Polda Sulsel Didesak Tetapkan Tersangka Korupsi RS Batua

MAKASSAR - Badan Pekerja Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mendesak penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan untuk segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Batua , Kota Makassar.

Peneliti ACC Sulawesi , Anggareksa menyatakan, penyidik harusnya bisa menetapkan tersangka dengan berdasarkan pemeriksaan saksi dan fakta di lapangan yang sebelumnya telah ditinjau langsung pada RS Tipe C yang berlokasi di Jalan Abd Dg Sirua, Kecamatan Manggala tersebut.



"Penyidik harus segera menetapkan tersangka. yang mana berdasarkan pemeriksaan saksi dan fakta di lapangan terdapat pembangunan yang tidak sesuai dengan RAB (rencana anggaran biaya)," tegas Anggareksa kepada SINDOnews, Kamis (11/3/2021).

Dia menilai, penyidik tak perlu berlama-lama menanti hasil audit kerugian negara. Mengingat fakta di lapangan sudah sangat jelas dan nyata bahwa konstruksi bangunan memang bermasalah.

"Penyidik jangan terkendala pada audit kerugian negara. Audit hanya untuk memastikan nominal kerugian negaranya," tegas Anggareksa.

Kabid Humas Polda Sulsel , Kombes Pol E Zulpan mengaku, penyidikan kasus tersebut masih berjalan, sejauh ini, pihaknya sisa menunggu hasil audit dari BPK . Perihal pemeriksaan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu, ia enggan berkomentar banyak.



"Masih dalam tahap penyidikan, belum ada tersangka memang. Saya sudah koordinasi dengan Direktur Ditreskrimsus, katanya masih tahap penyidikan. Untuk teknisnya mungkin tidak bisa diungkap ke publik dulu. Agar tidak membuat kaburnya tersangka," paparnya.

Kasubag Humas dan Tata Usaha Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel, Andi Wira Alamsyah menambahkan, pihaknya tengah merampungkan laporan audit kasus tersebut.

Namun dia enggan berbicara jauh mengenai tenggat waktu penyelesaian laporan kerugian negara dan kendala yang dihadapi sehingga audit cukup lama diekspos.



"Betul, (audit kerugian negara ditangani BPK RI Perwakilan Sulsel) dan sekarang dalam tahap penyelesaian laporan," singkatnya kepada SINDOnews.

Proyek ini menelan anggaran senilai Rp25,5 miliar, yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2018. Proyek ini dikerjakan PT Sultana Nugraha. Dinas Kesehatan Kota Makassar merupakan pengelola pagu anggaran.