Dewan Tagih Transparansi Penggunaan Anggaran Makassar Recover

Kebijakan lain, lanjut Ara, reward bagi masyarakat yang memiliki Indeks Kepatuhan Protokol Kesehatan (IKPK) baik. Pemkot Makassar memberikan Rp250 ribu per orang untuk 60 ribu orang tiap bulan.

Artinya, Pemkot Makassar harus menghabiskan Rp15 miliar tiap bulan untuk reward yang memiliki IKPK baik. Namun, Ara menilai kebijakan ini sangat subjektif. Kata dia, tidak ada jaminan kepatuhan dari masyarakat.

"Inikan subjektif nanti penilaiannya. Indikatornya apa. Kita tidak mau ada pemborosan anggaran tidak pada tempatnya," ungkap dia.

Bukan hanya itu, pengadaan kontainer di 153 kelurahan juga dinilai Ara tidak efektif. Anggaran yang dihabiskan cukup besar. Rp100 juta tiap satu kontainer. Artinya, ada Rp15,3 miliar anggaran yang sia-sia.

Kata Ara, itu belum termasuk pengadaan GeNose. Alat deteksi Covid-19 dari UGM ini sudah mulai diuji coba di Kota Makassar. Tahap awal, pemkot baru mengadakan sepuluh unit. Tiap unit menelan anggaran kurang lebih Rp62 juta.



Pemkot bahkan berencana mengadakan alat ini masing-masing satu unit di setiap kelurahan. Meski dianggap lebih ramah dan murah ketimbang PCR, Ara khawatir pengadaan alat deteksi Covid-19 ini lagi-lagi hanya bersifat pemborosan. Sehingga menurut dia, rincian program dalam Makassar Recover perlu dikaji kembali.

"Kita mau pertanyakan GeNose ini apa. Lebih kepada pemborosan lagi. Kita mau cari tahu, seperti apa. Kita juga belum dijelaskan mekanisme penggunaannya (berjenjang atau seperti apa)," tutur dia.

Sementara, Ketua Fraksi PKS DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso berharap kegiatan yang disusun di dalam Makassar Recover dan hanya bersifat pemborosan, untuk ditinjau ulang.