APEKSI Dukung BPJamsostek Lindungi Pekerja Rentan dan Pegawai Non ASN
Jum'at, 09 April 2021 - 07:58 WIB
loading...
Inpres ini berkomitmen untuk melindungi tenaga kerja, baik formal, nonformal, rentan hingga pegawai pemerintah Non ASN. Foto/SINDONews/Ali Masduki
A
A
A
SURABAYA - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( Apeksi ) menyambut baik disahkannya Inpres Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Inpres tersebut menginstruksikan agar seluruh kepala daerah memastikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja di wilayahnya, tanpa terkecuali pekerja rentan dan pegawai pemerintahan Non-ASN.
Inpres Nomor 2 Tahun 2021 ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya Sugiarto, Inpres ini berkomitmen sangat kuat untuk melindungi tenaga kerja. Baik formal, nonformal, rentan hingga pegawai pemerintah Non ASN.
“Ada beberapa hal yang akan kami lakukan. Salah satunya mensosialisasikan substansi Inpres ke seluruh anggota. Karena ini merupakan landasan bagi kita,” katanya.
Bima menegaskan, bahwa dirinya bakal melakukan perencanaan penganggaran dan melakukan komunikasi dengan para stakeholder agar pola jaminan ini bisa diterapkan tidak hanya mengandalkan APBD, termasuk mensosialisasikan ke masyarakat luas terutama segmen pekerja.
Inpres tersebut menginstruksikan agar seluruh kepala daerah memastikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja di wilayahnya, tanpa terkecuali pekerja rentan dan pegawai pemerintahan Non-ASN.
Inpres Nomor 2 Tahun 2021 ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya Sugiarto, Inpres ini berkomitmen sangat kuat untuk melindungi tenaga kerja. Baik formal, nonformal, rentan hingga pegawai pemerintah Non ASN.
“Ada beberapa hal yang akan kami lakukan. Salah satunya mensosialisasikan substansi Inpres ke seluruh anggota. Karena ini merupakan landasan bagi kita,” katanya.
Bima menegaskan, bahwa dirinya bakal melakukan perencanaan penganggaran dan melakukan komunikasi dengan para stakeholder agar pola jaminan ini bisa diterapkan tidak hanya mengandalkan APBD, termasuk mensosialisasikan ke masyarakat luas terutama segmen pekerja.
Lihat Juga :
