Terpilih di KLB Lombok, Pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dilantik
Selasa, 13 April 2021 - 20:20 WIB
loading...
Pelantikan Pengurus IPPAT hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Lombok, Nusa Tenggara Barat di Jakarta. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 20 Maret 2021 lalu resmi dilantik.
Baca juga: Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Terlibat Kasus Dino Patti Djalal Terancam Dipecat
Pasca KLB di Lombok, Ketua Umum IPPAT Hapendi Harahap yang terpilih sebagai formatur tunggal membentuk kepengurusan yang dilantik di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 12 April 2021. Pelantikan dilakukan secara offline dan online yang dihadiri Wakil Ketua DPD RI periode 2014-2019, Akhmad Muqowam.
Baca juga: Penampakan Serda Ucok Eksekutor 4 Narapidana Cebongan Bikin Gempar Netizen
Dalam sambutannya, Akhmad Muqowam menyampaikan, IPPAT dapat terus berkonsolidasi dan melakukan pembenahan dalam rangka penguatan organisasi, baik ke luar maupun ke dalam. Dia berpesan, sebagai pejabat publik PPAT harus mampu benar-benar bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi etika profesi, sehingga tugas dan pekerjaan mulianya dapat berjalan dengan baik.
"PPAT punya peran penting, terlebih dalam hal pertanahan. Ibaratnya, PPAT adalah ujung tombak dalam konteks administrasi pertanahan. Untuk itu, unsur kehatian-hatian sangat diperlukan," katanya.
Sementara itu, Hapendi Harahap meminta para pengurus yang baru dilantik bisa langsung bekerja untuk kemajuan organisasi. "Ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan ke depan. Misalnya menggolkan UU PPAT sebagai payung hukum bagi para PPAT di Indonesia. Dengan adanya UU tersebut, maka PPAT akan lebih terlindungi dan aman dalam menjalankan profesinya," ujarnya.
Dia menambahkan, sudah menjadi rahasia umum banyak PPAT tersangkut kasus hukum. Untuk itu, penguatan advokasi akan dilakukan. "Demikian juga kita harus membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, misal dengan kantor BPN, Polri, dan instansi pemerintah dan lembaga lainnya. Termasuk dengan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia,” jelasnya.
Sekretaris Umum PP IPPAT, Otty Hari Chandra Ubayani meminta para pengurus diharapkan terus menjaga soliditas dan keguyuban. "Ada banyak hal yang harus dikerjakan yang muaranya adalah bagaimana PPAT bisa menjalankan profesinya dengan aman. Untuk itu, dibutuhkan peran serta dan keikhlasan semua pihak," katanya.
Baca juga: Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Terlibat Kasus Dino Patti Djalal Terancam Dipecat
Pasca KLB di Lombok, Ketua Umum IPPAT Hapendi Harahap yang terpilih sebagai formatur tunggal membentuk kepengurusan yang dilantik di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 12 April 2021. Pelantikan dilakukan secara offline dan online yang dihadiri Wakil Ketua DPD RI periode 2014-2019, Akhmad Muqowam.
Baca juga: Penampakan Serda Ucok Eksekutor 4 Narapidana Cebongan Bikin Gempar Netizen
Dalam sambutannya, Akhmad Muqowam menyampaikan, IPPAT dapat terus berkonsolidasi dan melakukan pembenahan dalam rangka penguatan organisasi, baik ke luar maupun ke dalam. Dia berpesan, sebagai pejabat publik PPAT harus mampu benar-benar bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi etika profesi, sehingga tugas dan pekerjaan mulianya dapat berjalan dengan baik.
"PPAT punya peran penting, terlebih dalam hal pertanahan. Ibaratnya, PPAT adalah ujung tombak dalam konteks administrasi pertanahan. Untuk itu, unsur kehatian-hatian sangat diperlukan," katanya.
Sementara itu, Hapendi Harahap meminta para pengurus yang baru dilantik bisa langsung bekerja untuk kemajuan organisasi. "Ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan ke depan. Misalnya menggolkan UU PPAT sebagai payung hukum bagi para PPAT di Indonesia. Dengan adanya UU tersebut, maka PPAT akan lebih terlindungi dan aman dalam menjalankan profesinya," ujarnya.
Dia menambahkan, sudah menjadi rahasia umum banyak PPAT tersangkut kasus hukum. Untuk itu, penguatan advokasi akan dilakukan. "Demikian juga kita harus membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, misal dengan kantor BPN, Polri, dan instansi pemerintah dan lembaga lainnya. Termasuk dengan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia,” jelasnya.
Sekretaris Umum PP IPPAT, Otty Hari Chandra Ubayani meminta para pengurus diharapkan terus menjaga soliditas dan keguyuban. "Ada banyak hal yang harus dikerjakan yang muaranya adalah bagaimana PPAT bisa menjalankan profesinya dengan aman. Untuk itu, dibutuhkan peran serta dan keikhlasan semua pihak," katanya.
(shf)
Lihat Juga :
