Danny Bakal Nonaktifkan RT/RW, Dewan: Kemunduran Demokrasi

MAKASSAR - Rencana Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto ingin menonaktifkan seluruh ketua RT/RW menuai sorotan. Sikap tersebut dinilai mencerminkan adanya kemunduran demokrasi.

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar , Abdul Azis Namu mengatakan sikap Wali Kota Makassar justru mencerminkan anti demokrasi dengan melakukan pemangkasan, utamanya RT/RW yang notabene dipilih langsung oleh warga.

"Kalau itu mau di-Plt kan sementara RT dan RW belum selesai jabatannya, inikan istilahnya kita ada kemunduran demokrasi. Sekarang itu sudah bagus RT/RW yang dipilih oleh masyarakat, kasih masyarakat untuk tentukan pilihannya. RT/RW ini sama dengan Gubernur, Wali Kota dan DPRD, itu dipilih oleh rakyat," tukasnya.

Kebijakan sepihak yang dilakukan Wali Kota tersebut berpotensi memunculkan polemik baru di masyarakat. Lantaran adanya ketidaksesuaian dengan harapan warga. Apalagi tidak ada tolak ukur pasti terkait kualitas dari RT/RW tersebut, sehingga jelas pemangkasan akan bersifat subjektif.

"Jadi yang tau baik tidaknya, itu warga setempat. Kita tidak bisa men-judge itu gagal atau berhasil. Indikatornya itu kalau masyarakat senang kan itu yang dicari. Ini memang apa yang mau diharapkan, RT/RW yang bagaimana kah, kan yang bisa bersinergi dengan warganya," jelasnya.



Menurut Abdul, semestinya yang perlu diutamakan adalah sinergitas antara RT/RW dengan masyarakat. "Karena kalau program itu pasti mengikut. Yang utama adalah apakah warga itu sudah baku cocok, sependapat atau tidak. Jangan sampai lain maunya RT lain lagi maunya warga," jelasnya.

Sikap Wali Kota tersebut dinilai mengindikasikan adanya tendensius politik. Padahal, seharusnya yang utama adalah kepentingan dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

"Kita perlu curiga juga. Kalau saya, karena ada indikasi-indikasi persoalan politik kan, kita juga harus waspadai itu, meskipun dia bilang tidak, kenyataan yang terlihat seperti itu, ini harus murni demi kepentingan masyarakat," ujarnya.

Dia mengaku siap untuk melakukan mediasi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat di DPRD jika ke depannya ada yang merasa dirugikan.

"Kita akan mengakomodir. Sepanjang itu menjadi hak-hak dari RT dan RW sendiri. Contoh masa jabatan kan belum berakhir, dan juga kalau tidak ada pelanggaran yang mengharuskan dia diganti saya kira tidak perlu itu," pungkasnya.



Usai rencana penonaktifan RT/RW dalam waktu dekat, Wali Kota Makassar Ramdhan 'Danny' Pomanto kembali memastikan akan melakukan pemangkasan terhadap 60 persen lebih dari 153 lurah di Kota Makassar.

Dia berdalih, pemangkasan tersebut didasari adanya dugaan sejumlah lurah yang tidak mendukung program Makassar Recover .

"Banyak lurah yang mencoba mensabotase Makassar Recover. Apa contohnya, mereka tidak mau merefocusing anggarannya. Padahal ini perintah negara, bukan Wali Kota. Bahwa harus merefocusing anggarannya, untuk penanganan pandemi. Mereka malah mau bikin-bikin proyek," katanya.

Danny menuding ada lurah yang bersekongkol dengan oknum untuk memainkan dana kelurahan demi suatu kepentingan.

"Diduga ada persekongkolan awal dengan berbagai unsur untuk menggunakan dana kelurahan itu semau-maunya. Tidak sesuai rencana Pemerintah Kota Makassar. Tapi tidak semuanya, ada juga lurah yang baik, khusus yang dicurigai tunggu tanggal mainnya. Pasti lewat 60 persen," katanya.

Dia membeberkan, pemangkasan akan dimulai pekan depan bersamaan dengan keseluruhan RT/RW yang lebih dulu dikabarkan akan dipelaksanatugaskan.