Pengangkatan Honorer Menjadi ASN, Nur Purnamasidi: Afirmasi GTK HNK 35+ Layak Diangkat
Selasa, 16 Maret 2021 - 15:38 WIB
loading...
Rombongan Panja Pengantakan Honorer menjadi ASN DPR RI saat kunker ke Sragen, Jawa Tengah.Foto/ist
A
A
A
SRAGEN - Anggota Panja Pengangkatan Honorer menjadi ASN, H.M. Nur Purnamasidi mengatakan, kunci pendidikan yang maju dan unggul salah satunya ditentukan faktor tenaga pendidik yang kompeten ditopang kesejahteraan yang memadai.
Menurutnya, selama ini, GTK honorer mayoritas kesejahteraan yang diterima memprihatinkan, take home pay. "Padahal peran dan tanggung jawab mereka dalam memajukan pendidikan tidaklah kecil. Bahkan bebaan kerjanya cukup berat. Apalagi mereka yang mengabdi mencerdaskan anak bangsa di daerah kategori terluar, terdepan, tertinggal (3 T)," ujar anggota Komisi X ini saat kunker Panja Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN di Sragen, Jawa Tengah.
Anggota DPR dapil Jember-Lumajang ini berharap kemendikbud, Kemenpan RB serta semua stakeholder terkait memahami kondisi obyektif yang terjadi. "Sehingga dalam mengambil kebijakan yang krusial tidak hanya berdasar pada data laporan kertas kerja, tetapi juga meniscayakan berdasar kondisi faktual obyektif di lapangan," imbuhnya.
Baca juga: Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN Tak Jelas, DPR Minta Pemerintah Berlaku Adil
Bang Pur, panggilan politisi Partai Golkar ini menyebut, dalam kaitan itulah big data terkait formasi yang dibutuhkan itu menjadi sangat penting sehingga tidak ada lagi manipulasi yang berakibat tercederainya proses rekrutmen yang akan dilakukan.
Menurutnya, selama ini, GTK honorer mayoritas kesejahteraan yang diterima memprihatinkan, take home pay. "Padahal peran dan tanggung jawab mereka dalam memajukan pendidikan tidaklah kecil. Bahkan bebaan kerjanya cukup berat. Apalagi mereka yang mengabdi mencerdaskan anak bangsa di daerah kategori terluar, terdepan, tertinggal (3 T)," ujar anggota Komisi X ini saat kunker Panja Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN di Sragen, Jawa Tengah.
Anggota DPR dapil Jember-Lumajang ini berharap kemendikbud, Kemenpan RB serta semua stakeholder terkait memahami kondisi obyektif yang terjadi. "Sehingga dalam mengambil kebijakan yang krusial tidak hanya berdasar pada data laporan kertas kerja, tetapi juga meniscayakan berdasar kondisi faktual obyektif di lapangan," imbuhnya.
Baca juga: Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN Tak Jelas, DPR Minta Pemerintah Berlaku Adil
Bang Pur, panggilan politisi Partai Golkar ini menyebut, dalam kaitan itulah big data terkait formasi yang dibutuhkan itu menjadi sangat penting sehingga tidak ada lagi manipulasi yang berakibat tercederainya proses rekrutmen yang akan dilakukan.
Lihat Juga :
