Dewan Tagih Transparansi Penggunaan Anggaran Makassar Recover
Kamis, 08 April 2021 - 08:38 WIB
loading...
A
A
A
Artinya, pemerintah harus menyiapkan anggaran Rp50,4 miliar untuk membayar honor selama sembilan bulan. Pembayaran itu terhitung mulai April hingga Desember 2021, mendatang.
"Kita tidak mau ada pemborosan anggaran dengan tema Covid-19. Kita tidak mau bungkusnya covid tapi ternyata hanya pemborosan anggaran, karena terlalu banyak honorarium di situ," papar dia.
Baca Juga: Wali Kota Makassar Diminta Objektif Nonaktifkan RT/RW
Kebijakan lain, lanjut Ara, reward bagi masyarakat yang memiliki Indeks Kepatuhan Protokol Kesehatan (IKPK) baik. Pemkot Makassar memberikan Rp250 ribu per orang untuk 60 ribu orang tiap bulan.
Artinya, Pemkot Makassar harus menghabiskan Rp15 miliar tiap bulan untuk reward yang memiliki IKPK baik. Namun, Ara menilai kebijakan ini sangat subjektif. Kata dia, tidak ada jaminan kepatuhan dari masyarakat.
"Inikan subjektif nanti penilaiannya. Indikatornya apa. Kita tidak mau ada pemborosan anggaran tidak pada tempatnya," ungkap dia.
Bukan hanya itu, pengadaan kontainer di 153 kelurahan juga dinilai Ara tidak efektif. Anggaran yang dihabiskan cukup besar. Rp100 juta tiap satu kontainer. Artinya, ada Rp15,3 miliar anggaran yang sia-sia.
Kata Ara, itu belum termasuk pengadaan GeNose. Alat deteksi Covid-19 dari UGM ini sudah mulai diuji coba di Kota Makassar. Tahap awal, pemkot baru mengadakan sepuluh unit. Tiap unit menelan anggaran kurang lebih Rp62 juta.
"Kita tidak mau ada pemborosan anggaran dengan tema Covid-19. Kita tidak mau bungkusnya covid tapi ternyata hanya pemborosan anggaran, karena terlalu banyak honorarium di situ," papar dia.
Baca Juga: Wali Kota Makassar Diminta Objektif Nonaktifkan RT/RW
Kebijakan lain, lanjut Ara, reward bagi masyarakat yang memiliki Indeks Kepatuhan Protokol Kesehatan (IKPK) baik. Pemkot Makassar memberikan Rp250 ribu per orang untuk 60 ribu orang tiap bulan.
Artinya, Pemkot Makassar harus menghabiskan Rp15 miliar tiap bulan untuk reward yang memiliki IKPK baik. Namun, Ara menilai kebijakan ini sangat subjektif. Kata dia, tidak ada jaminan kepatuhan dari masyarakat.
"Inikan subjektif nanti penilaiannya. Indikatornya apa. Kita tidak mau ada pemborosan anggaran tidak pada tempatnya," ungkap dia.
Bukan hanya itu, pengadaan kontainer di 153 kelurahan juga dinilai Ara tidak efektif. Anggaran yang dihabiskan cukup besar. Rp100 juta tiap satu kontainer. Artinya, ada Rp15,3 miliar anggaran yang sia-sia.
Kata Ara, itu belum termasuk pengadaan GeNose. Alat deteksi Covid-19 dari UGM ini sudah mulai diuji coba di Kota Makassar. Tahap awal, pemkot baru mengadakan sepuluh unit. Tiap unit menelan anggaran kurang lebih Rp62 juta.
Lihat Juga :
