
Baca Juga: Sekprov Pimpin Rapat Internal Korpri Provinsi Sulsel
Sekprov Sulsel , Abdul Hayat Gani menyampaikan, berharap dengan rapat koordinasi ini maka dapat dilakukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
"Bagaimana kita memberikan perlindungan kesehatan pada masyarakat dan memberikan sekuritas sosial pada semua yang ada," Kata Abdul Hayat Gani.
Ia menyampaikan, untuk Sulsel kasus penanganan Covid-19 sangat terkendali bahkan angka reproduksi efek (Rt) di bawah 1 persen.
"Untuk Sulsel Rt-nya sudah 0,71 ini artinya informasi dari epidomologi sudah sangat rendah," sebutnya.
Abdul Hayat menegaskan, bahwa walaupun telah terkendali tetapi jangan sampai lengah dalam melakukan penanganan seperti protokol kesehatan. Demikian juga dengan tetap menjalankan program nasional terkait penanganan Covid-19 seperti vaksinasi.
Sedangkan Kolonel Suteikno Suleiman menyatakan, Tim Kemenko Polhukam melakukan tugas memantau dan memonitor penaganan Covid-19 di seluruh wilayah di Indonesia.
Baca Juga: Pasokan Pangan di Sulsel Dipastikan Aman Selama Ramadan
Baik itu, hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19, termasuk implemtasinya di lapangan. Termasuk INPRES No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
"Dalam mengatasi pandemi ini, mencegah dan mengendalikan pandemi Covid-19 di daerah serta berbagai dampak yang terjadi. Yang mungkin bisa berakibat menimbulkan ancaman yang bisa mengganggu stabilitas dan ketahanan di wilayah ini," sebutnya.
Mengenai penanganan ini, Ia percaya bahwa Pemerintah Daerah Sulsel sudah berupaya semaksimal dalam penanganan Covid-19 dan memiliki cukup banyak kemajuan.
"Kami ingin mendapat penjelasan, apa masalah yang menjadi kendala, mumpung kami dari tim hadir di sini, kita sharing, apa yang bisa kami bawa, dan apa yang masukan bisa kami berikan, kemudian dikomunikasikan ke kementrian terkait dalam penanganan Covid-19 ini," harapnya.
Untuk penanganan Covid-19 walaupun ditangani dengan baik, ia menegaskan tidak dilakukan pelonggaran terhadap protokol kesehatan.
Baca Juga: Komoditas Unggulan Sulsel Rambah Pasar Internasional
Ia juga Sulsel juga harus tetap mengantisipasi gangguan keamanan yang dapat terjadi, mengingat terjadi ledakan bom bunuh diri di depan gerban Gereja Katedral.
"Ini juga baru baru terjadi ledakan bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral. Bahwa kita juga tidak bisa menutup mata bahwa paham radikalisme itu masih ada," sebutnya.
Selanjutnya rapat ini dilanjutkan dengan diskusi. Ia mengambil kesimpulan terkait penanangan Covid-19 . Bahwa dengan koordinasi dan sinergitas, terdapat berbagai persoalan bisa diselesaikan di tingkat daerah. Termasuk soal tatap sekolah tatap muka.
Pada rapat ini juga dibahas terkait pemerintah secara resmi melarang untuk melakukan mudik Lebaran 2021. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021.
"Jadi bahan juga, tadi juga ada beberapa ide, akan dilaksanakan rapat koordinasi dari teman-teman TNI-Polri ini penting dan bagus. Bagaimana melaksanakan rapat koordinasi secara sistem bagaimana teknis pelaksanaannya nanti di lapangan. Mengantisipasi ini juga perlu dibicarakan. Tentu bagi kita kami datang, memberikan masukan kepada pusat apa yang perlu diantisipasi," jelasnya.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani saat menerima kunjungan kerja Tim Kemenko Polhukam di Provinsi Sulsel, Rabu, (14/04/2021) dalam bentuk rapat koordinasi terkait penaganan Covid-19 di Sulsel.
Tim Kemenpolhulkam ini dipimpin oleh Kepala Bidang Doktrin Pertahanan Kemenko Polhukam, Kolonel Suteikno Suleiman dan Kepala Bidang Strategi Pertahanan Kemenkopolhulkam Bidang Strategi Pertahanan Kemenkopolhulkam, Kolonel Widy Prasetyo Soedarta.
Baca Juga: Sekprov Pimpin Rapat Internal Korpri Provinsi Sulsel
Sekprov Sulsel , Abdul Hayat Gani menyampaikan, berharap dengan rapat koordinasi ini maka dapat dilakukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
"Bagaimana kita memberikan perlindungan kesehatan pada masyarakat dan memberikan sekuritas sosial pada semua yang ada," Kata Abdul Hayat Gani.
Ia menyampaikan, untuk Sulsel kasus penanganan Covid-19 sangat terkendali bahkan angka reproduksi efek (Rt) di bawah 1 persen.
"Untuk Sulsel Rt-nya sudah 0,71 ini artinya informasi dari epidomologi sudah sangat rendah," sebutnya.
Abdul Hayat menegaskan, bahwa walaupun telah terkendali tetapi jangan sampai lengah dalam melakukan penanganan seperti protokol kesehatan. Demikian juga dengan tetap menjalankan program nasional terkait penanganan Covid-19 seperti vaksinasi.
Sedangkan Kolonel Suteikno Suleiman menyatakan, Tim Kemenko Polhukam melakukan tugas memantau dan memonitor penaganan Covid-19 di seluruh wilayah di Indonesia.
Baca Juga: Pasokan Pangan di Sulsel Dipastikan Aman Selama Ramadan
Baik itu, hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19, termasuk implemtasinya di lapangan. Termasuk INPRES No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
"Dalam mengatasi pandemi ini, mencegah dan mengendalikan pandemi Covid-19 di daerah serta berbagai dampak yang terjadi. Yang mungkin bisa berakibat menimbulkan ancaman yang bisa mengganggu stabilitas dan ketahanan di wilayah ini," sebutnya.
Mengenai penanganan ini, Ia percaya bahwa Pemerintah Daerah Sulsel sudah berupaya semaksimal dalam penanganan Covid-19 dan memiliki cukup banyak kemajuan.
"Kami ingin mendapat penjelasan, apa masalah yang menjadi kendala, mumpung kami dari tim hadir di sini, kita sharing, apa yang bisa kami bawa, dan apa yang masukan bisa kami berikan, kemudian dikomunikasikan ke kementrian terkait dalam penanganan Covid-19 ini," harapnya.
Untuk penanganan Covid-19 walaupun ditangani dengan baik, ia menegaskan tidak dilakukan pelonggaran terhadap protokol kesehatan.
Baca Juga: Komoditas Unggulan Sulsel Rambah Pasar Internasional
Ia juga Sulsel juga harus tetap mengantisipasi gangguan keamanan yang dapat terjadi, mengingat terjadi ledakan bom bunuh diri di depan gerban Gereja Katedral.
"Ini juga baru baru terjadi ledakan bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral. Bahwa kita juga tidak bisa menutup mata bahwa paham radikalisme itu masih ada," sebutnya.
Selanjutnya rapat ini dilanjutkan dengan diskusi. Ia mengambil kesimpulan terkait penanangan Covid-19 . Bahwa dengan koordinasi dan sinergitas, terdapat berbagai persoalan bisa diselesaikan di tingkat daerah. Termasuk soal tatap sekolah tatap muka.
Pada rapat ini juga dibahas terkait pemerintah secara resmi melarang untuk melakukan mudik Lebaran 2021. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021.
"Jadi bahan juga, tadi juga ada beberapa ide, akan dilaksanakan rapat koordinasi dari teman-teman TNI-Polri ini penting dan bagus. Bagaimana melaksanakan rapat koordinasi secara sistem bagaimana teknis pelaksanaannya nanti di lapangan. Mengantisipasi ini juga perlu dibicarakan. Tentu bagi kita kami datang, memberikan masukan kepada pusat apa yang perlu diantisipasi," jelasnya.
(agn)
Lihat Juga :
