Barisan Pemuda dan Mahasiswa Pilar Demokrasi di Medan Dukung Moeldoko

Sepanjang pengamatan dan analisisnya, Ahmad mengatakan bahwa hal ini terjadi dikarenakan adanya oligarki kekuasan dan dinasti kepemimpinan di partai tersebut.

"Sebagai pemuda saya konsern terkait dinasti kepemimpinan, yang bagi saya sangat mencederai pilar demokrasi, saya sangat prihatin dan menyesalkan persoalan dinasti kepemimpinan tersebut," sebutnya.

Baca juga: Yasonna Tak Mau Gegabah, Teliti Dulu Dokumen Kubu Moeldoko

Fahmi mengatakan, tren politik kekerabatan itu sebagai gejala patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.

"Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural," katanya.

"Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet," sambungnya

Dengan politik dinasti, kata Ahmad, membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga.

"Pada akhirnya hal ini jelas sangat mencederai proses demokrasi," bebernya.