Fraksi Partai DPRD DKI Ini Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi Pengadaan Lahan DP Nol Rupiah
Rabu, 10 Maret 2021 - 22:19 WIB
loading...
A
A
A
Di rapat Badan Anggaran pada 15 November 2020, PSI sempat mempertanyakan kenaikan anggaran PMD Sarana Jaya sebesar Rp1 triliun untuk pengadaan tanah. Sementara itu, anggaran PMD untuk air bersih di BUMD PAM Jaya hanya naik Rp150 miliar. Padahal, masih banyak warga Jakarta yang belum mendapatkan layanan air bersih karena cakupan layanan saat ini hanya 63 persen.
Pada Rapat Paripurna pandangan umum fraksi tanggal 27 November 2020, PSI juga menyoroti kenapa anggaran program Rumah DP 0 Rupiah sudah menghabiskan triliunan rupiah, namun selama 3 tahun Anies Baswedan menjabat realisasi ketersediaan hunian DP 0 Rupiah untuk masyarakat hanya di bawah 1 persen dari target.
“Kenapa seolah program DP 0 Rupiah hanya menjadi ajang beli tanah saja, sementara realisasi perumahan untuk masyarakat sendiri tidak ada kejelasan,” ujar Eneng.
Baca juga: 4 Kasus Anak Buah Anies Tersandung Masalah, Mulai Korupsi hingga Pembuatan KTP Buronan
Menurut dia, praktik koruptif dalam pembelian tanah menggunakan APBD akan terhindarkan jika pembahasan dilakukan secara rinci dan terbuka. Terbongkarnya korupsi ratusan miliar di Jakarta adalah bukti bahwa selama ini perencanaan dan penggunaan keuangan di DKI masih sarat kepentingan dan perilaku koruptif.
“Kami sudah pernah ingatkan soal perencanaan anggaran harus transparan dan akuntabel. Kasus yang sedang diusut KPK ini menjadi bukti yang tidak terelakkan atas kritik yang selama ini PSI layangkan kepada Pemprov DKI. Kami harap dengan masuknya KPK bisa mengungkap dua hal sekaligus, yaitu membongkar mafia tanah yang merajalela di Jakarta dan juga mengungkap sistem perencanaan anggaran yang rentan korupsi,” ungkap Eneng.
Pada Rapat Paripurna pandangan umum fraksi tanggal 27 November 2020, PSI juga menyoroti kenapa anggaran program Rumah DP 0 Rupiah sudah menghabiskan triliunan rupiah, namun selama 3 tahun Anies Baswedan menjabat realisasi ketersediaan hunian DP 0 Rupiah untuk masyarakat hanya di bawah 1 persen dari target.
“Kenapa seolah program DP 0 Rupiah hanya menjadi ajang beli tanah saja, sementara realisasi perumahan untuk masyarakat sendiri tidak ada kejelasan,” ujar Eneng.
Baca juga: 4 Kasus Anak Buah Anies Tersandung Masalah, Mulai Korupsi hingga Pembuatan KTP Buronan
Menurut dia, praktik koruptif dalam pembelian tanah menggunakan APBD akan terhindarkan jika pembahasan dilakukan secara rinci dan terbuka. Terbongkarnya korupsi ratusan miliar di Jakarta adalah bukti bahwa selama ini perencanaan dan penggunaan keuangan di DKI masih sarat kepentingan dan perilaku koruptif.
“Kami sudah pernah ingatkan soal perencanaan anggaran harus transparan dan akuntabel. Kasus yang sedang diusut KPK ini menjadi bukti yang tidak terelakkan atas kritik yang selama ini PSI layangkan kepada Pemprov DKI. Kami harap dengan masuknya KPK bisa mengungkap dua hal sekaligus, yaitu membongkar mafia tanah yang merajalela di Jakarta dan juga mengungkap sistem perencanaan anggaran yang rentan korupsi,” ungkap Eneng.
(jon)
Lihat Juga :
