Usai Diusir dari PNG! Gubernur Papua Lukas Enembe Terancam Diberhentikan, Ini Surat Teguran Mendagri
Sabtu, 03 April 2021 - 05:59 WIB
loading...
Aksi main masuk Negara Papua New Guinea (PNG) oleh Gubernur Papua Lukas Enembe tanpa dokumen alias Ilegal akhirnya mendapat teguran keras dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sabtu (3/4/2021). Foto iNews TV/Edi S
A
A
A
JAYAPURA - Aksi main masuk Negara Papua New Guinea (PNG) oleh Gubernur Papua Lukas Enembe tanpa dokumen alias Ilegal akhirnya mendapat teguran keras dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia , Sabtu (3/4/2021).
Surat teguran bernomor 098/2081/OTDA tertanggal 1 April 2021 yang ditandatangi oleh Akmal Malik, atas nama Menteri Dalam Negeri dengan tebusan ke Menteri Dalam Negeri dan DPR Papua tersebut berisi Teguran terkait kunjungan keluar negeri.
Dalam surat tersebut Kementerian Dalam Negeri menyebut ramainya pemberitaan Media massa terkait aksi sang Gubernur menjadi salah satu rujukan dilakukannya teguran, selain keterangan dari pihak Konjen RI di Vanimo. Dalam artian mungkin, jika peristiwa memalukan seorang pemimpin tersebut tidak terendus awak media, bisa jadi Gubernur Papua masih melenggang bebas di Negara tetangga Papua New Guinea.
Lalu, dalam surat tersebut juga disampaikan jika sebagai kepala pemerintahan, melakukan kunjungan keluar negeri apakah sifatnya kedinasan ataupun untuk alasan penting lain, telah diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri, bukan semaunya sendiri seperti yang dilakukan Lukas Enembe.
"Peraturan kunjungan keluar negeri apakah kedinasaan atau lainnya diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Keluar Negeri oleh Kementrian Dalam Negeri dan Penerintah Daerah sebagai pedoman bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaanya "bunyi Surat Mendagri tersebut pada poin nomor 2.
Surat teguran bernomor 098/2081/OTDA tertanggal 1 April 2021 yang ditandatangi oleh Akmal Malik, atas nama Menteri Dalam Negeri dengan tebusan ke Menteri Dalam Negeri dan DPR Papua tersebut berisi Teguran terkait kunjungan keluar negeri.
Dalam surat tersebut Kementerian Dalam Negeri menyebut ramainya pemberitaan Media massa terkait aksi sang Gubernur menjadi salah satu rujukan dilakukannya teguran, selain keterangan dari pihak Konjen RI di Vanimo. Dalam artian mungkin, jika peristiwa memalukan seorang pemimpin tersebut tidak terendus awak media, bisa jadi Gubernur Papua masih melenggang bebas di Negara tetangga Papua New Guinea.
Lalu, dalam surat tersebut juga disampaikan jika sebagai kepala pemerintahan, melakukan kunjungan keluar negeri apakah sifatnya kedinasan ataupun untuk alasan penting lain, telah diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri, bukan semaunya sendiri seperti yang dilakukan Lukas Enembe.
"Peraturan kunjungan keluar negeri apakah kedinasaan atau lainnya diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Keluar Negeri oleh Kementrian Dalam Negeri dan Penerintah Daerah sebagai pedoman bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaanya "bunyi Surat Mendagri tersebut pada poin nomor 2.
Lihat Juga :
